POLEMIK E-KTP NAMA : KHAIRUL NIL HAKIM SITORUS NIM :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
Advertisements

WARGA NEGARA Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
CARA MENDIRIKAN USAHA   Hasil penenlitian lapangan, ada 5 (lima) sebab atau orang merintis usaha : (Kasmir,2006). 1. Faktor keluarga 2. Kesengajaan 3.
OLEH : Akmal Hidayat, S.ST
Kependudukan.
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
Manajemen Sistem Informasi Publik
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
M. K : Seminar Manajemen Pemasaran Dosen : Johannes Simatupang Topik : Pemulihan Layanan Publik Judul : Pelayanan Pembuatan KTP di Kota Jambi.
Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas / Semester : II / 1
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
Perancangan Sistem Informasi Akademik Di SMPN 14 Bandung
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
AINI PUTRI PRIMADESA, Pelayanan Publik pada Kantor Pemerintahan Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN? RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH?
MATERI UMUM BIMBINGAN TEKNIS MODUL - 1
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan menggunakan Metode Self Assessment System pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tugas Akhir Diajukan.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
WINARTI, PENGARUH STRATEGI GURU MENGAJAR DAN STRATEGI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL.
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
TRIGIYANI, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Polemik E−KTP Disusun : Sari Oktaviyani NIM
SITI SUSANTI, PENGARUH PENDIDIKAN SISTEM GANDA, PENGUASAAN MATA PELAJARAN PRODUKTIF ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP.
INDUSTRIAL ENGINEERING
TUGAS BAHASA INDONESIA KELAS X
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Kependudukan Tujuan Umum:
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
SUMBER DATA KEPENDUDUKAN November Sistem Statistik Nasional.
NELSON ARIYADI DA SILVA
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMA PASUNDAN 3 BANDUNG
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
SKRIPSI FAJAR MUTAQIN NIM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KORUPSI.
PROGRAM DAN INOVASI PELAYANAN ADMINDUK DI KAB SUMEDANG
Kelompok 5 Hasri Novidawati Purba Kristin Nanda Sitorus Marisa Monika Artauli Nainggolan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

POLEMIK E-KTP NAMA : KHAIRUL NIL HAKIM SITORUS NIM : 41616110037 FAKULTAS : TEKNIK INDUSTRI KELAS : C-421-1

DAFTAR ISI LATAR BELAKANG TUJUAN E-KTP

LATAR BELAKANG Program e-ktp dilatar belakangi oleh sistem pembuatan ktp konvensional/nasional di indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu ktp.Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal tertentu dengan menggandakan ktp- nya,misalnya: Menghindari pajak Menyembunyikan identitas (seperti teroris) Kejahatan kriminal Dll

TUJUAN E-KTP Tujuan diciptakannya e-ktp adalah untuk memudahkan mendata setiap warga penduduk di Indonesia tanpa harus di sensus terlebih dahulu. Selain itu untuk menertibkan setiap warga untuk kepemilikan ktp ganda yang akan menimbulkan tindak kriminal,penipuan dan lain sebagainya.Dalam e-ktp kita hanya mempunyai satu nomer induk saja yang akan di tulis dan di cetak secara digital.

PERMASALAHAN Penduduk kabupaten Wonosobo,Jawa Tengah, Muhammad Nur mengeluh sulitnya mengurus kartu tanda penduduk (E-ktp),ktp elektronik di daerah itu.Dia mengurus e-ktp di kantor administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Muhammad Nur mengantri sejak pukul 05.00 pagi untuk proses pengambilan foto,sedangkan formulir syarat pendaftaran harus mengurus di desa dan kecamatan,dan harus mengantri kembali di kantor Capil yang telah padat warga yang hendak mengurus E- ktp,sedangkan Administrasi kependudukan dan catatan sipil hanya membatasi 100 nomor antrian saja.Dan untuk proses selanjutnya baik Muhammad Nur dan warga harus menunggu sekitar 6 sampai dengan 8 bulan untuk memperoleh e-ktp tersebut,anehnya jika kita memiliki kenalan di Kantor Capil maka proses jadi e-ktp agak sedikit lebih cepat.

CUPLIKAN MEDIA POLEMIK E-KTP

PENDEKATAN SOLUSI YANG SUDAH DILAKUKAN 1 Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan e-ktp. 2 Memberikan sangsi bagi warga yang tidak memiliki e-ktp. 3 Memberikan arahan pentingnya e-ktp bagi warga untuk mendapatkan fasilitas publik bagi warga.

MASUKAN DAN SARAN Saya selaku warga negara Indonesia menyarankan hendaknya dalam proses pembuatan e-ktp elektronik janganlah dibuat rumit/sulit.Proses pembuatan e-ktp hendaknya dipermudah,dan proses jadi e-ktp jangan telalu lama. Janganlah ada kesan pilih kasih dalam proses pembuatannya,misalnya adanya saudara atau rekanan yang bekerja di salah satu Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut,atau adannya politik uang didalamnya, maka dia yang mengurus e-ktp akan lebih cepat jadinya, walaupun nomor urutan antriannya sangat jauh ketinggalan di bandingkan dengan warga yang mengantri dengan nomor urutan formulir pertama/lebih awal.

DAFTAR REFERENSI Dikutip dari: Ibnewd.blogspot.co.id M.kompasiana.com https://M.Tempo.co Https://britagar.id youtube