BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
@rumahpemilu Rumah Pemilu. Bad News ≠ Negative News “Memberitakan dengan Baik Pemilu yang Dinilai Buruk.” (rumahpemilu.org)
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
NAMA: ZETI ARINA NIM: UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NAMA: ZETI ARINA NIM: UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
KPU Provinsi Jawa Tengah
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)
KEBIJAKAN TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
EVALUASI PILKADA 2015 R E K O M E N D A S I REVISI UNDANG-UNDANG
Pengawasan Dana Politik
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU :
Perempuan Cerdas Berdemokrasi PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
Pemilih yang Cerdas Berdemokrasi
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
PELAPORAN DANA KAMPANYE
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
ISU-ISU LAIN.
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG DEMOKRATIS DI DKI JAKARTA
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
Pilkada yang Berkwalitas
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
POTENSI MASALAH KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
KPU Provinsi Jawa Tengah
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
“SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU : TINJAUAN PEMILU 2009”
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
PILKADA SERENTAK 2018 DI PAPUA
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.