BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROBLEM DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
Advertisements

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Direktur Pengembangan PLP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KONSEP PENANGANAN KUMUH
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
ADAPTASI.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Undang-Undang bidang puPR
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
NYO-AAA PAPARAN KEPALA BADAN PELAKSANA
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
Perkembangan Enam Bulan Kegiatan
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias:
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
DALAM PROSES REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA TSUNAMI
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
MONITORING DAN EVALUASI
BRR NAD-NIAS SEKILAS KONDISI SAAT INI
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias
Pembangunan Energi Deputi Bidang Operasi Kebijakan :
Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Perkembangan dan Tantangan di Sektor Perumahan
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Transcript presentasi:

BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS NYO-AAA123-20050929- BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS Pada Rakorbang Bupati, _______________________

Daftar Isi Tantangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sasaran Akhir Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program dan Anggaran 2006 Usulan Tindak Lanjut

TANTANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Lebih dari 800 Kilometer Garis Pantai Rusak Jakarta Surabaya 850 km

Skenario Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Institusi, Sosial dan SDM Perumahan AKHIR MASA BAKTI BRR Infrastruktur Pendidikan & Kesehatan Pengembangan Ekonomi dan Usaha Pertanahan 2005 2006 2007 2008 2009 Mandat Penugasan BRR

Rencana Anggaran 2005 – 2009

Anggaran TA 2005 USULAN 2005 No Sektor APBN- P BRR APBN DEPT TEKNIS JUMLAH 1 Perencanan dan Pemrograman 90.500 38.130 126.630 2 Kapasitas Kelembagaan 769.753 661.230 1.430.983 3 Perumahan, Infrastuktur dan Tata Lahan 1.619.258 2.229.195 3.848.453 4 Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha 546.104 412.115 958.219 5 Agama, Sosial dan Budaya 270.809 130.304 401.113 6 Pendidikan dan Kesehatan 480.000 566.134 1.046.134 7 Sekretariat, Keuangan dan Komunikasi 190.529 438.981 629.509 Jumlah 3.966.953 4.476.090 8.443.043

Alokasi per Kabupaten TA 2005

Pelaksanaan APBN-P TA 2005 (Dana - Moratorium) NYO-AAA123-20050929- Pelaksanaan APBN-P TA 2005 (Dana - Moratorium) Proyek Pemerintah Rupiah Beberapa Kendala dalam Akselerasi Implementasi Pembentukan Satuan Kerja membutuhkan waktu Revisi DIPA pengadaan tanah, ketiadaan dana pendamping, dana operasional satker dan kegiatan-kegiatan baru (terkait dengan MoU) BRR tunduk pada Keppres 80/2003 untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Ada pekerjaan yang berurutan (perencanaan, konstruksi dan pengawasan) dalam 1 TA Beberapa keputusan yang memerlukan kerjasama inter departemen, misalnya HSU/HSPK, Tanah, Pembebasan Pajak dan addendum Keppres 80/2003 4 T Perlu Akselerasi Pelaksanaan Anggaran 2005 (Dpt Diluncurkan s.d April 2006) 2,4 T 1,1 T 150 M APBN Pre Tender Tender Proses Terserap

SASARAN AKHIR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Target Akhir Permukiman Setiap korban memperoleh rumah inti Dibangunnya sarana air bersih dan sanitasi Jalan-jalan lingkungan dibangun dan dilengkapi dengan jalur penyelamatan Setiap lingkungan dilengkapi dengan drainase, kelistrikan, sanitasi dan fasilitas pendukung lainnya

Sasaran Akhir Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Infrastruktur) Selesainya jalan dan jembatan untuk jalur-jalur utama, yang meliputi Jalur Lintas Timur, Barat dan 50 % Jalur Tengah serta 50% jalan propinsi Terselesaikannya pelabuhan-pelabuhan utama yang akan menjadi akses arus barang yaitu: Malahayati, Ulee Lheu, Meulaboh, Calang dan Nias dan beberapa pelabuhan penyeberangan Terselesaikannya pelabuhan udara di Rembele, Meulaboh, Sinabang, Teluk Dalam dan Sabang serta airstrip pada 6 titik di berbagai kabupaten Terbangunnya prasarana dasar bagi pengembangan pelabuhan Sabang, sebagai akses ke dunia internasional Terbukanya daerah terisolasi pada kabupaten di wilayah tengah

