Kebijakan publik berupa : -Peraturan (yg tertulis) -Tindakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lanjutan faktor penyebab dari s/ akibat : Contoh utk pendapat Profesor Van Bemmelen : “X melukai tangan Y dengan menggunakan sebilah pisau. Beberapa orang.
Advertisements

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
MATERI 7 YAYASAN.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
OTONOMI DAERAH.
STMIK AMIKOM PURWOKERTO 2012
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Analisis finansial dan analisis ekonomi
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
Lanjutan Kuliah HTN ke II
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
Baku Mutu Lingkungan.
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Oleh: ERISKA NOVITASARI
BAB I PENGANTAR.
OTONOMI DAERAH.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
PENGANTAR KEBIJAKAN Pertemuan I.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR 2014.
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
Pengertian Kebijakan Publik
KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
Designed By : Retno Palupi Riska Apriliyanti GROUP 4
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
Otonomi Daerah.
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
PENENTUAN HARGA PUBLIK
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Kebijakan Kesehatan.
IMOGIRI 24 DESEMBER  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 80 % PROGRAM KEGIATAN TERENCANA SUDAH TERLAKSANA  BIDANG PEMBANGUNAN 100 % PROGRAM KEGIATAN.
LANGKAH PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KELAS IX SEMESTER I.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
KERANGKA KERJA ANALISIS KEBIJAKAN.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
?? mempelajari Sistem Usahatani Informasi 1. Tujuan, sikap petani
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYERAP MATERI PELAJARAN DALAM SEHARI.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK OLEH RUDIYANSYAH, S. Sos. M. AP.
Transcript presentasi:

Kebijakan publik berupa : -Peraturan (yg tertulis) -Tindakan Dye : Kebijakan publik adl apapun yg pemerintah pilih utk melakukan atau tdk melakukan. Edward : Kebijakan publik adl apa yg pemerintah katakan, lakukan atau tdk lakukan. Anderson : Kebijakan publik adl serangkaian tindakan yg mempunyai tujuan ttt yg diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah A Hoogerwert : Kebijakan publik sbg unsur penting dari unsur politik dpt diartikan sbg usaha mencapai tujuan2x ttt menurut wkt ttt.

Peraturan yg tms kebijakan pusat : a.UUD 1945 b.UU / PERPU c.Peraturan Pemerintah d.Peraturan Presiden e.Peraturan Menteri, Keputusan Menteri

Kebijakan publik di tingkat daerah: a.Peraturan daerah b.Peraturan gubernur c.Peraturan bupati/walikota d.Keputusan kepala dinas/instansi daerah

Kebijakan publik yg berupa tindakan : a.Pemberian dana bantuan korban bencana alam dan banjir. b.Pemberian subsidi sembako thd WN yg kurang mampu. c.Pengaturan dan penertiban kawasan kota d.Pemberian bea siswa bagi pelajar yg ekonomi orangtuanya kurang mampu e.Pembangunan sarana irigasi dan air minum f.Upaya pembangunan jalan dan sarana

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. Penyusunan agenda 2. Formulasi Kebijakan 3. Adopsi Kebijakan 4. Implementasi Kebijakan 5. Penilaian Kebijakan

MACAM-MACAM KEBIJAKAN PUBLIK 1. Kebijakan publik yg bersifat ekstratif Berupa penyerapan sumber daya materi dari masyarakat. Mis : pajak, retribusi dll. 2. Kebijakan publik yg bersifat distributif Membagi dan mengalokasikan sumber material yg telah dapat dibagi untuk masyarakat luas melalui program pemerintah. Mis : pangan, kesehatan, pendidikan dll. 3. Kebijakan publik yg bersifat regulatif Berisi peraturan dan kewajiban yg harus dipenuhi oleh semua WN maupun penyelenggara negara