Laporan Singkat Kementerian Kelautan dan Perikanan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

P E L A B U H A N.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
PENGANTAR ILMU PERIKANAN
KONDISI USAHA PERIKANAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
“KAJIAN AKADEMIK TENTANG KESIAPAN SDM APARATUR KKP MENUJU TAHUN 2025”
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN (PENGANTAR)
Rancangan RPJMN Terkait Kelautan dan Perikanan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
MANFAAT NILAI TUKAR PERIKANAN oleh: Dr. Ir. Sasmito H
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
Draft Agenda Riset Nasional (ARN) Bidang Ketahanan Pangan
Maluku Expo SAIL BANDA 2010.
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
ILLEGAL FISHING.
Disampaikan Kaukus Muda Indonesia, Hotel Century Park Jakarta 2017
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
1 KEBIJAKAN UMUM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 ç.
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN
VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
ADAPTASI.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Upaya Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Berkelanjutan
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
SUB SEKTOR PERIKANAN.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan Perikanan Budidaya
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
TM-9 ANALISIS DATA STATISTIK KP
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Dikutip dari berbagai sumber
10. Penyelesaian Masalah Kurangnya pengecekan berkala oleh pemerintah Dilakukan pengecekan berkala dan harus bersertifikat dan Standar air limbah sebelum.
AKUNTABILITAS KINERJA
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUKAAN TAMBAK UDANG DI LAMPUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN
PENGEMBANGAN PRODUK SUMBER DAYA HAYATI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM RANTAI PASOK DAN LOGISTIK PANGAN Eddy Renaldi Agrilogics UNPAD.
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR MELALUI LPMUKP MELALUI KELOMPOK USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUKP) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
POTENSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TUNA POLE AND LINE DI KABUPATEN FLORES TIMUR O L E H BUPATI FLORES TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR LARANTUKA
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Sustainable Development Goals (SDGs)
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
KANTOR Jl. Ciawitali No. 44 Cimahi Telp. [022] BANDARA HUSEIN BANDUNG Jl. Padjadjaran No. 156 Telp. [022]
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Kejayaan ini dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya pada abad ke 15 sampai ke 17, dari kerajaan pesisir Sumatera, Kerajaan Mataram.
Transcript presentasi:

Laporan Singkat Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

PROGRAM UNGGULAN 1 2 A B 3 C 4 5 Bantuan Nelayan Asuransi Nelayan untuk 664.746 orang, 926 unit kapal nelayan, 6.853 unit alat tangkap termasuk penggantian Cantrang Bantuan Pembudidaya Ikan A 2 392 paket pakan mandiri, 297,34 juta bantuan benih, 2.915 unit bantuan sarpras budidaya (bioflok, KJA, Minapadi) Pemberantasan IUU Fishing Pengelolaan sumber daya ikan & laut yang berkelanjutan Bantuan Pengolahan & Pemasaran B 3 67 unit Cold Storage, 15 unit Integrated Cold storage, 243 unit Ice Flake Machine C Peningkatan kesejahteraan stakeholder KKP Bantuan Petambak Garam 4 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat (perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, kendaraan roda 3) di 21 Kabupaten 5 Penyuluhan kepada 157.341 kelompok & Pelatihan kepada 51.572 orang

CAPAIAN Stok sumber daya ikan meningkat 7,31 juta ton/tahun (2013)  12,54 juta ton/tahun (2016) Penyelamatan sumber daya kepiting & lobster yang gagal diselundupkan senilai Rp. 509,68 miliar (Juli 2017). Luas Kawasan Konservasi Perairan meningkat 16,4 juta ha (2014)  18,36 juta ha (2017). 317 Kapal Ilegal ditenggelamkan, 1.020 orang ABK asing korban perdagangan manusia diselamatkan Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kejaksaan) UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Perpres No. 44/2016  Perikanan Tangkap hanya untuk 100% PMDN. Pertumbuhan PDB Perikanan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional 8,35% (2015), 7,03% (2016), 7,08% (2017) Produksi perikanan meningkat 20,84 juta ton (2014)  23,51 juta ton (2016) Konsumsi ikan meningkat 38,14 (2014)  43,94 kg/kapita (2016) Neraca perdagangan Seafood Indonesia #1 di ASEAN* Nilai ekspor USD 3,94 miliar (2015)  USD 4,17 miliar (2016) Penerimaan PNBP SDA Perikanan meningkat Rp. 77,47 miliar (2015)  Rp. 386,1 miliar (Oktober 2017) Daya beli masyarakat perikanan meningkat Nilai Tukar Perikanan (NTP) Tahun 2014: 102,73  103,79 (September 2017) Keuntungan usaha perikanan rakyat meningkat Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) Tahun 2014: 106,49  115,30 (September 2017) *) Neraca perdagangan dihitung dari nilai ekspor-impor komoditas ikan di masing-masing negara ASEAN, sumber: Internasional Trade Center (2017)

RENCANA TARGET PENCAPAIAN 2 TAHUN KE DEPAN Target NTN 109 (2017), 112 (2018), 113 (2019) Target Angka Konsumsi Ikan 54,49 kg/kapita (2019). Target nilai ekspor perikanan USD 9,54 miliar (2019). Bantuan permodalan melalui BLU LPMU KP, Program OJK Jaring, KUR, dll. Target luas kawasan konservasi perairan 20 juta Ha (2019). Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Riset dan inovasi IPTEK Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk stakeholders yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Melanjutkan pemberantasan IUU Fishing Pembangunan sarpras pengawasan untuk ditempatkan di daerah-daerah rawan IUU Fishing Pembangunan sarpras dan pengawasan di exit dan entry point Target produksi perikanan 41,79 juta ton (2019) Budidaya air tawar, payau dan laut Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau terluar dan kawasan perbatasan

