TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 8 TEORI DEMOKRASI DAN REPRESENTASI SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan teori perwakilan politik. Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan teori perwakilan politik. Mahasiswa dapat menggunakan teori demokrasi perwakilan. Mahasiswa dapat memeberikan kritik terhadap teori demokrasi perwakilan. SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (1) Teori Normatif Demokrasi : A. Teori Normatif Demokrasi Klasik B. Teori Normatif Demorasi Abad ke-11 sd. ke-16 C. Teori Normatif Demokrasi Abad Pencerahan (Abad ke-17 sd. Ke-19) SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (2) A. Teori Normatif Klasik – Masa Yunani Kuno Tokoh : Plato, Aristoteles Inti : Pemerintahan Monarchi dengan Demokrasi Langsung SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (3) Prosedur Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi Langsung : 1. Membentuk Majelis Rakyat 2. Membentuk Dewan dan Komite 3. Membentuk Pengadilan 4. Pejabat Dipilih Dengan Pembatasan Masa Jabatan SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (4) B. Teori Normatif Demokrasi Abad ke-11 sd. ke-16 : Transformasi ke Republik Dasar : Pemikiran Aristoteles tentang Masyarakat, Praktek Demokrasi, dan Pembuatan Konstitusi. Dahl (1989) Membagi 2 Model Republik, yaitu: Aristocratic Republicanisme dan Democratic Republicanisme. SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (5) Komponen Aristocratic Republicanisme Democratic Republicanisme. Acuan Membatasi Peran Rakyat / The Many Membatasi Peran The Few (Elemen Aristokrasi dan Oligarki) Masalah Konstitusi Menciptakan Struktur untuk Menghambat Motivasi Negatif Rakyat Merancang Sistem Untuk Mengatasi Dominasi Kekuasaan Aristokrasi/ Oligarki SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

1. Teori Perwakilan Politik (6) C. Teori Normatif Demokrasi Abad ke-17 sd. ke-19 : Elemen Utama Tradisi Liberal 1. Moral : Kebebasan Individu, Kebebasan Sipil, dan Social Liberty. 2. Politik : Persetujuan Individu, Perwakilan dan Pemerintah yang Berdasarkan Perwakilan, Konstitusionalisme, dan Kedaulatan Umum. 3. Ekonomi : Sistem Ekonomi Pasar dan Kebebasan Menentukan Hak Milik. SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

2. Teori Demokrasi Perwakilan (1) Pandangan Pitkin tentang Perwakilan Politik No. Empat Pandangan Pitkin Pengertian 1. Perwakilan Formal Adanya Dimensi Otorisasi dan Akuntabilitas. 2. Perwakilan Simbolis Jalan/Cara Wakil Membela Konstituennya. 3. Perwakilan Deskripsi Sejauh Mana Wakil Menyampaikan Kepentingan /Pengalaman Kontituen 4. Perwakilan Substantif Aktivitas Wakil sebagai Agen Konstituen SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

2. Teori Demokrasi Perwakilan (2) Perwakilan Politik dalam Demokrasi Modern Jane Mansbridge (1999) Melissa Williams (1998) Iris Marion Young (2000) Nadi Urbinati (2000, 2002) Ada Empat Bentuk : Promissory, Anticipatory, Gryoscopic, Surrogacy Mediasi Tiga Aspek : Suara, Kepercayaan/ Trust, dan Ingatan/Memory Sebuah Hubungan yang Membedakan Advokasi SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

2. Teori Demokrasi Perwakilan (3) Perwakilan Politik dalam Demokrasi Modern Jane Mansbridge (1999) Melissa Williams (1998) Iris Marion Young (2000) Nadi Urbinati (2000, 2002) Interpretasi Ulang Perwakilan Politik Deskriptif Interpretasi Ulang Perwakilan Liberal Interpretasi Ulang Perwakilan Deskriptif Interpretasi Ulang Perwakilan Liberal dengan Fokus Dimensi Deliberatif dan Ekspresif. SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

3. Kritik Teori Demokrasi Perwakilan MODEL PREMIS DEMOKRASI WESTMINSTER/ MAJORITARIAN Pemerintahan Berdasarkan Mayoritas Rakyat Terbanyak DEMOKRASI KONSENSUS Pemerintah harus Mengakomodir Kepentingan Masyarakat yang Heterogen DEMOKRASI DELIBERATIF Memperkuat Demokrasi Representatif Melalui Penguatan Kelembagaan, Prosedur, untuk Meningkatan Produk dan Keputusan yang Dihasilkan. SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT

TERIMA KASIH SUSANTI Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT