REKOMENDASI RAKERKESDA TAHUN 2009

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Advertisements

PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Rakerkesda DKI Jakarta, 5 November 2009, Hotel Lumire. Jakarta
DESENTRALISASI KESEHATAN
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
APLIKASI PMK DAN SP2 KP DI RUMAH SAKIT Sumijatun, September 2014
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
Nilai dan rekomendasi sakip
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
RAPAT tinjauan manajemen
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
SHIP PARTNER.
APLIKASI MANAJEMEN KINERJA Oleh : Dadang Munandar,SE., M.Si.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Rangkaian Kegiatan Pembekalan Tim Penguji Provinsi
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Nama Kelompok : Septya Dyah T.P ( )
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
SISKESDA ( SISTEM KESEHATAN DAERAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Komitmen Dinkes Kab. Pinrang Komitmen Kepala Puskesmas dan Staf Puskesmas Batulappa Tim yang semangat dalam perubahan dan akreditasi!! Apresiasi.
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

REKOMENDASI RAKERKESDA TAHUN 2009 SESUAI DENGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN YANG DILAKUKAN OLEH PUSKAPTIS, DENGAN HASIL UNTUK PUSKESMAS 87 % MAKA HASIL INI HARUS DIPERTAHANKAN KALAU BISA DITINGKATKAN, SEDANGKAN UNTUK RS HASILNYA ADALAH 47 % MAKA RS HARUS TERUS MEMPERBAIKI PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA , DAN HARUS RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASA YANG AKAN DATANG. PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN DIPANDANG SEBAGAI INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS SDM BANGSA PENYIAPAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS SERTA DISTRIBUSI YANG BERDASARKAN KOMPETENSI MERUPAKAN HAL YANG SANGAT PENTING .

4. SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN HARUS SESUAI DENGAN KUALIFIKASI TATALAKSANA GADAR TERMASUK PENETAPAN TGC DI TIAP LEVEL 5. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA SUPERVISI SUPORTIF SECARA BERJENJANG DALAM RANGKA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SPM. PENETAPAN REGULASI UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN JAJARANNYA. MEMBANGUN DAN MENGOPTIMALKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERPADU.

8. DINKES MEMFASILITASI PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION 9. PEMBUATAN PERGUB YANG DIAMANATKAN OLEH PERDA SISKESDA ( PERGUB UKP, UKM, PERIJINAN, DLL ) 10.DIPERLUKAN PEMBEKALAN, PENDAMPINGAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN URUSAN KESEHATAN KE KELURAHAN 11. DINAS KESEHATAN MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB DALAM PENYUSUNAN SOP SETIAP JENIS KEGIATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIDELEGASIKAN KE KANTOR C AMAT DAN LURAH

12. KEGIATAN KESEHATAN YANG DIDELEGASIKAN KE KELURAHAN HARUS JELAS INDIKATOR CAPAIANNYA DAN STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE NYA 13. PERLU ADANYA PERENCANAAN JENJANG KARIR UNTUK SEKSI KESMAS DI KELURAHAN 14. DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASURANSI SEMESTA ( UNIVERSAL COVERAGE ) PERLU ADANYA PENTAHAPAN DAN KEPESERTAAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP AGAR DAPAT MERENCANAKAN PEMBIAYAANNYA DENGAN BAIK. 15. BERFIKIR, BERSIKAP DAN BERTINDAK POSITIF,PRODUKTIF,KONTRIBUTIF DAN BEKERJA 8 AS UNTUK MENDAPATKAN KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT MASUK SURGA