KELOMPOK 2 NAMA KELOMPOK : Impro Atin Chodiriyah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Administrasi Pelayanan Publik
Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi
Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi
FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
ETIKA PROFESI JAKSA.
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Hanindya Mustika Ningtyas
GOOD GOVERNANCE.
KOTA KUPANG BERKUBANG KORUPSI: benarkah?. Oleh: Kotan Y. Stefanus.
MUHAMAD ABDUL MUTOHAR, Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Pekalongan.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Manajemen Pelayanan Publik
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
PERSAINGAN USAHA.
PROSES PERADILAN HAM.
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Etika Administrasi Publik (Pertemuan 1)
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
PENYIDIKAN NEGARA.
Hak Tersangka / Terdakwa
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Penyitaan.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
PENYIDIKAN.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ETIKA; ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN
Manajemen Sumber Daya Manusia
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KONSEP DASAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KOMISI YUDISIAL.
INKOSISTENSI (INCONSISTENCY) DALAM PENEGAKAN HUKUM
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN
RUANG LINGKUP KORUPSI.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BAB VII DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL- POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
Dr. Kaharuddin Syah, SH.,MH URGENSI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
NAMA KELOMPOK 2 1.NURHALIZA. RAKHMAN (KETUA) 2.ADIKA FEBRIANA 3.FARADINA JUNAEDI 4.NURALAN NASYRAH 5.HASANUDDIN 6.HAMDI YUSRI 7.M. NAIM NAMA KELOMPOK 2.
Transcript presentasi:

KELOMPOK 2 NAMA KELOMPOK : Impro Atin Chodiriyah 135030101111075 2. Maharani Walio 135030100111061 3. Clara Shinta Bonivia 135030100111063 4. Ellen Yuni Widyawati 135030101111134

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KEKUASAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Studi kasus : Operasi Tangkap Tangan Suap Hakim PTUN Medan oleh KPK

KRONOLOGI SINGKAT KASUS PENYUAPAN HAKIM & PANITERA PTUN MEDAN BERMULA DARI PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DANA BANSOS & BANTUAN DAERAH BAWAHAN SUMUT OLEH GERRY KUASA HUKUM DARI FIRMA OC KALIGIS SEBELUM SIDANG PUTUSAN DIGELAR, GERRY MELAKUKAN PERTEMUAN DI PTUN MEDAN UNTUK MENYERAHKAN AMPLOP BERISI UANG KEPADA PANITERA SERTA HAKIM UANG US$15.000 DAN SG$5.000 DIJADIKAN BARANG BUKTI TRANSAKSI DUGAAN SUAP GERRY KEPADA KEEMPAT APARAT PENEGAK HUKUM PTUN MEDAN KPK MELAUKAN OTT MENANGKAP 5 ORANG TERSANGKA TERMASUK GERRY (PEMBERI) DAN 4 LAINNYA SEBAGAI PENERIMA (HAKIM&PANITERA) SUMBER : www.news.liputan6.com, www.news.metrotvnews.com

HAKIM PANITERA APARAT PENEGAK HUKUM Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 Meningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (justiciabelen).

AKIBAT DARI PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM MERUSAK KETAHANAN SOSIAL HILANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK KKN SEMAKIN BERKEMBANG HUKUM AKAN MENJADI PASAR BAGI OKNUM & PELANGGAR HUKUM SULITNYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE SUMBER : MAKALAH MAHFUD MD (2010) , www.mahfudmd.com

AKAR PERMASALAHAN SDM (Sumber Daya Manusia) MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai instrumen utama membangun kekuatan birokrasi

FUNGSI MSDM KEDISIPLINAN PERENCANAAN PENGARAHAN PENGINTEGRASIAN PEMELIHARAAN PENGORGANISASIAN PENGENDALIAN PENGADAAN PENGINTEGRASIAN PENGEMBANGAN KOMPENSASI SUMBER : Malayu S.P Hasibuan (Buku Manajemen Sumber Daya Manusia, 2013)

PEMBANGUNAN KAPASITAS, KARAKTER, KOMPETISI INDIVIDU EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENINGKATAN KETERAMPILAN, TEKNIS, MORAL MSDM EVALUASI ORGANISIR REKRUTMEN

THANK YOU