PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
LEGALITAS PROFESI SANITARIAN
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
{PROFIL SDMK PROVINSI}
ALUR PENERBITAN STRTTK
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
ROADMAP PROFESI KEDOKTERAN
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
SDM Kesehatan Instrument Data SDMK Cleaning Data.
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES.
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES.
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN OLEH : YUSNI FAUZIAH, S.Tr. Keb.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar

DATA DAN INFORMASI SDM KESEHATAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai 2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PENGADAAN SDM KES PENDIDIKAN SDMK PELATIHAN SDMK PENINGKATAN MUTU SDMK PELATIHAN SDMK PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES Perencanaan nakes : 1. Data nakes terkini dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu syarat dalam perencanaan dan pengembangan nakes 2. Data dan informasi nakes yang terkumpul dengan baik memungkinkan untuk dapat di akses kembali dengan mudah sesuai dengan keperluannya 3. Peran provinsi dan Kab/Kota dalam perencanaan nakes yang terintegrasi Pengadaan SDM kesehatan : 1. Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi 2. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes 3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi 4. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan 5. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional Pendayagunaan nakes : Cara pendayagunaan nakes : Temporer : penugasan khusus tenaga kesehatan Semi permanen : pengangkatan dr/drg/bidan PTT (pusat dan daerah); data sering (slater hospital) Prioritas : DTPK (melalaui penugasan khusus) Pengembangan : pola karir Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan : 1. Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi 2. Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi 3. Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan 4. Pendirian MTKI/MTKP DATA DAN INFORMASI SDM KESEHATAN

Sistem Informasi SDM Kesehatan “ Serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi baik di pusat maupun di daerah yang mampu menghasilkan informasi terkini dan akurat guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDMK”

Subsistem Sistem Informasi SDMK Pemetaan keadaan SDMK Pengadaan SDMK Perencanaan SDMK Pemetaan keadaan SDMK Peningkatan Mutu SDMK Pendayagunaan SDMK

Pemetaan SDM Kesehatan Suatu upaya memetakan keadaan SDMK yang didayagunakan di Fasyankes berikut variabel-variabel yang digunakan sebagai indikator pengembangan dan pemberdayaan SDMK

Pemetaan SDMK Data Dasar Data SDMK

Data SDMK Data Pribadi Individu SDMK Data Pekerjaan SDMK 1 2 Data Pekerjaan SDMK Data Pendidikan SDMK 3 4 Peningkatan Mutu SDMK 5 Ijin dan Registrasi (untuk Tenaga Kesehatan) 5

Data Pribadi Individu SDMK 1 Data Pribadi Individu SDMK Kode Unit Kerja NIK, NIP, ID/NRP Data Pribadi Asal negara /Visa Nama Lengkap Status Kepegawaian Jenis kelamin

2 Data Pekerjaan SDMK KODE SDMK TMT Sesuai pekerjaan faktual saat pendataan KODE Pekerjaan faktual SDMK Mulai dan akhir TMT Posisi Kerja Khususnya untuk tenaga dengan masa kerja pendek

3 Data Pendidikan SDMK Sekolah Program studi Tahun lulus

Data Peningkata Mutu SDMK 4 Data Peningkata Mutu SDMK Pendidikan berkelanjutan Peningkatan Mutu SDMK Pelatihan yang dilaksanakan

Surat Izin Praktek (SIP) Surat Tanda Registrasi (STR) 5 Data Izin dn registrasi Tenaga Kesahatan Izin Registrasi Surat Izin Praktek (SIP) Surat Tanda Registrasi (STR) Jenis Profesi

Instrument Data EXCEL Indikator

Puskesmas yang memiliki 5 Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif RS Kelas C Milik Pemda yang memiliki 4 Dr Spesialis Dasar dan 3 Dr Spesialis Penunjang Puskesmas yang memiliki 5 Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Instrument Data EXCEL Indikator Indiator 2 Indikator 1 3 SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pendidikan dan Pelatihan Sesuai KEPMENKES NOMOR HK.02.02/MENKES/52/2015 Renstra Kemkes 2015 - 2019

Salam Data dan Informasi..!!! Terima Kasih