ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pemerintah dan Pemerintahan
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
BANK SENTRAL.
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Lembaga Legislatif Indonesia
Hukum Administrasi Negara
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
N E G A R A.
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sistem Pemerintahan Indonesia
N E G A R A.
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
HUKUM TATA NEGARA.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
N E G A R A.
STRATIFIKASI POLTRANAS
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta ( Bahan DUA ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

DEFINISI KERJA SISTem ADMinistrasi NEGARA Suatu proses dinamik yang berkelanjutan dan bersifat sirkuler, dimana masukan diubah menjadi keluaran, yang selanjutnya keluaran akan menjadi umpan balik sebagai masukan baru bagi pengubahan baru untuk menghasilkan keluaran baru, dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah (negara) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ADMINISTRASI NEGARA Dalam arti Luas MELIPUTI PENYELENGGARAAN SEGALA TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, BAIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN LEGISLATIF; EKSEKUTIF; MAUPUN YUDIKATIF http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ADMINISTRASI NEGARA Dalam arti Sempit MERUPAKAN KEGIATAN-KEGIATAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH CABANG EKSEKUTIF SAJA; KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN & MENTERI-MENTERINYA. ( kabinet pemerintahan ) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

DUA KEKUASAAN POKOK PEMERINTAHAN TINGKAT PERUMUSAN HALUAN NEGARA / POLICY = TINGKAT POLITIK TINGKAT PELAKSANAAN HALUAN NEGARA / IMPLEMENTASI = TINGKAT ADMINISTRASI http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

TINGKAT PERUMUSAN HALUAN NEGARA Merupakan wewenang untuk menentukan Policy/Haluan Negara yang harus diikuti oleh Pemerintah Merupakan kewenangan untuk untuk menyatakan kehendak/kemauan publik dalam bentuk hukum/peraturan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sering disebut dengan tingkat politik, proses pembentukan haluan negara sering dipaksakan oleh golongan politik (sehingga kehendak dari golongan politik dapat masuk dalam haluan negara) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

TINGKAT PELAKSANAAN HALUAN NEGARA Tingkat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan haluan negara/implementasi haluan negara Juga dapat mengajukan data, bahan yang aktual, informasi, maupun rencana kepada perumus http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Biasanya sangat berpengaruh terhadap policy/kebijakan yang digariskan; dan pada tingkat implementasi ini politik tidak diperkenankan campur tangan dalam melaksanakan haluan negara. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

(pada Eksekutif : Presiden membentuk UU dengan persetujuan DPR; Presiden menetapkan PP; Presiden mengajukan data/informasi atau saran pada perumus haluan negara (MPR) sehingga masuk ke dalam haluan negara yang digariskan) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Praktek kekuasaan pemerintahan Indonesia Setiap cabang pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) melaksanakan wewenang politik maupun wewenang Administrasi. Kadar kewenangannya berbeda (Legislatif, Yudikatif), hanya pada Eksekutif yang memiliki wewenang seimbang http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kesimpulan Ada hubungan antara politik dan administrasi Hubungan politik dan administrasi terutama pada tingkat Perumusan Policy (pengaruh politik dilancarkan kepada pelaksana policy melalui tingkat perumusan policy; begitu pula sebaliknya) Namun dalam praktek, pengaruh politik tidak hanya pada tingkat Perumusan Policy saja; namun juga sampai dalam Implementasinya. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

… lanjutan Jadi pada faktanya, pemerintahan tidak berjalan dalam suasana/situasi yang tenang, namun dalam suasana pergolakan atau pertarungan kepentingan golongan/politik; yang tidak jarang juga bertentangan satu sama lain Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Administrasi Negara dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga lahir Sistem Administrasi Negara http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sistem Administrasi Negara SISTEM ADMINISTRASI NEGARA merupakan komposisi atau perpaduan dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, praktek-praktek, hubungan- hubungan, kode-kode, dan adat-adat kebiasaan yang berlaku pada suatu waktu dan di dalam daerah hukum/yurisdiksi tertentu, untuk menyelenggarakan/melaksanakan Haluan Negara. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id