DEMOKRASI TERPIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN XII MIA 1 #TeamGenap

PENGERTIAN Menurut UUD 1945 Pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merujuk pada sila ke-4 Pancasila  menunjuk pada kelompok Menurut Soekarno Pelaksanaan Demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualitas di dalamnya  menunjuk pada pribadi

Latar Belakang Dimulai dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 akibat kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD pengganti UUDS 1950. Gagalnya konstituante disebabkan oleh guncangnya negara akibat pemberontakan PRRI/Permesta. Berlaku sampai akhir kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966.

Penyimpangan-penyimpangan Masa Demokrasi Terpimpin Karena Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno yang memiliki kekuatan lebih besar dengan mengeluarkan Dekrit Presiden maka pelaksanaan Demokrasi Trepimpin lebih menggunakan cara Soekarno. Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan: a. Terhadap UUD 1945 b. Terhadap Politik Luar Negeri

PENYIMPANGAN DEMOKRASI TERPIMPIN TERHADAP UUD 1945

1. Dalam lembaga MPRS a. Anggota MPRS diangkat oleh presiden berdasarkan Pen Pres No. 2 tahun1959, bukan dari pemilu (Pelanggaran thd UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) ) b. Wakil ABRI diberi kedudukan sebagai menteri non departemen c. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN, tidak mencakup kekuasaan MPR lainnya d. Pimpinan MPRS diberi status sebagai menteri, dengan demikian, MPR berada dibawah Presiden (Pelanggaran thd UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) )

2. Membentuk DPAS DPAS diketuai oleh presiden Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah Mengusulkan agar pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (manifesto politik) dijadikan GBHN. Berinti pada USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia)

3. Membubarkan DPR Hasil Pemilu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden Pembentukan DPR GR oleh presiden sendiri, yang bertugas: a. Melaksanakan manifesto politik b. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Memasyarakatkan ajaran Nasakom Soekarno menyosialisasikan ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) untuk menyatukan masyarakat. Ajaran ini memberi peluang komunis (PKI) masuk dalam lembaga negara. Akibatnya, PKI mulai menggeser ideologi negara menjadi komunis

Mengangkat diri sebagai Presiden Seumur Hidup Tujuan pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya untuk merealisasi ide dan gagasanya guna ”memperbaiki keadaan bangsanya” (Menurut UUD 1945 Bab III Pasal 7) Pengangkatan ini berdasarkan Tap No. III/MPRS/1963

6. Memasyarakatkan ajaran Resopim (Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional) Ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai dengan revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR) tiada lain adalah Soekarno sendiri

7. Pembatasan Partai-partai Dari 28 partai menjadi 11 partai. Semua partai –partai harus seide dengan Soekarno, yang menjadi pengganjal maka akan dibubarkan. Misalnya partai Masyumi dan PSI (Partai Islam Indonesia). Keduanya dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.

8. Pembentukan Front Nasional Berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 Organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 dan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut. Menyelesaikan Revolusi Nasional Melaksanakan Pembangunan Mengembalikan Irian Barat

PENYIMPANGAN DEMOKRASI TERPIMPIN TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI

Penyimpangan terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sebagai bagian dari dunia Internasional, Indonesia telah mencanangkan program politik Luar Negeri yang bebas (tidak memihak) dan aktif (dalam perdamaian dunia). Namun ternyata dalam perkembangannya Indonesia dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke Blok Timur, terutama ditandai dengan kedekatannya dengan negara RRC.

Keterangan *Nefo (New Established Force) adalah Negara - negara yang baru saja merdeka dari penjajahan barat *Oldefo (Old Established Force) adalah gabungan negara penjajah Nefo yang bermaksud melakukan kolonisasi model baru (New Colonialism)

Politik Mercusuar Mengejar kemegahan di tengah pergaulan antarbangsa Politik ini dilaksanakan dengan: a. Mengadakan pesta olah raga yang menyaingi Olimpiade yaitu Ganefo b. Membangun proyek – proyek mercusuar antara lain dengan membangun Senayan, Monas c. Mengadakan konferensi negara-negara Nefo di bidang ekonomi (Conefo) Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai penerang bagi Nefo. Akibatnya, jadi lebih dekat ke komunis Cina.

1. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia Penyebab: Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggapnya merupakan proyek kolonialisme baru Inggris. Upaya damai sudah ditempuh melalui konferensi Maphilindo tetapi Malaysia melanggar kesepakatan dengan secara sepihak memproklamasikan terbentuknya Federasi Malaysia. Hubungan diplomatis Indonesia-Malaysia terputus. Menghasilkan Dwi Komando Rakyat yang berintikan untuk perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

2. Indonesia keluar dari PBB (7-1-’65) Alasannya: PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pada saat Indonesia masih mempermasalahkan keberadaan Federasi Malaysia. Indonesia menuduh PBB sebagai Sarang Nekolim (New Colonialism).

SISTEM EKONOMI TERPIMPIN

Dalam masa ini dijalankan sistem ETATISME (Pemerintah penentu kebijakan ekonomi negara) Dalam masa ini, presiden secara langsung terjun mengatur perekonomian Pemusatan perekonomian menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian

Sistem ekonomi terpimpin gagal karena: 1. Penyelesaian masalah perekonomian tidak rasional, misal masyarakat harus menyerahkan “Dana Revolusi” dari perusahaan dalam negeri untuk membantu perekonomian 2. Upaya menutupi defisit dengan mencetak uang kertas tanpa perhitungan. 3. Memberikan ijin impor secara khusus, tetapi ternyata yang diimpor justru barang-barang mewah dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara umum, terkait dengan Dana Revolusi. Pengusaha yang mendapat ijin khusus dimintai dana revolusi.

Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Terpimpin

1. Pembentukan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Awalnya dibentuk Dewan Perancang Nasional yang bertugas untuk menyiapkan RUU Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Berganti nama menjadi Bappenas yang bertugas: Menyusun rencana pembangunan jangka panjang&pendek Mengawasi pelaksanaan pembangunan Menilai hasil kerja mandataris MPRS

2. Penurunan Nilai Uang Bertujuan untuk membendung inflasi Uang Rp500 menjadi Rp50 Uang Rp1.000 menjadi Rp100 Simpanan bank di atas Rp25.000.000 dibekukan

3. Deklarasi Ekonomi Bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme dengan cara terpimpin Gagal, karena sistem etatisme masih berlaku sehingga prinsip dasar ekonomi sering diabaikan. Pengeluaran negara juga besar. Menghasilkan Pen Pres Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Milik Negara

4. Kebijakan Lain Pemerintah Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (untuk mengatur perekonomian secara sentralistik) dan Kesatuan Operasi (untuk meningkatkan sektor perdagangan)

PERISTIWA POSITIF MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda Hasil perundingan KMB 1950 tidak dilaksanakan oleh Belanda. Upaya perundingan damai selama 10 tahun gagal. Indonesia mulai mengambil alih perusahaan milik Belanda di Indonesia, sampai akhirnya pada 1960 hubungan diplomatik Indonesia-Belanda diputus. Indonesia mulai melakukan konfrontasi militer dengan komando Trikora: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa

ISI PERJANJIAN NEW YORK ) Indonesia berhasil menduduki kota Terminabuan Akhirnya ditandatangani Perjanjian New York 15 Agustus 1962 ISI PERJANJIAN NEW YORK 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA atau Penyelenggara Pemerintahan sementara PBB paling lambat 1 oktober 1962 2. Pasukan Indonesia yang telah ada di Irian Barat berada di bawah UNTEA, sedangkan pasukan Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan 3. Bendera Indonesia mulai dikibarkan di samping bendera PBB sejak 31 Desember 1962 4. Pem.RI secara resmi akan menerima pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya 1 Mei 1963 5. Pemerintah RI wajib menyelenggarakan  PEPERA (Penentu Pendapat Rakyat) paling lambat akhir tahun 1969