Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MUSEUM DAN MASYARAKAT DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Kualitas Gula Konsumsi: Tuntutan Konsumen
Keadilan Penyediaan & Pelayanan PJU
PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
GOOD GOVERNANCE.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KURIKULUM 2007 VISI MISI. VISI Terwujudnya lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan yang menguasai.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Jakarta, 20 Mei 2015 Zumrotin K Susilo
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PROGRAM KERJA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA
Lembaga Negara yang Independen
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
Promoting Decent Work for All
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGERTIAN KOPERASI.
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
PENGORGANISASIAN Obon Tabroni.
AKUNTANSI KOPERASI a JUNAIDI, SE
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
Organisasi Profesi  By: IWAN SAIN.
SEJARAH LEGISLASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
Nine Group.
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Otoritas Jasa Keuangan
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Program Penyehatan Makanan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih,M.Si
Biro Hukum dan Organisasi
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Transcript presentasi:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa KELOMPOK 9 ALYNKA PRAYFADHILA JULI 115100300111031 IKHLAL ZUPRI MANURUNG 115100300111062 DINDA IKA YUNITA 115100300111031

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 11 Mei 1973 YLKI berdiri yang dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh perempuan yaitu, Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu Soemarno serta Ibu Lasmidjah Hardi (yang kemudian menjadi Ketua YLKI pertama). Terbentuknya YLKI diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat posisi konsumen. Pada 15 Maret 1974 YLKI bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional (International Organization of Consuer’s Union – IOCU). Sekarang ini YLKI telah menjadi Anggota Penuh dari Organisasi yang sekarang dikenal sebagai Consumers International (CI).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pada bulan April 1974 YLKI menerbitkan majalah Warta Konsumen sebagai sumber informasi dan pendidikan bagi konsumen. Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Visi Misi YLKI Visi YLKI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok. Misi 1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen. 2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen 3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik 4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen. Tujuan Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Strategi dan Kegiatan YLKI Advokasi Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional. Penggalangan Solidaritas Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen. Pengembangan Jaringan Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Penyebaran Informasi yang Tidak Memihak Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Warta Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gambar Kegiatan YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-undang perlindungan konsumen dibuat pada tahun 1999 sebagai Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang ini mengatur apa saja yang hak didaptakan konsumen, kewajiban apa yang harus dilakukan konsumen, asas dan tujuan, perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha , tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah, peran kelembagaan perlindungan konsumen serta sanksi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Contoh Kasus Beberapa kasus yang dialami konsumen dan diadukan kepada YLKI