KABUPATEN BOJONEGORO.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Hotel Juli 2013.
Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASJID DAN MANAJEMEN KEUANGAN MASJID
Syarat Anggota Kelompok :
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
SINERGI ZAKAT ASIA TENGGARA (Dalam perspektif Indonesia)
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI TTG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN TNI
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( B P R S )
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
PERKENALAN N A M A : ANDANG TERUNA, SH N I P :
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
UNDANG-UNDANG NO 38 TENTANG PENGELOLAAN & PEMBERDAYAAN ZAKAT Drs
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
based of Pengertian LPS
Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA ( H I P M I K I N D O )
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Ya Allah, Pembimbing Hidup kami
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Lembaga Pengelola Zakat (Baz dan Laz)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
Company Profile.
BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
TITIN FATIMAH XI TKJ 2.
PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
BAZ STAIN KENDARI OLEH : NURVIANI SITTI NUR AISYAH ERNITA DWI ARYANTI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KEPALA BIRO ORGANISASI
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

KABUPATEN BOJONEGORO

UNIT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) DAN TATA KERJANYA (SK. Ketua BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO Tahun 2014) Disampaikan oleh : Drs.` AGUS ZALI,MHI ( Sekretaris BAZNAS)

Selamat Datang dan Bergabung dengan “ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL “ PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOJONEGORO Jalan Trunojoyo Nomor 07 Telp. (0353) 351700 Bojonegoro Web : baznaskab.bojonegoro.wordpress.com / Email : baznaskab.bojonegoro@baznas.go.id Selamat Datang dan Bergabung dengan “ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL “ KABUPATEN BOJONEGORO

Visi Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro yang Amanah, Transparan dan Professional

Misi Meningkatkan Kesadaran Umat untuk berzakat melalui BAZNAS Bojonegoro Menumbuhkan kembangkangkan pengelola/ amil zakat yang amanah transparan professional dan terintegrasi. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

PROGRAM UNGGULAN BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO Bojonegoro Cerdas Bojonegoro Makmur Bojonegoro Peduli Bojonegoro Taqwa

PENGERTIAN UPZ Satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

TUPOKSI UPZ Pengumpulan ZIS Penyetoran Koordinasi Pemetaan Muzakky Pemetaan Mustahiq dan Pendampingan

KEPENGURUSAN UPZ UPZ SKPD/BUMD/LEMBAGA : 5 Orang 2. UPZ KECAMATAN : 5 orang atau lebih

SYARAT PENGURUS UPZ Warga Negara Indonesia. Beragama Islam dan Komitmen terhadap pengelolaan zakat

STRUKTUR PENGURUS Pembina Ketua Sekretaris Bendahara Pembantu

PENGECUALIAN UPZ Kecamatan mengakomodir Muzakky dari : 1). Kantor Kecamatan. 2). UPTD Pendidikan ( TK dan SD ) 3). UPTD Kesehatan ( Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Polindes ) 4). Pemerintah Desa. b. UPZ Dinas Pendidikan mengakomodir Muzakky dari : 1). Kantor Dinas Pendidikan. 2). UPTD SMP dan SMA/SMK se Kab Bojonegoro c. UPZ Dinas Kesehatan mengakomodir Muzakky : 1). Kantor Dinas Kesehatan. 2). Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro. 3). Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kecamatan.

UPZ SETDA MELIPUTI : Ruang Staff Ahli Ruang Asisten Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Pemerintahan Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Umum dan Keuangan Bagian Perlengkapan Bagian Humas dan Protokol

LANGKAH AWAL KERJA UPZ Mendata Muzakky PNS naungan Memberi Formulir Pernyataan Menentukan sistem bayar ZIS Langsung Potong bendahara 4. Merekap 5. Menyetorkan ZIS

MEREKAP 1. Merekap Jumlah Muzakky 2. Mengklasifikasi Jenis Donatur. CONTOH REKAP MUZAKKY DAFTAR MUZAKKY / MUNFIQ UPZ________________ No Nama Donatur Jumlah Zakat Inf /Sdqh 1  Drs. Abu  100.000  25.000  125.000   2 Agus SH  -  50.000 

CONTOH BUKTI SETOR ZAKAT

MENGHITUNG ZAKAT PENGHASILAN CONTOH ( IHTIYATH ) Penghasilan perbulan ( Gaji pokok + Tunjangan lain karena Profesi ) Rp. 4.000.000,- Penghasilan pertahun 4 juta X 12 bulan = Rp.48.000.000,- Nishab zakat 85 gr emas X 500.000,-/gram = Rp.42.500.000,- Artinya : penghasilan sudah lebih dari Nishab menurut Dr. Yusuf Al Qardhawi sehingga masuk katagori wajib zakat Zakat yang harus dibayar perbulan 2,5% X Rp. 4.000.000,- = Rp. 100.000,-

Hak Unit Pengumpul Zakat 1. Mengikuti Rakor BAZNAS 2. Mengajukan Program Kegiatan. 3. Pelaksana Kegiatan kewilayahan 4. Mendapatkan Hak Amil yang besarnya ditentukan Ketua BAZNAS

Selamat Berjuang menegakkan Kalam Illahi……. Semoga Alloh Meridloi……