Program Pengembangan Industri Telematika

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH KOTA CIMAHI
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Nama: Nova Al- Muhdor NIM: Class: B
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
PENGADAAN BARANG/JASA
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Peran Dewan Komisaris Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KEPADA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
FGD RPIP Sumatera Utara
DATA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Pusdiklat Industri PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEMENPERIN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH.
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Ella Ekaristy,S.Pd.
Disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
"Tax Holiday" Belum Bisa Membendung Impor Ponsel Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dalam waktu tertentu (tax holiday)
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
POLICY FOCUS AREAS.
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL : KEUNGGULAN KOMPETITIF
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
MEWUJUDKAN PRODUK OLAHAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
PENGEMBANGAN INDUSTRI & STRATEGI INDUSTRIALISASI
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
AKUNTABILITAS KINERJA
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
DIREKTORAT INDUSTRI BAHAN GALIAN NON LOGAM
PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL KULIT ALAS KAKI DAN ANEKA TAHUN 2018 Jakarta, 10 Januari 2018.
Laporan Kemajuan 2 September 2010
FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM RANTAI PASOK DAN LOGISTIK PANGAN Eddy Renaldi Agrilogics UNPAD.
STRATEGI PENGEMBANGAN GAS ALAM Kelompok 11 Atika Wafa ( ) Putri Millenia ( ) Rikardo Parapat ( )
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Direktorat Kelautan dan Perikanan
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

Program Pengembangan Industri Telematika Auditorium BPPT Gedung 2. Lantai 3 Jakarta, 8 September 2015 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

I. LATAR BELAKANG I. LATAR BELAKANG

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Permasalahan Sektor Industri : Masih lemahnya daya saing industri nasional, Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri: mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 1. Bangun Industri Nasional PP No. 14 tahun 2015 ttg Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 Industri Hulu Agro Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Alat Transportasi Industri Elektronika & Telematika / ICT Prasyarat Industri Pendukung Industri Andalan Modal Dasar Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL Industri Pangan Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Industri Pembangkit Energi Industri Hulu

2. Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2009 ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peningkatan penggunaan produk DN oleh K/L, BUMN/D, Swasta maupun masyarakat Peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN Sosialisasi Kebijakan dan Promosi P3DN Pemberian Insentif Sertifikasi TKDN Program Pendidikan Kecintaan, Kebanggaan, dan Kegemaran P3DN Audit Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban P3DN Mendorong Produk/Barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Masuk ke dalam E-katalog Pengadaan Pemerintah Pemberian Penghargaan Cinta Karya Bangsa Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan P3DN bagi Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Struktur Industri Sasaran

II. KONDISI INDUSTRI TELEMATIKA I. LATAR BELAKANG

1. Struktur Industri Telematika INDUSTRI KONTEN Layer 0 INDUSTRI APLIKASI TELEMATIKA (e-Government, e-Health) Layer 1 Industri Layanan Akses Layer 2 Industri Layanan Infrastruktur Jaringan (Network Provider) Layer 3 Industri Sistem Integrasi, Instalasi dan Pemeliharaan Perangkat Telematika Layer 4 INDUSTRI MANUFAKTUR PERANGKAT TELEMATIKA Layer 5 INDUSTRI KOMPONEN PERANGKAT TELEMATIKA Layer 6 INDUSTRI MATERIAL KOMPONEN PERANGKAT TELEMATIKA Layer 7

2. Investasi dan Ekspor-Impor Menurut IDC, investasi telematika di Indonesia tahun 2011 diperkirakan mencapai 35 Triliun Posisi Indonesia di dunia (Network Readiness Index) yang menempati urutan ke-53 berdasarkan kemajuan di suatu Negara yang memanfaatkan telematika secara efektif di bidang bisnis, peraturan, dan infrastruktur telematika Ekspor – Impor Sumber: BPS diolah

3. Tantangan dan Peluang Penyediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah Keberpihakan K/L kepada industri telematika dalam negeri Keberpihakan sektor perbankan dalam permodalan Kemampuan kompetensi SDM di bidang manajerial/kewirausahaan Ketergantungan produk impor dalam pengembangan telematika Dukungan R&D untuk pengembangan produk - (aplikatif) Penghargaan terhadap karya-karya kreatif Penetrasi broadband yang semakin besar (30% pada 2016) Program-program pengembangan K/L yang berbasis telematika sebagai pasar

III. ROADMAP PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA I. LATAR BELAKANG

1. Sasaran Pengembangan 2021-2025 2016-2020 2011-2015 Berkembangnya industri manufaktur dan komponen perangkat telematika mendukung pembangunan infrastruktur telematika Berkembangnya industri animasi, konten dan aplikasi untuk pasar DN Berkembangnya produk-produk pendukung wireless communication 2016-2020 Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dan komponen perangkat telematika dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik dan menjadi basis produksi untuk pasar regional Berkembangnya peran industri konten dan aplikasi di DN dan Regional 2021-2025 Produk animasi, konten dan aplikasi menjadi berdaya saing tinggi di pasar global Industri manufaktur dan komponen perangkat telematika nasional telah mampu bersaing di pasar ekspor

