KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK
Hak Asasi Anak dan Perempuan
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Focal Point Produk Hukum
ONE KIT FOR ALL LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TELEPON SAHABAT ANAK (TESA) 129
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2017
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
MonEv KTR Dianita Sugiyo, MHID Awang Darumurti, M.Si Tanto Lailam, LLM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM
Restrukturisasi program
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
Partisipasi Anak Berarti:
ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
Prioritas Kegiatan 2014.
FORUM ANAK Media Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
MAKALAH SELEKSI TERBUKA POSISI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG : INISIASI 3’ENDS DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Perbahan Nomenklatur Kelembagaan Perpres No.47/2009 ttg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Perbahan Nomenklatur Kelembagaan Meneg Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Meneg Pemberdayaan Perempuan Anak

Tugas Pokok dan Fungsi MENEG PP DAN PA Perumusan Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Advokasi dan Fasilitasi MENEG PP DAN PA Koordinasi/Komunikasi Monitoring dan Evaluasi

Peraturan Pemerintah No.38/2007 Peraturan Pemerintah No.41/2007 Perlindungan anak menjadi urusan wajib pemprov dan pemkab/kota Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 3/2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (NSPK)

Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 Tumbuh kembang Bertahan hidup Partisi-pasi Perlindu ngan CLUSTER HAK ANAK

Fokus Perlindungan Anak ANAK YG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS Anak Korban Kekerasan Dalam Keadaan Darurat Anak dgn Kemampuan Berbeda Anak Cacat Pekerja Jalanan

PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam kandungan: Masa formatif pertumbuhan fisik Usia Sekolah: Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bawah Lima Tahun: Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Masa Remaja: Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Bawah Tiga Tahun: Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

Alasan Mengapa Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 1 Anak Amanah Tuhan perlu dipertanggung jawabkan secara pribadi dan sosial 2 ∑ Anak 30-36 % dr total penduduk, Tidak bisa di abaikan 3 Perubahan global mengancam tatanilai, agama, sosial dan budaya lokal 4 Embrio SDM yang handal dan tangguh Menentukan masa depan bangsa & negara 5 Anak terancam & menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah

PENGERTIAN KLA adalah system pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ruang Lingkup KLA Anggaran Ketenagaan Sarana/Parasarana Metoda Pendidikan Lingkungan Hidup Pariwisata Partisipasi Infrastruktur Kesehatan

Tahapan Pengembangan KLA Mobilisasi sumber daya Rencana Aksi Daerah Pengumpulan Data Basis Penyusunan Gugustugas Keputusan Politis Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 Tahap 1

Tahapan Pendekatan KLA Pro- vinsi Kab/ Kota Indonesia Layak Bagi Anak Dunia Layak Bagi Anak Keca- matan Desa/ Kel RW/RT Keluarga

Sasaran JK Pendek dan Menengah Pemerintah Lembaga Perlind Anak Dunia Usaha Masyarakat

Sasaran Akhir atau JK Panjang 1. Keluarga 2. Anak

IMPLEMENTASI KLA DI DESA

Desa Ramah Anak Kebijakan Program Visualisasi SK Desa/Lurah ttg DRA Gugus Tugas DRA Rencana kerja Gugus Tugas Partisipasi Anak Pertemuan reguler Pelaporan Visualisasi DRA Penghijauan Lingkungan Produk Unggulan

Indikator Umum DESA RAMAH ANAK Pendidikan Kesehatan Partisipasi Anak Perlindungan Pariwisata Infrastruktur Lingkungan Hidup

Indikator Khusus B A C Kebijakan D E Pengorga-nisasia Promosi Kebijakan Pernyataan Politis Keragaman program perlindungan anak Adanya rencana kerja perlindungan anak

Adanya Percontohan RW, RT, Keluarga Ramah Anak Indikator Khusus B E C D A Struktur Organisasi Gugus Tugas Adanya Percontohan RW, RT, Keluarga Ramah Anak Adanya Rencana Kegiatan Tertulis Gugus Tugas Organisasi Anak Berdasarkan Minat dan Bakat Forum Anak Desa / Kelurahan Pengorga- nisasian

Indikator Khusus B A C Promosi Kebijakan DRA D E Booklet KLA Sasaran Selebaran/ Leaflet Sasaran Baliho, Papan, Rambu-rambu Kalender Booklet KLA

Indikator Khusus B A C Pengijauan Lingkungan D E Jenis tanaman Gerakan Menanam Pohon Jenis tanaman Unggulan Forum Anak Dilibatkan Organisasi Anak Berdasarkan Minat dan Bakat Desa / Kelurahan Pengijauan Lingkungan

Rambu Peringatan Bahaya Jenis Visual Rambu Peringatan Bahaya Rambu Penunjuk Arah Papan Informasi Promosi Hak Anak Iklan Ramah Anak

Tempat Visualisasi 5. Lingk. Pendidikan 1. Keluarga 6. Jalan Raya 2. Rumah tangga 3. Taman bermain 7. Kawasan Pemukiman 4. Ruang terbuka 8. Media

Tempat Visualisasi 9. Terminal, Bandara Pelabuhan, Stasiun 13. Media luar ruang 14. Transportasi umum 10. Perkantoran 11. Perbelanjaan 15. Pariwisata 16. Balai desa/kelurahan 12. Pelayanan kesehatan

Tempat Visualisasi 21. Kantor Camat 17. Lokasi bencana 22. Kantor bupati / walikota 18. Wilayah konflik 19. Pusat keg. Olahraga 23. Pariwisata 20. Pusat keg. Kesenian 24. B

Terima Kasih ! www.kotalayakanak.org