Sejarah kebijakan Kesehatan PERTEMUAN 5 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS TIK FKIP Ekonomi Akuntansi
Advertisements

GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 5 : Topik 5 : ANALISA KEBIJAKAN METODE ARGUMENTATIVE.
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SRI HARYATI, UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG.
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 2 : Topik 2 : Kontek Sejarah Analisa Kebijakan Kesehatan pengertian analisis kebijakan.
Konseling dan PIO Hening Pratiwi, M.Sc., Apt.
PL 4102 TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN Semester Student Centered Learning JOHNNY PATTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Pemerintahan Daerah
Konsep dasar ekonomi.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
Gisely Vionalita SKM.,M.Sc.
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
Prosedur Penyusunan laporan Tugas Akhir
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara
Oleh: Sagita Charolina Sihombing, S.Si., M.Si. NDH 24
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
OMPE DASAR HUBUNGAN DALAM ORGANISASI Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1
PERENCANAAN.
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
Syarat kebijakan kesehatan yang baik untuk mendesain kebijakan
ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
Analisis kebijakan dan ilmu pengetahuan Informasi relevan PERTEMUAN 4
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
DESAIN KRIYA - PERTEMUAN 4
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Metodologi Penelitian
TUGAS TIK FKIP Ekonomi Akuntansi eka winarti d
MUTU PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 9 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)
Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Program Studi Kesehatan Masyarakat
PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
BPBD CECEP KURNIA.
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1
Rencana dan Evaluasi Kesehatan PERTEMUAN 6 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR SBM 2
Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1
SOSIALISASI UN, USBN, SNMPTN DAN SBMPTN 2018
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
SOSIALISASI UN, USBN, SNMPTN DAN SBMPTN 2018
PENYUSUNAN STANDAR SPMI perguruan tinggi
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Disampaikan Pada : Pertemuan 1 Tatap Muka Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan KPTS Yayasan Pendidikan.
BP2D PROVINSI JAWA BARAT
Transcript presentasi:

Sejarah kebijakan Kesehatan PERTEMUAN 5 Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Sejarah kebijakan Kesehatan Kompetensi yang diharapkan tujuan

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui Sejarah perkembangan analisis kebijakan publik dan analisis kebijakan kesehatan Klik di sini untuk melanjutkan

TUJUAN Mahasiswa dapat memahami sejarah analisis kebijakan publik Mahasiswa dapat menguraikan perkembangan sejarah analsisi kebijakan publik dan analisis kebijakan kesehatan.

Kontek Sejarah Ilmu ini pertama berkembang di Negara barat, tepatnya kota industri Pittburg, USA, 1980an. Berkembang sejalan dengan peradaban barat yang liberal dan lebih terbuka. Mungkin kurang cocok dengan kebudayaan Indonesia, tiap prosedur dan proses analisa kebijakan pada dasarnya ilmiah oleh karena itu bersifat ”Universal”.

Desentralisasi kesehatan yang dipraktekkan di Indonesia, dilandasi oleh UU No. 22, Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah; dan dirubah menjadi UU No. 32, tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi Kesehatan telah menyebabkan meningkatnya porsi kegiatan analisis kebijakan kesehatan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Kewenangan desentralisasi kesehatan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dalam pasal 13 dan Pasal 14, UU No. 32, 2004, tentang Pemerintah daerah (Tim Redaksi Fokusmedia, 2004).

Contoh : tahapan atau prosedur analisa kebijakan terpadu Perumusan masalah Peramalan (berbagai alternative tindakan) rekomendasi/saran-saran tindakan Pemantauan (monitoring) Pelaksanaan tindakan dan hasilnya Penilaian (Evaluasi) Pelaporan/penyimpulan akhir.

TERIMAKASIH