ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Advertisements

BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Pertemuan Ke empat… APBD.
Hukum Keuangan Negara.
SIKLUS APBN.
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tentang Keuangan Negara
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
ADMINISTRASI KEUANGAN
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Magister Administrasi Publik
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pertemuan ke-2 Mengenal Lingkungan Hukum Keuangan Negara
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Tentang Keuangan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
ANGGARAN NEGARA.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
PENGELLUARAN PEMERINTAH
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
MANAJEMEN BUMD/BUMN.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ASPEK KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REGULASI KEUANGAN NEGARA
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
1 OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tim Asistensi BPKP Perwakilan Provinsi NTT Waibakul. 06 April 2015.
Transcript presentasi:

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Literatur 1. Syamsi S.U, Ibnu. (1994), Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2. Widjaja, Gunawan. (2002), Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 3. Saidi, M. Djafar. (2008), Hukum Keuangan Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 4. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri (Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri) 5. Suparmoko, Muhammad. (2008), Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta. 6. Darise, Nurlan. (2009), Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri, Indeks, Jakarta.

Pendahuluan Pengetian Keuangan Negara Pengertian Administrasi Keuangan Negara Ruang Lingkup Keuangan Negara Ruang Lingkup Administrasi Keuangan Negara

Pengertian Keuangan berdasarkan Penjelasan Umum UUKN (UU No. 17/2003) 1. Dari sisi obyek KN meliputi semua hak & kewajiban negara yg dpt dinilai dg uang (kebijakan & kegiatan di bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan serta segala sesuatu, baik berupa uang/barang yg dpt dijadikan milik negara yg berkaitan dg pelaksanaan hak & kewajiban tsb).

2. Dari sisi subyek KN meliputi seluruh obyek sebagaimana tsb di atas yg dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemda, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yg ada kaitannya dg keuangan negara.

3. Dari sisi proses KN mencakup seluruh rangkaian kegiatan yg terkait dg pengelolaan obyek sbgmn tsb di atas mulai dr perumusan kebijakan, pengambilan keputusan smp dg pertanggungjawaban.

4. Dari sisi tujuan KN meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yg terkait dg pemilikan dan/atau penguasaan obyek sbgmn tsb di atas dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA (1) Ilmu yg mempelajari ttg penggunaan dana-dana oleh pemerintah utk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah, sehingga AKN hanya mempelajari pengalokasian atau penggunaan dana-2 oleh pemerintah utk pembiayaan kegiatan pemerintah (Carl c. Plehm)

PENGERTIAN AKN (2) Menurut Musgrive AKN diartikan sebagai ilmu yg mempelajari ttg masalah-2 yg luas dan kompleks yg berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah.

PENGERTIAN AKN (3) Menurut Buchanan : pemerintah itu dianggap suatu unit yg juga sebagai subyek dlm studi keuangan negara. Secara lbh spesifik lagi keuangan negara mempelajari ttg aktivitas-2 ekonomi pemerintah sbg unit.

PENGERTIAN AKN(4) MENURUT SUPARMOKO : AKN adalah bagian dr ilmu ekonomi yg mempelajari ttg kegiatan pemerintah dlm bidang ekonomi terutama penerimaan & pengeluaran beserta pengaruh-pengaruhnya di dlm perekonomian tsb. pengaruh-2 itu terutama thd pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi spt : pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yg lbh merata, peningkatan efisiensi, penciptaan kesempatan kerja

JADI AKN tidak hanya berkaitan dgn cara & bagaimana penerimaan & pengeluaran negara dilakukan, tetapi jg ttg perbedaan-2 kebijakan yg ada yg mungkin dilaksanakan sbg pilihan utk melaksanakan kebijaksanaan & aktivitas pemerintah

RUANG LINGKUP AKN 1. Teori Pengeluaran Negara 2. Teoori Penerimaan Negara 3. Administrasi Keuangan 4. Stabilisasi dan Pertumbuhan

1. TEORI PENGELUARAN NEGARA Melalui pengeluaran negara ini pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dlm perekonomian & sesuai dgn pola permintaan& penawaran. Pengeluaran negara jg sbg sarana utama bagi pemerintah utk mewujudkan kesejahteraan, pertumbuhan, stabilisasi,& kebijaksanaan-2 yg lain.

2. TEORI PENERIMAAN NEGARA Teori ini membahas ttg beberapa sumber darimana negara memperoleh pendapatan. Bagian ini membahas&menganalisis ttg perbandingan keuntungan&kerugian dari berbagai bentuk pemasukan negara misalnya pajak,dll.

3. ADMINISTRASI KEUANGAN Dlm bagian ini menyangkut semua kegiatan keuangan, termasuk permasalahan ttg adm. Keuangan, berkaitan dng anggaran belanja negara pengawasan thd realisasi anggaran belanja

4. STABILISASI & PERTUMBUHAN Pembahasan ttg kebijakan-2 ekonomi dari suatu pemerintahan di waktu (dlm kondisi) tertentu

Ruang Lingkup Keuangan Negara (Pasal 2 UUKN) ?

Ruang Lingkup Keuangan Negara (Pasal 2 UUKN) 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah;

Ruang Lingkup Keuangan Negara (Pasal 2 UUKN) 7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; 8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

ALHAMDULILLAH SEMOGA BERMANFAAT