Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
Advertisements

E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I/II
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
Perancangan Sistem Informasi Akademik Di SMPN 14 Bandung
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
E-Government E-Governance
Rencana Kegiatan Pengembangan Data Center BKN
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
PROGRAM KERJA BIDANG TATA USAHA TAHUN ANGGARAN 2014
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SESI 1)
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN UNIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
Komputer dalam Pemerintahan
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
SINERGITAS PERENCANAAN
William Joshua Nugroho, Elizha Ertin Br Pasariboe
E-Government 27 Sept 2010.
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN Aplikasi kepegawaian Aplikasi di pemerintahan daerah Surat tanda nomor kendaraan bermotor.
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Kebijakan Statistik Sektoral
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019.
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )

E-Government ( pemerintah eletronik ) Salah satu upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good Governance) adalah menerapkan dan mengembangkan kepemerintahan elektronik, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi dilingkungan pemerintahan pusat dan daerah. ( Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI omor 6 Tahun 2011)

Naskah Dinas Elektronik Tata Naskah Dinas Eletronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah.

Tata Naskah Dinas Elektronik Adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Manfaat Tata Naskah Dinas Elektronik Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah( Sumber daya, kertas, waktu dan biaya). Terwujudnya reformasi birokrasi aparatur negara. Mempermudah komunikasi antar instansi. 5. Kemudahan menyimpan dokumen, membaca dokumen, menemukan dokumen dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

Arsitektur TNDE

Arsitektur TNDE Arsitektur TNDE adalah sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna, secara umum.

Bagan I arsitektur sistem elektronik

Bagan arsitektur sistem Peladen (server) dan pangkal data ( database) merupakan infrastruktur untuk memasang dan menyimpan data aplikasi. Peladen dan pangkal data menyediakan aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Pengguna dapat melakukan pemindahan (scenning) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik. Setiap pengguna (user) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

Pejabat Penanggungjawab Surat masuk Alur kerja surat masuk Petugas TU Pejabat Penanggungjawab Surat masuk Database mulai Pengagendakan surat masuk Surat masuk Tidak memenuhi syarat Pemeriksaan surat Memenuhi syarat Pembuatan disposisi disposisi Pelaksanaan disposisi selesai

Alur kerja disposisi Pembuat disposisi Penerima disposisi Data base mulai disposisi Mumbuat disposisi Pengesahan disposisi Tidak memenuhi syarat Laporan disposisi Pelaksanaan disposisi pemeriksaan dokumen pendokumen selesai

Alur kearsipan elektronik