Rencana Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Solo (Solo Tourism Promotion Board) Tim Kecil Pembentukan BPPS Mei 2010.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Kementerian Perumahan Rakyat
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU (EMA-401)
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Strategi dan Program 5 tahunan
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kewirausahaan dalam Pariwisata Ary S. Suhandi.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SHIP PARTNER.
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Oleh : Muhammad Arif Kirdiat Ketua Umum Banten Homestay Association
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
Komponen Anggaran Pilgub
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
2 Apa beda KERIS Jateng dibanding Forum lain?.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Dipersiapkan oleh : Tourism Research Center
PARIWISATA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
KONSEP KOMUNIKASI PARIWISATA
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Green Jobs in Asia Project di Indonesia DMO BTS dan TOBA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
LAPORAN AKHIR DIVISI UMUM PANWASLUKADA PROVINSI BANTEN
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Dr. Erdi, M.Si. University Network for Government Innovation (UNfGI)
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS). MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51)
PARIWISATA SECARA GLOBAL
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
PERENCANAAN ODTW (Djoko Wijono)
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Copyrights© budiagusriswandi
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Promosi Pariwisata Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tim Dosen KKN Universitas Diponegoro Ragil Saputra, S.Si,
Manajemen Proyek MICE Struktur Industri MICE Yulia Pebrianti 2016.
Transcript presentasi:

Rencana Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Solo (Solo Tourism Promotion Board) Tim Kecil Pembentukan BPPS Mei 2010

Pemasaran dan promosi secara parsial Kondisi Eksisting Pemasaran dan promosi secara parsial AME NITY ODTW ODTW Event A Airline Market A ODTW AME NITY AME NITY Hotel Event F Market B AME NITY Event H ODTW AME NITY ODTW AME NITY Market C BPW Event B Event G ODTW Event C ODTW AME NITY Market A Event E ODTW Dinas ODTW ODTW AME NITY AME NITY Event D AME NITY

Research & Development Airline Kebutuhan kedepan Pemasaran dan Promosi Terintegrasi Market A Hotel AME NITY ODTW ODTW ODTW AME NITY ODTW Market B BPW Event A Event F AME NITY AME NITY Event H ODTW Dinas AME NITY AME NITY ODTW ODTW Market C Event G Event B Event D ODTW ODTW AME NITY AME NITY Event E Badan Promosi Pariwisata Daerah Market A ODTW AME NITY Event C AME NITY Tourism Database Marketing Activities Research & Development

Belajar dari Singapura Fokus di promosi 1964 Tugas: mempromosikan Singapura sebagai destinasi pariwisata. mengembangkan berbagai kampanye pemasaran, menciptakan logo untuk identitas destinasi (Merlion), menetapkan lisensi untuk travel agent dan memberikan pelatihan untuk guide, aktif mendorong dan mendukung promosi untuk berbagai investasi infrastruktur seperti hotel2, berbagai atraksi wisata (spt. Jurong Bird Park, Sentosa Island). Mulai dengan 25 staff profesional Jumlah kunjungan wisatawan 91,000 orang 1997 Perubahan identitas dari STPB menjadi STB sekaligus merefleksikan perluasan peran dari badan ini lebih dari sekedar hanya promosi pariwisata semata.

Payung hukum & tugas badan promosi pariwisata daerah UU nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 43 - 49 SK Walikota/Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Tugas: meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.   Fungsi: menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kelembagaan & Struktur badan promosi pariwisata daerah Penentu Kebijakan (policy maker) Wakil dari Asosiasi (4), Asosiasi Profesi (2), Asosiasi Penerbangan (1), Pakar/akademisi (2) Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota SK Walikota/ Bupati Perwali/ Perbub Board of Director Direktur Eksekutif Direktur A Direktur B Direktur C Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah

UU Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pendanaan badan promosi pariwisata daerah UU Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 49 (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: a. pemangku kepentingan; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan Pendanaan 2 tahun pertama: Penyiapan kelembagaan (penyusunan konsep, proses SK dan Perwali, rekrutmen pelaksana/board of director) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kerja (kantor beserta kelengkapannya) Biaya personil (honorarium board of director) Biaya program/kegiatan selama 2 tahun (sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun)

Skedul Pembentukan Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Launching Badan Promosi Pariwisata Solo (pelantikan pengurus) Penyiapan konsep dan kajian2 terkait Pembentukan Steering Committee (level Penentu Kebijakan) Pembentukan Tim Kecil (Tim 11) Penyelesaian legal formal (SK Walikota) STPB Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Penggalian masukan dari stakeholders (Semiloka) Perumusan kriteria dan struktur kelembagaan Proses rekruitmen Board of Directors Penyediaan infrastruktur (kantor, sarpras, dsb) Penyusunan Strategi dan Program Kerja (sinkronisasi program dg SKPD terkait)

Tim Kecil (Tim sebelas) Ketua : Suharto (ASITA) Anggota : H. Subandono (PHRI) Bambang Gunadi (PHRI) Syamsudin (Garuda) Andre (Angkasa Pura) Bambang Mintosih (EO) Bambang Natur Rahadi (Media) Daryono (EO) Bambang Ary (UNS) Budi Sartono (Disbudpar) Hidayatullah Al Banjari (GTZ)

Thank you