KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

A. PERKEMBANGAN KONSEP KEMISKINAN Konsep kemiskinan sangat erat hubungannya dengan : a. Kepemilikan Modal b. Kepemilikan Lahan c. Sumber Daya Manusia d. Kekurangan Gizi e. Pendidikan f. Pelayanan Kesehatan g. Pendapatan per kapita yang rendah h. Minimnya investasi

2. Ukuran – ukuran Kemiskinan : a. Scott (1975) : Seseorang dikatakan miskin jika rata-rata pendapatan per kepala rendah (incaome per capita). b. Sen ( 1981 ) : Mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic need) c. Sayogyo (1977) : Parameter kemiskinan dapat diukur dengan konsumsi beras per kapita per tahun yaitu Masyarakat perkotaan dibawah 420 kg dan Masyarakat pedesaan 320 kg.

d. Biro Pusat statistik (1987) : Mengukur d. Biro Pusat statistik (1987) : Mengukur kemiskinan dengan ANGKA per kapita. Pengeluaran masyarakat perkotaan Rp. 20.614,00/hari dan masyarakat pedesaan Rp. 13.295,00/hari. e. Sastra amadja (2003) : Mengukur kemiskinan dengan tingkat pendapatan dan pola waktu. 1. Berdasarkan pendapatan kemiskian dapat dibedakan yaitu ABSOLUT dan RELATIF - Absolut : ketidakmampuan utk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup . - Relatif : ketidakmampuan utk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan utk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Berdasarkan pola waktu dapat dilihat dari : a. Kemiskinan yang telah kronis / turun temurun (persisten poverty) b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (Cyclical poverty) c. Kemiskinan musiman (Seasonal poverty) seperti nelayan & Tani d. Kemiskinan karena bencana alam, konflik dan kekerasan (Accident poverty)

c. Arsyad (1999) : menyatakan kemiskinan. mutlak c. Arsyad (1999) : menyatakan kemiskinan mutlak terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang di batasi pada kebuthan pokok / kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup secara layak.

B. KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN Dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia secara teoritis pemerintah telah dan sedang melaksanakan 69 program, namun hasilnya ternyata masih sama dengan sebelum bergulirnya program tersebut. Contoh program yang digulirkan : a. Impres Desa Tertinggal (IDT) : utk kesetaraan & lap, Kerja b. Impres Kesehatan : Pelayanan mudah & murah utk desa c. Impres Pendidikan, Obat-obatan, Operasi beras murah d. Impres KUT, KCK (kredit Cadak Kulak), Subsidi Pupuk dll. 2. Secara operasional, pemerintah telah menyalurkan dana melalui DAU dan DAK serta sektoral.

3. Pemerintah telah menyalurkan dana kredit bagi UKM sebesar Rp 3. Pemerintah telah menyalurkan dana kredit bagi UKM sebesar Rp. 32,5 triliun melalui 14 Bank umum. Dana tersebut 90% tersalurkan ke daerah, namun belum mencapai hasil optimal. Faktor-faktor penyebab kegagalan program tersebut : a. Pemerintah belum memiliki peta masalah serta potensi yang ada di setiap masyarakat (Halim : 2003) b. Perlu adanya komitmen secara bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam propenas 2000-2004 yaitu angka kemiskinan turun 18% tahun 2002 menjadi 14% tahun 2004, dengan membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) dengan peran sebagai : koordinator (pusat & daerah), katasilator (pemecah kendala utama), mediator dan fasilitator

5. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Beni : 2000) a. Harus bersifat Local Spesific artinya pemerintah & masyarakat lokal sesuai dg kondisi daerah b. Di era otonomi daerah harus diikuti dgn perbaikan faktor prodoksi seperti : penetapan kebijakan melalui perda, terciptanya demokrasi ekonomi rakyat, terbentuknya LKM & perlunya partisipasi perempuan yg lebih profesional dlm mengambil keputusan. c. Dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga d. Program pembangunan yg produktif & memberi sumbangan untuk mengangkat masyarakat miskin e. Membuat agenda nasional dg 2 area sasaran aksi yaitu 1. Menciptakan kebijakan yg dpt meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penigkatan pendptn 2. Meningkatkan pelayanan masy. Yg efektif & tepat yg terjangkau penduduk miskin

f. Dalam demokrasi & Desentralisasi harus berkelanjutan dengan cara : 1. Praktek pemerintah yang baik 2. Pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah 3. Kerja sama antara swasta, pemerintah, sipil dalam pemberdayaan masyarakat g. Strategi penanggulan kemiskinan dlm era otoda dilakukan dengan syarat : 1. Sederhana 2. Open Menu (msy. loka diberi ruang utk menentukan aktifitas ekonomi) 3. Partisipasi menyeluruh 4. Keterbukaan informasi dan transparansi h. diterapkan dengan koordinasi, katalisasi, mediasi & fasilitasi

C. PERSOALAN KESENJANGAN PENDAPATAN Penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia kalau dilihat dari keadaan sejarah yang terjadi pada masa pertumbuhan ekonomi, dimana Indonesia termasuk dalam katagori negara dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa tinggi, namun disusul dg keguncangan yang sangat besar pada tahun 1997 (Fadjri 2003) Konsep pengukuran kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari 3 segi : a. Tingkat kemodern antara sektor modern dgn tradisional b. Kesenjangan regional antara KTI dgn KBI c. Kesenjangan menurut etnis (pribumi dgn non pribumi)

3. Jika ketiga konsep tersebut digabungkan maka kesenjangan kemakmuran di Indonesia akan tampak sebagai berikut : Semakin ke wilayah KBI akan tampak sektor modern dan industri serta banyak golongan non pribumi yang munguasai Semakin ke wilayah KTI banyak sektor tradisional & pribumi yang mendominasi usaha bisnis

WASSALAMU'ALAKUM TRIMA KASIH