KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia (023161122) Mutiara Puteri N. (023161182) Alfiera R. Rachmani (023161189)

Keuangan Negara Keuangan negara meliputi : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Keuangan negara meliputi : 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 2. Penerimaan Negara 3. Pengeluaran Negara 4. Penerimaan Daerah 5. Pengeluaran Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 2

MATERI 1 2 3 4 5 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA FUNGSI-FUNGSI ANGGARAN 2 KLASIFIKASI ANGGARAN 3 FORMAT LAPORAN KEUANGAN NEGARA 4 JURNAL ANGGARAN 5 Finish

Pengawasan&Pemeriksaan 1 Perencanaan 4 Pertanggungjawaban 2 Pelaksanaan 3 Pengawasan&Pemeriksaan UU No. 15 Tahun 2004 BAB 1 ps.1 (6)

Perencanaan Dalam UU No. 25 Tahun 2004 diartikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 juga dijelaskan empat tahapan perencanaan, yaitu terdiri dari: Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana

2. Pelaksanaan Salah satunya dengan melakukan kegiatan penganggaran. Penganggaran merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dalam perencanaan. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

FUNGSI PENGANGGARAN PENGERTIAN 1. Fungsi Otorisasi artinya adalah anggaran pemerintah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang akan datang. 2. Fungsi Perencanaan artinya adalah anggaran pemerintah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi Pengawasan artinya adalah anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi Alokasi artinya adalah anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 5. Fungsi Distribusi artinya adalah kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Pengawasan Dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2004 yang antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melakukan pengawasan dengan bentuk kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.  Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

5. Pertanggungjawaban Dapat mengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (UU No. 15 Tahun 2004 ps.1 (7)) Laporan keuangan yang dilaporkan harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. (PP No. 24 Tahun 2005 ps.1 (6)) BACK

FUNGSI-FUNGSI ANGGARAN 2 Sebagai alat pengendalian Sebagai alat penilaian kerja Sebagai alat perencanaan Sebagai alat kebijakan fiskal BACK

KLASIFIKASI AGGARAN 3 Pembagian anggaran yang utama, sebelum adanya UU no. 17/2003 adalah berdasarkan: OBYEK, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan, antara lain Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Bea Cukai, dan sebagainya dibuat rinciannya. Pengeluaran seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, dsb dibuat rinciannya. ORGANISASI, terbagi Departemen/Lembaga, unit organisasi (Eselon I), dan sebagainya FUNGSI, seperti Pengairan, Perhubungan, Pendidikan, dan sebagainya, terbagi dalam Sektor, Sub-Sektor SIFAT/KARAKTER, seperti Pengeluaran Operasional, Belanja, Modal, Pembayaran Utang, dan sebagainya APBN, Pendapatan Rutin/Pembangunan dan Belanja Rutin/ Pembangunan

APBN yang disahkan Legislatif Anggaran Pendapatan, berdasarkan atas Obyek Anggaran Belanja, berdasarkan atas Fungsi Presiden kepada DPR, berdasarkan fungsi UU-APBN yang disahkan legislative dipertanggungjawabkan oleh Menteri Kepada Presiden berdasarkan Obyek

Ketentuan tentang anggaran diatur lebih lanjut dalam PP no Ketentuan tentang anggaran diatur lebih lanjut dalam PP no. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP no. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga Klasifikasi berdasarkan Organisasi Klasifikasi berdasarkan Program dan Kegiatan Klasifikasi berdasarkan Fungsi Klasifikasi Pos-pos Neraca Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (Ekonomi) Klasifikasi Arus kas BACK

FORMAT LAPORAN KEUANGAN NEGARA 4 Permendagri 64/2013

5 Pada saat penerimaan pendapatan dibuat jurnal, Tgl. Uraian D K JURNAL ANGGARAN 5 Pada saat pengeluaran belanja untuk perolehan aset tetap berupa gedung misalnya akan dijurnal, Tgl. Uraian D K Belanja Modal xxx Kas xxx Pada saat penerimaan pendapatan dibuat jurnal, Tgl. Uraian D K Kas xxx Pendapatan xxx Pada saat pengeluaran kas untuk belanja dijurnal, Tgl. Uraian D K Belanja xxx Kas xxx Pengeluaran untuk perolehan aset tetap (belanja modal untuk pembangunan gedung) dapat dijurnal sebagai berikut: Tgl. Uraian D K Gedung dan Bangunan xxx Kas xxx BACK