Sasaran Akhir Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kesehatan & Pendidkan) 1.105 Bangun 37 Terselesaikannya rekonstruksi prasarana fisik di sektor pendidikan dan kesehatan Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara cukup Akses pelayanan pendidikan bagi semua dan menghindari putus sekolah/kuliah, termasuk melalui pemberian bea siswa kepada korban tsunami Mendekatkan sarana pelayanan publik dalam sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengguna akhir (end user) Tersedianya pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau sampai level masyarakat terbawah 152 Fasilitas Kesehatan Rehab 4 RS Bangun 148

Sasaran Akhir Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Ekonomi & Usaha) 10.000 Perahu &Alat Tangkap 15 rb ha tambak Terpulihkannya income generation untuk masyarakat pantai dan persisir serta nelayan Tumbuhnya 56.000 ribu UKM dan 160.000 Usaha Rumah Tangga (URT) pada sektor informal Recovery sistem perbankan dan fungsi intermediari keuangan, serta pembiasaan masyarakat dengan sistem perbankan Terciptanya iklim investasi yang mengarahkan ekonomi pada level mikro menjadi level ekonomi korporasi, dengan berbasis pada sumber daya kelautan 40 rb ha Rehab, 20 rb ha Swah br, 50rb Hektar kebun 56.000 UKM 160.000 URT

Sasaran Akhir Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Sosial, Budaya dan Kelembagaan Daerah) Tersedianya prasarana fisik kelembagaan daerah dan fasilitas pelayanan publik Tergantikannya sumber daya manusia yang hilang akibat bencana gempa bumi dan tsunami Terwujudnya standar pelayanan minimum bagi masyarakat Sikap mental dan perilaku aparat pemerintah yang lebih positif pasca keterlibatan dalam proses rehab-rekon Tewujudnya landasan pengelolaan tata kerja pemerintahan yang baik, landasan untuk anti-corruption government

PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2006

ARAH PEMBANGUNAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3

SASARAN PROGRAM- KEGIATAN UTAMA TA 2006 Pembangunan 40.000 unit rumah dan prasarana pendukungnya (air bersih dan sanitasi) serta fasilitas lingkungan permukiman Rehabilitasi dan Rekonstruksi 450 km jalan dan 435m jembatan Rehabilitasi 72 daerah irigasi seluas 41.229 ha dan 26,9 km tanggul pengaman pantai Pembangunan 182 unit gedung sekolah baru Pembangunan 20 puskemas, 20 pustu, 105 polindes, dan rehabilitasi 8 rumah sakit Pembangunan 97 Ktr Desa, 25 Ktr Camat, 36 Ktr Kab, dan 12 Gdn Pem Prov Pembangunan 32 Pasar Tradisional dan 7 Pasar Induk Bantuan Usaha Mikro utk 24.114 orang dan 8.200 UKM

PROGRAM APBN BRR TH 2006

RINGKASAN APBN BRR TH 2006 PER KAB/KOTA

Pola Kerjasama dengan Kabupaten . Kriteria, Guidelines, Manuals, Code of Conducts BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-Nias (BPRR) (PENGGUNA ANGGARAN) Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten Departemen Keuangan SATKER / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Management Services Pejabat Pembuat Komitmen Penguji SPP dan Penerbit SPM Bendahara (Petty Cash) Quality Assurance / Objection Letter Konsultan KPPN - K Kontraktor SPM

SINKRONISASI PROGRAM BRR - PEMDA Perlu Pembagian Tugas yang jelas antara BRR dengan Pemda: Pada 2 tahun pertama BRR berkonsentrasi menangani kawasan terkena dampak gempa dan tsunami, mulai tahun ke 3 memperluas cakupan pada daerah Pemda menangani program reguler dengan menggunakan dana APBN Dekon dan APBD Dukungan dari Pemda diperlukan dalam bentuk Saling memberikan data dan informasi, tentang program, kegiatan dan sumber dana yang dimiliki Up-date tentang kondisi lapangan dan kemajuan proyek, Penyediaan lahan Penyediaan tenaga mitra untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BRR memberikan dukungan dalam bentuk manajemen dan pendanaan

LANGKAH TINDAK LANJUT Perlu dibentuk Kelompok Kerja Permanen antara BRR dan Pemda Kabupaten untuk mengkoordinasikan masalah program dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias paska Gempa dan Tsunami Pokja tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat beranggotakan Personil BRR yang mewakili unsur Perencanaan dan Pelaksanaan dan Personil Pemda yang mewakili unsur Bappeda dan Dinas Teknis terkait Keanggotaan Sekretariat tersebut ditetapkan dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara KaBapel BRR dan Bupati/Walikota Sekretariat Pokja melakukan rapat koordinasi secara periodik lokasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan Agenda Jangka Pendek (target selesai Maret 2006) adalah menetapkan Rencana Jangka Menengah Pembangunan NAD-Nias 2006-2009

TERIMA KASIH