Kapal Illegal Ditenggelamkan LAUT MASA DEPAN BANGSA A. BERDAULAT DI LAUT UNTUK NELAYAN INDONESIA 8. Pencegahan IUU Fishing 1. Pemberantasan IUU Fishing 5. Pembentukan Satgas 115 Ratifikasi Port State Measure Agreement (PSMA) untuk mendeteksi terjadinya IUU Fishing dan menyebarluaskan informasi kapal pelaku IUU Fishing secara global Satu komando pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (KKP, TNI AL, POLRI, BAKALMA, Kejaksaan) 317 Kapal Illegal Ditenggelamkan 6. Diplomasi Melawan IUU Fishing Implementasi UU 45/2009 9. Penanganan Nelayan Pelintas Batas Join Communique on IUU Fishing dengan 9 negara Pengakuan dunia dan masyarakat internasional kepada KKP atas pemberantasan IUU Fishing (Peter Benchley Ocean Awards, Seafood Champion Award, WWF) 1.020 orang ABK asing dideportasi 1.983 nelayan Asing dipulangkan 534 nelayan RI Diselamatkan 2. Pengawasan Destructive Fishing 3. Tindakan Karantina Ikan di Exit & Entry Point 10. Perpres 44/2016 - perikanan tangkap hanya utk 100% PMDN 7. Pembenahan Menuju Good Governance 4. Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan Pelayanan terpadu satu pintu Percepatan perizinan usaha perikanan tangkap dari 20 hari menjadi 5 hari kerja Pengukuran ulang kapal 11. Pembenahan Tata Kelola Kapal Angkut Ikan Hidup

B. MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT MASA DEPAN BANGSA B. MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN 1. Menjaga Sumberdaya Lobster, Kepiting & Rajungan Bertelur Untuk Generasi Mendatang 4. Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan 8. Rehabilitasi Wilayah Pesisir Vegetasi pantai, sabuk pantai, rekayasa hybrid, concrete breakwater 237 unit penggatian alat tangkap yang dilarang 3.730.779 ekor dan 33.708 kg Penyelundupan digagalkan 3.732.232 ekor dilepasliarkan Rp509,69 miliar diselamatkan (2016-Juli 2017) 5. Penebaran Benih Ikan Lokal 9. Meindungi Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur Sumber Daya Tuna di WPP 714 35, 71 juta ekor 6. Pengukuran ulang kapal yang tidak sesuai 2. Konservasi Spesies Ikan Hiu Koboi & Hiu Martil 10. Penambahan kawasan konservasi nasonal 158 ekor diselamatkan 1.707 unit kapal hasil ukur ulang Rp 357,88 miliar PNBP dari SDA 3. Perlindungan Penyu 16,4 juta ha (2014) menjadi 18,36 juta ha (2017) 7. Mengendalikan Daya Dukung Ekosistem di Danau dan Waduk 22.016 ekor diselamatkan

C. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LAUT MASA DEPAN BANGSA C. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 3. Bantuan Untuk Petambak Garam 6. Membangun Industri baru Berbasis Kawasan di Pulau-Pulau Terluar Mendekatkan dengan Gateway Ekspor 1. Bantuan Untuk Nelayan 926 unit Kapal Penangkap Ikan 6.853 unit Alat Penangkapan Ikan 664.746 premi Asuransi Nelayan 101.655 bidang Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT) 939,7 ha Geoisolator 12 unit Gudang garam Sarana produksi garam Natuna Saumlaki Merauke Mentawai Nunukan Talaud Morotai Biak Numfor Rote Ndao Mimika Sumba Timur Sabang 4. Bantuan Untuk Pengolah & Pemasar 150 unit Sarana Sistem Rantai Dingin 67 unit Cold Storage 15 unit Integrated cold storage 243 unit Ice flake machine 2. Bantuan Untuk Pembudidaya Ikan 13. Tahuna 297,34 juta ekor Bantuan benih 2.915 unit Sarpras Budidaya 392 paket Pakan Mandiri 8.000 bidang Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT) 7. Riset dan Inovasi 5. Penyuluhan & Pelatihan 11 WPP & 6 KPPUD Stock assessment 150 Inovasi IPTEK 157.341 kelompok disuluh 51.572 orang dilatih 41.967 orang berstandar kompetensi 8. Pengesahan BLU LPMUKP Untuk permodalan usaha kelautan dan perikanan

D. DAMPAK KEBIJAKAN LAUT MASA DEPAN BANGSA 1. Pertumbuhan PDB Perikanan 3. Nilai Ekspor Perikanan 5. Nilai Tukar Nelayan 2015: 8,35 % 2016: 7,03 % 2017: 7,08 % (TW 1) 2015: 3,94 USD miliar 2016: 4,17 USD miliar 2017: 2,38 USD miliar (TW 2) 2014: 104,63 2015: 106,14 2016: 108,24 2017: 111,53 (Agustus) 2. Produksi Perikanan 4. Konsumsi Ikan 6. Stok Sumber Daya Ikan 2014: 28,8 juta ton 2015: 22,3 juta ton 2016: 23,5 juta ton 2017: 11,84 juta ton (TW 2) 2014: 38,14 kg/kapita 2015: 41,11 kg/kapita 2016: 43,94 kg/kapita 2017: 47,12 kg/kapita (Target) 2011: 6,52 juta ton 2013: 7,31 juta ton 2015: 9,93 juta ton 2016: 12,54 juta ton