Apa dan Mengapa Demokrasi? Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan di suatu negara, yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Selain bentuk pemerintahan demokrasi, masih ada bentuk lain, yaitu: pemerintahan monarki yaitu pemerintahan dijalankan oleh satu orang dan pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang berkuasa.

Bentuk–bentuk Demokrasi Ada dua bentuk dasar demokrasi, yang dikenal umum, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan yang mengakui hak setiap rakyat secara langsung untuk berpendapat atau memberikan persetujuannya dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi langsung ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri saat memilih suatu kebijakan, sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang tengah terjadi.

Demokrasi tidak langsung adalah rakyat sebagai pemilik penuh kedaulatan, menyerahkan sebagian dari kedaulatannya kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menjalankan mandat dari rakyat, yaitu mengurus dan menjamin jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, mewujudkan tujuan dari pembentukan negara dan menjamin keberlanjutan bangsa dan negara. Lewat wakil-wakil yang telah dipilih melalui Pemilihan Umum.

Mengapa Demokrasi Mengapa Demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan di Indonesia? Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar mengapa Indonesia memilih demokrasi, petama, adalah pertimbangan internal, yaitu pertimbangan berdasarkan sejarah dan dinamika dalam pembentukan negara Indonesia, dan kedua, adalah pertimbangan eksternal, yaitu pertimbangan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional

Problem Ketimpangan Gender Dalam Demokrasi Demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung memiliki problem terkait dengan perwujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu ketimpangan dan ketidakadilan gender. Ketimpangan (atau ketidaksetaraan) gender dalam demokrasi, dialami oleh perempuan, terutama dalam bentuk 1) rendahnya akses perempuan (terutama informasi dan pengetahuan) dan 2) kurang/tidak adanya kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan, berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memahami Pemilu Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan rekruitmen atau pemilihan orang-orang untuk menduduki jabatanjabatan politik tertentu seperti misalnya : anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah dan Presiden, dengan tata cara yang diatur melalui peraturan perundangundangan.

Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan melakukan evaluasi terhadap peserta pemilu, partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menentukan apakah mereka masih pantas diberi kepercayaan. dengan mempertimbangkan visi dan misi partai dan calon yang akan dipilihnya, hal ini menunjukkan bahwa melalui Pemilu, rakyat menentukan masa depan negara dan bangsa, sesuai yang mereka inginkan.

Hubungan pemilu dan demokrasi Pemilu merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang Luber Jurdil secara berkala, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan dan kesetaraan setiap warga negara tanpa ada diskriminasi, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), ada toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan pandangan serta menyelesaikan setiap perbedaan secara damai, merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip demokrasi

Perempuan dalam Pemilu UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan di Indonesia, mengakui bahwa setiap warga negara, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak pilih yang sama. Hak pilih adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Sejak Pemilu Pertama tahun 1955, perempuan Indonesia telah memiliki hak Pilih. Padahal saat itu, banyak negara yang mengaku sebagai negara demokratis, tetapi tidak memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dalam pemilu

Perempuan dalam Pemilu Namun sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu tahun 2009, jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap rendah. Tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah anggota DPR laki-laki, dan tidak berimbang bila diperbandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Jumlah perempuan di DPR RI tertinggi hanya mencapai 17,89 %, hasil pemilu tahun 2009.

Perempuan dalam Pemilu Namun upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik ini sangat sulit dilakukan, karena adanya rintangan sejarah, budaya dan rendahnya posisi tawar perempuan dalam partai politik dihadapan elit partai politik, yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan dalam partai tersebut.

Perempuan dalam Pemilu Oleh karena itu, penting bagi perempuan Indonesia untuk memanfaatkan sebaik mungkin penghormatan dan pemenuhan hak pilih bagi perempuan ini, yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya secara cerdas, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama keterwakilan dalam lembaga dewan perwakilan rakyat

Perempuan, Pemilu dan Korupsi Semua pihak sadar bahwa pemilu yang bersih akan menentukan legitimasi pemerintahan. Namun kenyataannya, sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tetap melakukan praktek korupsi, demi memenangkan pemilu

Perempuan, Pemilu dan Korupsi Selama ini, perempuan menjadi kelompok yang terabaikan untuk menikmati pendidikan politik. Berbagai kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun lembagalembaga lain, tidak secara khusus memberikan perhatian untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan.

Perempuan, Pemilu dan Korupsi Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan perempuan terhadap politik, khususnya tentang ketatanegaraan, kewarganegaraan, demokrasi dan pemilihan umum. Rendahnya pengetahuan perempuan akan berakibat pada kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk praktek politik kotor.

Perempuan, Pemilu dan Korupsi Kurangnya informasi dan pemahaman hukum, mengakibatkan pemilih perempuan, mudah menerima uang dan barang, atau janji-janji hadiah agar memilih peserta pemilu atau calon anggota dewan tertentu. Pemilih perempuan, juga seringkali terpaksa menerima barang atau uang, karena ditekan oleh orang-orang terdekat yang memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarganya, agar menerima pemberian tersebut.

Partisipasi Politik Perempuan Rendahnya partisipasi politik perempuan, akan dapat mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini terjadi, karena pemilih perempuan yang diharapkan akan lebih banyak memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif ternyata tidak menggunakan hak pilihnya. Rendahnya jumlah perempuan di DPR dan DPRD akan berakibat pada peraturan perundangan, seperti Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkannya, tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan

Harapan PEMILU dapat Mewujudkan Kesejahteraan Idealnya, pemilu dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat. Namun pemilu tidak dapat secara otomatis mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena fungsi pemilu, adalah rekruitmen jabatan politik dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang dapat diharapkan dari Pemilu adalah menempatkan pejabat yang tepat untuk membawa rakyat ke arah kesejahteraan dan keadilan social.

Harapan PEMILU dapat Mewujudkan Kesejahteraan Jadi, Pemilu akan berujung pada peningkatan kesejahteraan bila, pemilih menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bebas dari prektek-praktek korup dan manipulatif. Terwujudnya keseimbangan gender dalam lembaga perwakilan rakyat atau lembaga pengambilan keputusan. Selanjutnya, rakyat selalu berpartisipasi dalam setiap perumusan dan pengambilan kebijakan, seperti misalnya: penyampaian aspirasi masyarakat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), atau berbagai bentuk penyampaian keluhan dan dialog kebijakan.

Terima Kasih