2. Strategi Pengembangan Harmonisasi kebijakan dan program Pemerintah untuk mendorong perkembangan industri telematika di Indonesia Mengembangkan industri telematika di daerah-daerah potensial Memperluas akses pasar di dalam negeri sebagai basis pengembangan Memperkuat daya saing industri telematika nasional

3. Meningkatkan kemampuan industri konten dan aplikasi telematika 3. Kebijakan 1. Pengembangan program K/L berbasis telematika sebagai basis pengembangan industri DN 2. Meningkatkan kemampuan industri manufaktur dan komponen perangkat telematika 3. Meningkatkan kemampuan industri konten dan aplikasi telematika

4. Pokok-Pokok Rencana Aksi No Kebijakan Program Pokok Pokok-Pokok Rencana Aksi 1 Pengembangan program K/L terkait berbasis telematika sebagai basis pengembangan industri DN Koordinasi program K/L berbasis telematika Koordinasi dengan K/L terkait Identifikasi kemampuan industri nasional Penyusunan konsep program bersama Fasilitasi permodalan Fasilitasi pertemuan dengan perbankan Fasilitasi model permodalan pengembangan industri telematika (IT) Penerapan dan evaluasi perhitungan TKDN Penyusunan formula perhitungan TKDN yang tepat Implementasi perhitungan TKDN Monitoring dan evaluasi penerapan TKDN Pengembangan inovasi/R&D Identifikasi inovasi (R&D) perangkat telematika strategis Fasilitasi pengembangan inovasi/R&D Fasilitasi penguatan kapasitas lembaga R&D/pusat-pusat pengembangan/technopark 2 Meningkatkan kemampuan industri manufaktur dan komponen perangkat telematika Pengembangan kemampuan SDM Fasilitasi magang/diklat Fasilitasi standar kompetensi Pengembangan Pusat-Pusat Pengembangan Fasilitasi pengembangan Technopark Penguatan kapasitas Fasilitasi pembuatan prorotipe HAKI Fasilitasi kerjasama dengan pemain industri besar/litbang (LN/DN) Promosi/Pameran Pemberian Insentif Fasilitasi pemberian insentif fiskal BM, BMDTP, PPnBM, Tax holiday, Tax Allowance

4. Pokok-Pokok Rencana Aksi (lanjutan) No Kebijakan Program Pokok Pokok-Pokok Rencana Aksi 3 Meningkatkan kemampuan industri konten dan aplikasi telematika Pengembangan SDM Fasilitasi pelatihan/magang/studi banding Fasilitasi pengembangan standar kompetensi Pengembangan Pusat-pusat Pengembangan Fasilitasi pengembangan RICE dan IBC Workshop Pameran/promosi Lomba/gelar kompetisi Penguatan kapasitas Fasilitasi pembuatan prototype Fasilitasi akses pasar Fasilitasi permodalan dan investasi

IV. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Bantuan peningkatan kemampuan produksi animasi (render farm) di Cimahi (CCA), Semarang (IKITAS), dan Bali (TohpaTI Center) Sosialisasi produk software nasional (IGOS) di beberapa daerah Pengembangan Pusat-pusat Pengembangan baru di Surabaya, Pontianak, Balikpapan, dan daerah potensial lain Penguatan Pusat-pusat Pengembangan (RICE/IBC) yang sudah terbentuk Pengembangan dan penguatan Pusat Desain Telekomunikasi dan UPT-TIK di Bandung Techno Park, Pusat Desain Ponsel di Poltek Batam, Rumah Animasi di UNHAS Makassar Pelatihan/magang di DN dan LN (25 orang SDM di Taiwan, Korea) Lomba tingkat lokal bidang animasi dan game Pengembangan kerjasama dan akses pasar regional (Malaysia, Hongkong, Jepang, Eropa) Evaluasi dan formulasi TKDN produk-produk telematika Pemberian insentif BMDTP untuk industri serat optik, tinta printer, dan peralatan telekomunikasi Pemberian insentif tax holiday dan tax allowance untuk produk-produk komunikasi Penumbuhan wirausahawan baru di bidang software/animasi

Inpres No.2/2009 (P3DN) Instruksi Presiden No.2 Tahun 2009 ttg Penggunaan Produksi Dalam Negeri dlm Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permenperin RI No.15/M-IND/PER/2/2011 ttg Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permenperin RI No.16/M-IND/PER/2/2011 ttg Ketentuan dan Tatacara Perhitungan TKDN dan BMP Permenperin RI No.68/M-IND/PER/2/2015 ttg Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika

Permenperin 68/2015 ttg TKDN Produk Elektronika dan Telematika Manufaktur Software Gabungan Bahan Baku Alat Kerja Tenaga Kerja Rancang Bangun Pemasangan Sistem Tenaga Kerja Sertifikat Kompetensi Alat Kerja Material Terpakai 80% Manufaktur Pembobotan pada variabel Bahan Baku, Alat Kerja dan Tenaga Kerja 20% Pengembangan Pembobotan pada variabel HKI dan Firmware

Terima Kasih