Pertemuan Ke.5 Isu-Isu Pendidikan Yang Berkembang Di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Advertisements

UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI : SEBUAH PENYEMPURNAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : Trisakti Handayani.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
Program Akselerasi Oleh: Zulfikar Yusuf Amirullah K
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
IMPLEMENTASIKURIKULUM 2013
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
TEMA PRIORITAS DALAM PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTK) DAN PENULISAN PRAKTIK TERBAIK Isu-Isu Terkini.
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Penyaji: Momon Sulaeman
PEREKONOMIAN INDONESIA
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
Pendidikan Administrasi Perkantoran 15 B
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Mengenal karakteristik peserta didik
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Problem Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TUNTUTAN PROFESIONALISME
Beberapa isu Utama Kebijakan Pendidikan
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
RELEVANSI PENDIDIKAN Nurhafifah Siregar
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
SILABUS SMK NEGERI I SINGKAWANG
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Isu-Isu Pendidikan Yang Berkembang Di Indonesia
DONGKRAK KARIR LULUSAN PERSPEKTIF SERTIFIKASI
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Transcript presentasi:

Pertemuan Ke.5 Isu-Isu Pendidikan Yang Berkembang Di Indonesia

Selain isu-isu yang berkembang, isu-isu yang kritis diantaranya: 1. Mutu pendidikan Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751).

Isu mutu pendidikan terkait : Kualitas guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas) Kurikulum pengajaran, Metode pembelajaran, Bahan ajar, Alat bantu pembelajaran, dan Manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan.

Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan. Namun, guru tetap merupakan faktor determinan dalam menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan. Jumlah total guru sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan D3 untuk jenjang TK-SD-SMP, dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang SM.

Selain itu, banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah mengajar matematika dan IPA, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran.

2. Pemerataan akses Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan affirative action amat relevan diterapkan guna mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.

3. Efisiensi anggaran Rendahnya alokasi anggaran pendidikan selalu mengemuka dalam perdebatan publik. Banyak pihak menuntut agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan guna mencapai tujuan : (1) meningkatkan mutu dan (2) memperluas akses (pemerataan). Pemerintah telah memberi komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20 persen dari APBN. Namun, kenaikan anggaran tidak akan berarti bila tidak disertai upaya efisiensi.

Biaya operasional organisasi pendidikan harus ditekan seminimal mungkin sehingga dana yang ada dapat disalurkan langsung ke pihak-pihak penerima yang berhak, yaitu sekolah/universitas dan siswa/mahasiswa Karena itu, tuntutan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen harus diikuti upaya efisiensi, dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber inefisiensi.

Akses Dan Perluasan Kesempatan KEBIJAKAN Mutu dan relevansi Manajemen Pendidikan Akses Dan Perluasan Kesempatan W.2

Akses Dan Perluasan Kesempatan Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan ketrampilan kerja mantab untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat

Relevansi pendidikan 1. Belum Menghasilkan Life Skill Yang Sesuai dg kebutuhan pelanggan (bisa apa?) 2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada Masyarakat dan Potensi Daerah 3. Belum Optimalnya Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

Manajemen dan Efisiensi Kinerja dan Kesejahteraan Guru Belum Optimal Proses Pembelajaran Yang Konvensional Jumlah dan Kualitas Buku Yang Belum Memadai Keterbatasan Anggaran Mutu SDM Pengelola Pendidikan rendah

Proses pendidikan yang optimal it untk mencapai tujuan pembelajaran ? Bagi guru : Guru harus mempunyai kompetensi Pemahaman ttg kontek pembelajaran Penguatan penguasaan materi Pengembangan metode mengajar Inovasi pembelajaran Pengalaman teori2 terkini

menentukn 7an belajar siswa Apayg hrs dilakukan siswa Sumber2 belajar siswa mana yg hrs dipersiapkn /disediakan Menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukn kegiatan belajar, mengatur l ingkungan belajar, mengoptimalkan sumber2 belajar,mendorong motivasi belajar siswa

Mengontrol /mengawasi kegiatan belajar siswa Mengawasi,memberi bantuan,bimbingan ,petunjuk,mencatat kekurangan, dan kesalahan untuk dibahas d an diperbaiki Menilai proses belajar dan hasil belajar yg dicapai mengelola kelas Melakukan hub sosial dg siswa Memahami individu siswa Memberikan bimbingan belajar Demokratis dldm PBM dg ciri2

KEBIJAKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PADA DIMENSI PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI Implementasi Implementasi dan dan Penjaminan Penjaminan mutu mutu secara secara Perluasan Perluasan dan dan penyempurnaan penyempurnaan terprogram terprogram dengan dengan peningkatan peningkatan mutu mutu SNP SNP oleh oleh BSNP BSNP mengacu mengacu pada pada SNP SNP akreditasi akreditasi Mendorong Mendorong Jumlah Jumlah Jurusan Jurusan Perbaikan Perbaikan sarana sarana dan dan di di PT PT yg yg masuk masuk dalam dalam 100 100 prasarana prasarana besar besar Asia Asia Perluasan Perluasan Pendidikan Pendidikan Akselerasi Akselerasi Jumlah Jumlah Prodi Prodi Kecakapan Kecakapan Hidup Hidup Kejuruan Kejuruan , , Vokasi Vokasi , , dan dan MUTU DAN MUTU DAN MUTU DAN MUTU DAN Profesi Profesi Pengembangan Pengembangan sekolah sekolah RELEVANSI RELEVANSI RELEVANSI RELEVANSI berbasis berbasis keunggulan keunggulan PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN Peningkatan Peningkatan jumlah jumlah dan dan lokal lokal di di setiap setiap mutu mutu publikasi publikasi ilmiah ilmiah , , dan dan kabupaten/kota kabupaten/kota HAKI HAKI Pembangunan Pembangunan sekolah sekolah Penerapan Penerapan Telematika Telematika bertaraf bertaraf internasional internasional di di dalam dalam pendidikan pendidikan setiap setiap provinsi provinsi dan/atau dan/atau kabupaten/kota kabupaten/kota Pengembangan Pengembangan guru guru Pengembangan Pengembangan sebagai sebagai profesi profesi kompetensi kompetensi pendidik pendidik dan dan tenga tenga pendidikan pendidikan

Latar Belakang Pendidikan Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak

Para pendidik seringkali memaksakan faktor kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa.   Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan.

Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan. pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi,pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya, kurikulum dibuat secara sentralistik dan tidak memperhatikan kondisi di masyarakat bawah.

Jadi, para lulusan hanya pintar cari kerja dan tidak pernah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan. Berdasarkan analisa dari badanpendidikan dunia (UNESCO), kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pacifik.

Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini dibawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Lemahnya input quality, kualitas guru kita ada diperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Ini juga tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Masalah Mendasar Pendidikan di Indonesia 1. Kurang seimbang antara belajar yang berpikir (kognitif) dan perilaku belajar yang merasa (afektif). Jadi Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan “manusia robot”. Orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya. (5.M)

sistem pendidikan yang top-down (dari atas ke bawah) atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire (seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin) adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik (murid) dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi.

Otak murid dipandang sebagai safe deposit box, dimana pengetahuan dari guru ditransfer kedalam otak murid dan bila sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung apa saja yang disampaikan guru. Freire mengatakan bahwa dalam pendidikan gaya bank pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan apa-apa.

model pendidikan yang demikian maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek (yang adalah wujud dari dehumanisasi) merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercerabut dari akar-akar budayanya (seperti di dunia Timur/Asia). Bukankah kita telah sama-sama melihat bagaimana kaum muda zaman ini begitu respon dengan hal-hal yang berbau Barat?