PENERIMAAN PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
PENERIMAAN PEMERINTAH
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen Penerimaan Daerah
DESENTRALISASI FISKAL
DESENTRALISASI FISKAL
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
RENCANA PEMBIAYAAN.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Perpajakan Fiki andika A
Jenis dan Penggolongan Pajak
JENIS-JENIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
department of public administration
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Materi 3.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
PERTEMUAN KE-2 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
3. Penggolongan dan Jenis Pajak
P A J A K ????? By : JS 2017.
SUMBER-SUMBER PENERIMANAN
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
department of public administration
Dasar-dasar perpajakan
PAJAK.
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK.
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PERPAJAKAN.
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
DASAR DASAR PERPAJAKAN
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

PENERIMAAN PEMERINTAH Disusun oleh : 1. ASTRI SELVIA NINGSIH (130231100095) 2. FEBRI ARGA (130231100079) 3. MIZAROH (130231100077)

PENGERTIAN PAJAK Pajak didefinisikan dengan iuran kepada Negara terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelanggarakan pemerintahan.

PERANAN PAJAK ● Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan

Fungsi pajak fungsi anggaran (budgetair) fungsi mengatur (regureled) fungsi stabilisasi fungsi redistribusi pendapatan

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK pemungutan pajak harus adil pengaturan pajak harus berdasarkan UU system pemungutan pajak harus sederhana

MANFAAT PAJAK penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

PENGELOMPOKAN PAJAK 1. Menurut Golongannya a. Pajak Langsung b. Pajak Tidak Langsung Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif b. Pajak Objektif Menurut lembaga pengutnya a. Pajak Pusat b. Pajak Daerah

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Office Assessment System Self Assessment System With Holding System

SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH ● SUMBER PENDAPATAN NEGARA (PEMERINTAH PUSAT) 1. Penerimaan Dalam Negri a. Penerimaan perpajakan - Pajak dalam negri, meliputi Pajak penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Bea Materai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Cukai, Serta pajak Lainnya. - Pajak Perdagangan International Bea masuk Pajak / Pungutan ekspor b. Penerimaan Bukan Pajak - Penerimaan Sumberdaya Alam (SDA), terdiri atas: Migas (Minyak Bumi dan Gas Alam ) Non Migas (Pertambangan umum, kehutanan, perikanan dll) - Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. 2. Hibah 3. Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Lanjutan… - Pajak yang dipungut oleh Propinsi, meliputi ● SUMBER PENERIMAAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pajak Daerah - Pajak yang dipungut oleh Propinsi, meliputi Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. - Pjak yang dipungut oleh kabupaten/ Kota , meliputi: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak reklame Pajak penerangan jalan Pajak pengambilan bahan galian golongan C Pajak Parkir b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. d. Lain-lain PAD

2. Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil 3. Pinjaman Daerah Lanjutan… b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain Pendapatan Daerah