PERPAJAKAN DAN KEUANGAN KOTA Fatchurrochim Ghany Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Konsep Perpajakan Secara umum pajak daerah sebenarnya sangat luas, permasalahannya adalah bagaimana pengumpulan dan pemanfaatannya bagi pembangunan kota. Pada dasarnya konsep perpajakan, meliputi : Pengenaan pajak harus meliputi semua orang. Pengenaan pajak harus meliputi semua obyek pajak. Penagihan/pembayaran pajak harus dilakukan tepat pada waktunya.

Permasalahan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Tidak dapat dipungkiri bahwa pada hakekatnya orang berusaha untuk dapat terhindar dari pembayaran pajak, baik secara ‘legal’ pajak atas dirinya (tax avoidance) atau ‘ilegal’ (tax evasion). Pajak dapat dipindahkan bebannya, baik ke belakang pada leveransir maupun ke depan pada konsumen.

Menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pungutan pajak sehingga dapat memperkecil ‘free rider’, yaitu mereka yang menikmati pelayanan kepada masyarakat tanpa membayar sesenpun. Pungutan pajak adalah berdasarkan kemampuan dan ingin dicapai keadilan dengan beban pajak. Perlu diciptakan administrasi siapa yang wajib membayar pajak dan sistem monitoring yang baik.

Karakteristik Pembiayaan Barang Publik Dinikmati sama oleh semua orang. Biasanya dieksploitasi secara melampaui batas. Tanpa mengetahui siapa yang akan menanggung. Kelompok ‘penghasil tinggi’ tidak bersedia untuk menanggung public goods, karena merasa tidak ikut menikmatinya dan mereka berapriori bahwa kelompok ‘miskin’ adalah perusak ‘public goods’.

Kelemahan Pola Pembiayaan Pembangunan Perkotaan Ketidakjelasan batas tanggung jawab dari pola pembiayaan prasarana perkotaan. Proses pengambilan keputusan bertingkat yang menyita waktu dan menjadi tidak efektif. Besarnya pembiayaan pembangunan prasarana perkotaan dari pemerintah pusat yang kurang merangsang pemerintah daerah memperbesar kontribusi PAD. Peran pembiayaan dari dana swasta masih terbatas pada sektor yang memberikan keuntungan besar saja.

Kelemahan Pajak Daerah Beberapa jenis pajak tidak luwes dalam mengikuti laju perkembangan pendapatan. Biaya pemungutan yang relatif tinggi. Beban pajak secara horisontal terkadang tidak sama. Beberapa pajak malah bersifat regresif. Beberapa pungutan malah cenderung menghambat dunia usaha.

Syarat Struktur Perpajakan Yang Baik Distribusi beban pajak harus sama. Pajak harus meminimumkan beban yang berlebihan. Pajak dipergunakan untuk mencapai sasaran kebijakan ekonomi tertentu. Biaya pemungutan harus lebih kecil dari pendapatannya. Pajak harus mendorong perkembangan kegiatan ekonomi nasional.