Japan under Two Constitution

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
Advertisements

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Terorisme dan Penggunaan Kekuatan Militer ( Terrorism and the Use of Force) IB Surya Dharmajaya.
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Hak-hak Sipil dan Politik

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Pengisian Jabatan Presiden (Perwakilan dan Pergantian)
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
KELOMPOK 2 Polpem Jepang
Sistem Pemerintahan Indonesia
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
Demokrasi Pengertian Demokrasi
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Negara dan Sistem Pemerintahan
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Negara dan Sistem Pemerintahan
RESTORASI MEIJI.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
Negara dan Sistem Pemerintahan
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
HUKUM TATA NEGARA.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Hukum Diplomatik dan Konsuler Resiprositas dan Atribusi
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
STRUKTUR POLITIK NEGARA RUSIA Fauzan hidayat.
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
Peraturan Perundang-Undangan (UUD 1945)
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia.
Perkembangan Konsep pemisahan Kekuasaan negara
Ketanegaraan Indonesia
PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
RULE OF LAW PENGERTIAN KEKUASAAN PUBLIK YG DIATUR SECARA LEGAL
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
Transcript presentasi:

Japan under Two Constitution Ghulam Ubaidah 09/280403/SP/23195 Nius Pranantha 13/345257/SP/25527 Shinta Dewi Puruhita 13/345734/SP/25564 Annisa Nur Rahmantika 13/349888/SP/25868 Raras Silaningrum 13/353041/SP/25955 M Febrian Ramdani 14/363554/SP/26056 Senandung Luluk Ferdinanda 14/364332/SP/26086 Zulidea Auliya 14/367427/SP/26390 Gde Aditya Widyatama 14/368472/SP/26431 Chapter 3

JEPANG DI BAWAH DUA KONSTITUSI Di awali dengan Konstitusi Meiji: 11 Februari 1889 Menginisiasi munculnya parlemen pertama di Asia: 29 November 1980 Konstitusi Meiji menjadi “immutable fundamental law” sampai 3 Mei 1947 sebelum mengalami penggantian Penggantian konstitusi membawa dampak signifikan Apa dampaknya?

ORIGINS AND PRINCIPLES OF THE MEIJI CONSTITUTION Kronologi Awal 1882  Ito Hirabumi pergi ke Berlin dan Vienna untuk mempelajari konstitusi Juli 1884  Membentuk Peerage Act 11 Februari 1889  Konstitusi Meiji diresmikan

MEIJI CONSTITUTION Memiliki 7 Bab dan 76 Pasal. Konstitusi Meiji sangat lekat dengan kekuasaan monarki. Sistem kekaisaran adalah inti dari konstitusi 1st Article Kekaisaran Jepang diperintah oleh garis keturunan kaisar secara turun temurun. Kaisar memiliki supreme power atas banyak hal seperti dalam administrasi, persoalan pengupahan, pemilihan pejabat sipil dan militer, menjadi pemimpin angkatan bersenjata serta memiliki ototitas tertinggi dalam imperial household, keagamaan, dan pemberian penghargaan. Dalam menjalankan pemerintahan Kaisar dibantu oleh dewan penasihat dan staff ahli.

KERUNTUHAN DARI KONSTITUSI MEIJI Kurangnya kebijakan yang menerangkan tentang kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh kabinet dan Perdana Menteri. Kebebasan dari pemberi perintah tertinggi Ketidakmampuan dari Imperial Diet, dimana fungsinya terbatas pada persetujuan undang-undang.

PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG Setelah Perang Dunia II, Jepang dihadapi dengan tugas untuk membangun kembali negara yang non-militer dan demokratis. Muncul berbagai ide untuk merevisi Konstitusi Meiji. Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan sekutu, memimpin jalannya revisi konstitusi. Pemimpin Jepang merasa langkah ini terlalu dini, karena Jepang pada saat itu baru saja mengalami kekalahan.

PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG Pada tahun 1946, Matsumoto Joji, selaku Minister of State saat itu, mengatakan bahwa status dari Kaisar Jepang tidak sepatutnya diubah. Setelah menerima draft yang dibuat oleh Matsumoto Joji, pada 3 Februari 1946, Jenderal MacArthur memerintahkan pihak sekutu untuk membuat draft sendiri untuk revisi konstitusi Jepang. Pada 13 Februari 1946, draft miliki sekutu dipublikasikan ke masyarakat Jepang, dan menuai banyak kontra.

PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG Draft sekutu hampir merombak seluruh isi dari Konstitusi Meiji. Mulai dari posisi dan kekuasaan kaisar, hak dan kewajiban untuk masyarakat, sampai upaya pembentukan sistem parlemen. Jenderal MacArthur diperkirakan melakukan kebijakan tersebut untuk meredam pengaruh Uni Soviet. Akhirnya Konstitusi Baru Jepang ini diberlakukan oleh kaisar pada 3 November 1946, dan efeknya mulai dirasakan pada 3 May 1947.

PRINCIPLES OF JAPANESE CONSTITUTION Kedaulatan dan kaisar sebagai simbol Pasifisme Hak asasi manusia

POSITION OF THE EMPEROR “the emperor shall be the symbol of the state and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power” ( artikel 1) Sebagai kepala kekaisaran dan kekuasaan absolut (artikel 4 konstitusi Meiji) Menjalankan tugas sebagai kepala negara sesuai dengan yang tercantum di konstitusi dan tidak mempunyai kekuasaan di pemerintahan (artikel 4) Dalam menjalankan kewenangannya sebagai kepala negara dibutuhkan approval dari kabinet (artikel 3)

TUGAS KAISAR Penetapan Perdana Menteri dan hakim agung Mengumumkan hukum dan perjanjian Rapat Diet Membubarkan House of Representative Mengesahkan penunjukan dan pemecatan menteri dan duta besar

Peringanan hukuman penjara Penangguhan hukuman mati Restoration of rights Menerima duta besar dan menteri dari negara lain (artikel 6 dan 7)

PASIFISME “...determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.” (pembukaan) “…the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes.” (artikel 9) Tidak akan mempertahankan angkatan darat, laut , udara ataupun potensi perang lainnya.

HAK ASASI MANUSIA “the people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights” (artikel 11) Hak individu dijunjung tinggi selama tidak bertabrakan dengan public welfare

Hal tersebut tidak bertentangan dengan kesejahteraan umum Maksudnya adalah HAM yang dimiliki oleh setiap golongan masyarakat akan dijamin dibawah payung konstitusi yang ada tanpa terkecuali, SELAMA... Hal tersebut tidak bertentangan dengan kesejahteraan umum

HAK FUNDAMENTAL YANG DIJAMIN KONSTITUSI Beberapa di antaranya adalah : Hak untuk dihormati oleh sesama manusia Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum Hak untuk memilih dan memberhentikan pejabat publik Hak untuk mengemukakan pendapat

KONSTITUSI MENGANUT SISTEM PARLEMENTER Dalam sistem parlementer ini, terdapat pemisahan kekuasaan menjadi 3 bagian, yakni : Legislatif Eksekutif Yudikatif

THE CONSTITUTION UNDER DEBATE : THE TIMELINE Korean War 1950 Establishment of The National Police Reserve by MacArthur 1952, The National Police Reserve become The National Safety Forces 1954, the recognition of The National Safety Forces Question whether TNSF is unconstitutional or not 1980, clarified the legal status of SDF

SIMPULAN Jepang menerapkan Konstitusi Meiji sejak 11 Februari 1889 Keruntuhan Konstitusi Meiji Perancangan Konstitusi Baru Jepang: Revisi Konstitusi Jepang oleh Jendral MacArthur Berlakunya Konstitusi Baru Jepang pada tanggal 3 November 1946

TERIMA KASIH Referensi: Koichi, Kishimoto. 1998. Japan Under Two Constitution dalam Politics in Modern Japan, 3rd edition. Tokyo: Japan Echo.