Sesi 4 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi PELATIHAN TIM KAB/KOTA PROGRAM BOS 2009

Peran dan Fungsi Komite Sekolah Pemberi Pertimbangan dalam penetuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan Pendukung, baik yang berujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan

Peran Serta Masyarakat Penggunaan jasa pelayanan yang tersedia Memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga Konsultansi Pelayanan Pelaksana kegiatan yang didelegasikan Pengambilan keputusan

Unsur Masyarakat Orang Tua Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Paguyuban Kelas Dunia Usaha – Dunia Industri Kelompok Kesenian Dll.

Cara Menggerakkan PSM Sekolah lebih aktif dalam melibatkan Komite Sekolah/Masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah Sekolah harus lebih aktif/sering mengadakan dialog/diskusi tentang perkembangan sekolah dengan melibatkan komite/pemangku kepentingan lain yang peduli dengan pendidikan Sekolah harus lebih transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan termasuk pengelolaan keuangan Sekolah harus bersedia menerima masukan, kritik, dan saran demi peningkatan mutu pendidikan

Pengawasan Masyarakat pada pengelolaan BOS Program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya

Pelaporan Kegiatan Sekolah yang Melibatkan PSM Sekolah harus lebih aktif dalam melakukan diskusi untuk membahas kendala/kemajuan sekolah. Sehingga akan didapatkan pemecahan atau langkah kegiatan yang tepat dalam peningkatan mutu pendidikan Penggunaan dana BOS yang telah disepakati oleh Kepala sekolah/Dewan Guru, Komite Sekolah dan Ketua Yayasan (bagi sekolah swasta) dituangkan dalam RKAS/RAPBS dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan Ketua Yayasan.

Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah (1) Prinsip keterbukaan dan ekonomis Tim Harus memperhatikan kualitas barang ketersediaan dan kewajaran harga Pembelian barang kurang dari 10 juta tim dapat peroleh informasi melalui telepon atau menugaskan anggota untuk mengunjungi penyedia, atau belanja langsung dengan harga wajar Pembelian barang /jasa lebih dari 10 juta s/d 25 juta ketiga anggota tim sekolah harus mengunjungi minimal 3 penyedia barang /jasa untuk mendapatkan informasi harga dan melakukan pembanding dan pencatatan (format BOS -13) Membeli barang / jasa lebih dari 25 juta maka tim sekolah menyusun rencana kebutuhan barang/jasa sesuai format BOS 17.

Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah (2) Dalam radius 10km dari sekolah tidak ada pembanding atau memerlukan biaya besar/waktu yang lama untuk cari pembanding maka tidak perlu pembanding Tim sekolah harus selalu membandingkan harga penawaran dan negosiasi dari penyedia barang atau jasa dengan harga pasar. Setelah proses sekolah harus buat laporan tertulis tentang penetapan penyedia barang Proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah Untuk biaya perawatan bangunan sekolah kurang dari 10 juta, tim sekolah harus menerapkan prinsip : (a) gunakan Format Bos-18, (b) menggunakan prosedur pembelian barang, (c) membuat laporan