Integrasi gender dalam musrenbang

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
MENJADI FASILITATOR YANG BAIK
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Bappeda Kota Surakarta
PENGEMBANGAN SISTEM EMUSRENBANG UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
Integrasi ASIA dalam Proses Musrenbang
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Integrasi Gender Dalam Musrenbang
Strategi perempuan untuk PENINGKATAN PERAN DALAM POLITIK
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Evaluasi dan Rencana Kerja
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

Integrasi gender dalam musrenbang PPt 4.7 Integrasi gender dalam musrenbang Tujuan sesi pembelajaran ini: Mengintegrasikan gender dalam Musrenbang

PPt 4.7.1 Proses Musrenbang

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG PPt 4..7.2, PENYELENGGARAAN MUSRENBANG Penyusunan RKP Penyusunan RKPD Prov Renja SKPD RKPD Kab/Ko Renja Kab/ko Bulan Januari Februari Maret April Mei RKP SEB M K & Bap Renja K/t Musrenbang Nasional Renja K/L Rakor P Rpt Tehnis K/L SKPD RKPD Musrenbang Provinsi Pasca-Mus Renbang P Forum SKPD Prov Renja SKPD Musrenbang Kab/ko Pasca-Musren Bang Kab/kota RKPD Renja SKPD Forum SKPD Kab/kota Musrenbang Kec Musrenbang Desa/Kel

Intervensi gender dalam proses musrenbang. PPt 4.7.3 Identifikasi upaya Intervensi gender dalam proses musrenbang.

PPt 4.7.4, Apa yang perlu diperhatikan dlm Musrenbang responsif gender? Kepesertaan Perempuan atau kelompok2 perempuan ( Pesan SE Mendagri dan bappenas); Substansi Materi ( Isu-isu gender) dalam pembahsan Musrenbang a.l: AKI yang tinggi, KDRT, perdagangan orang, HIV/Aids, masalah pendidikan dll; Fasilitator dalam musrenbang: apakah memahami masalah yang dominan dan strategis

PPt 4.7.5. Latihan Bagi peserta dalam 4 kelompok dengan memperhatikan keseimbangan laki-laki dan perempuan; Masing-masing kelompok menentukan ketua dan sekretaris yang akan memimpin rapat dan mempresentasikan hasilnya.   Fasilitator miminta masing-masing kelompok sesuai dengan pengalamannya untuk mendiskusikan langkah-langkah pengintegrasian gender dalam musrenbang mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil musrenbang dengan mempertimbangkan asspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Tugaskan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dalam pleno dan memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan masukan komentar.

TERIMA KASIH DAN SELAMAT BEKERJA