Eksistensi Media Dalam Pemberantasan Korupsi Dr. Eko Harry Susanto, M.Si ekohs@centrin.net.id Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Call on Paper dan Seminar Nasional Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi Di Universitas Mercu Buana Jakarta, 10 Mei 2011

Pendahuluan Korupsi, skala kecil sampai yang melibatkan jaringan elite di tingkat nasional, hampir setiap saat mewarnai pemberitaan media Sebelumnya, media menjadi instrument politik pemerintah, berita korupsi datar

Independensi Media Versus Perangkap Kekuasaan Media memiliki posisi kuat untuk menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Di negara, sedang berkembang media sebagai instrumen politik pemerintah

Media dalam Kontrol Pers dalam kendali pemerintah, berita korupsi datar tanpa gejolak. Lembaga Pemerintah memperoleh perlindungan manajemen pemberitaan yang ketat.

Dinamika Peran Media Massa Pembangunan Media Bebas Demokratisasi Kekuasaan Informasi Kekuasaan Infor masi Masyarakat/ Khalayak Masyarakat/ Khalayak 5

Media dalam Kontrol Media juga dikontrol rakyat Model komunikasi paternalistik, masyarakat akan membela tokoh di klompoknyameski korupsi

Tranparansi Versus Ketertutupan Informasi adalah, hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Transparansi Informasi mendukung demokratisasi

Idealisme Atau Bisnis Media massa, memiliki ideologi pemberitaan dan kepentingan bisnis Harus ada keseimbangan, jadi tidak dinilai komersial atau berpihak

Korupsi dan Pola Paternalistik Korupsi, sumber marginalisasi demokrasi Merugikan keuangan negara,dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas

Korupsi dan Pola Paternalistik Media harus membuka akses informasi korupsi dengan transparan Transparansi mendorong partisipasi pemberantasan korupsi

Transparansi Media PEME RINTAH Transparansi Media MASYA Berita PARPOL Korupsi MASYA RAKAT PARPOL LSM

Kredibilitas Media Massa Pers yang bebas, mendorong demokrasi universal Kebebasan informasi mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan media massa

Penutup Peran media mengungkap kasus korupsi masih menemui kendala dari pemerintah, otoritas politik, ekonomi, dan semangat komunalisme masyarakat