ANGGARAN NEGARA

Anggaran menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) Rencana operasi keuangan, yg mencakup estimasi pengeluaran yg diusulkan, dan sumber pendapatan yg diharapkan untuk membiayainya dlm periode waktu ttn.

Pengertian Anggaran Negara Goedhart (dlm Widjaja, 2002) Keseluruhan UU yg ditetapkan scr periodik, yg memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode ttn & menunjukkan alat pembiayaan yg diperlukan untuk menutup pengeluaran tsb. Saidi (2008) Dokumen yg memuat perkiraan penerimaan & pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yg berasal dr pemerintah dlm jangka waktu 1 tahun. Sumarsono (2009) Rencana keuangan pemerintah dlm suatu waktu ttn (biasanya dlm 1 th mendatang) yg satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negaradi segala bidang, dan di pihak lain memuat jumlah penerimaan negara yg diperkirakan dpt menutup pengeluaran tsb dlm periode yg sama.

2. Anggaran Modal/Investasi Jenis Anggaran 1. Anggaran Operasional Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari2 dlm menjalankan pemerintahan, ex. belanja rutin. 2. Anggaran Modal/Investasi Anggaran yg menunjukkan rencana jangka panjang & pembelanjaan aktiva tetap (gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dsb) Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yg manfaatnya cenderung melebihi 1 th anggaran & akan menambah aset kekayaan pemerintah, yg selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional & pemeliharaan.

Struktur Anggaran (Sumarsono, 2010) 1. Anggaran Terpilah 2. Anggaran Komprehensif

1. Anggaran Terpilah Struktur anggaran diman komponen anggaran dipisahkan secara tajam mjd anggaran rutin & anggaran pembangunan. Adapun kriteria pemilahan ini didasarkan pd: 1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Bila diperoleh & dikonsumsi dlm 1 periode akuntansi/ 1 th anggaran, maka masuk anggaran rutin. 2. Kemungkinan suatu kegiatan mendatangkan penerimaan negara. (hubungannya dg pinjaman luar negeri) 3. Jumlah uang yg digunakan. Bila kecil masuk pd anggaran rutin , bila besar masuk anggaran pembangunan

2. Anggaran Komprehensif Suatu anggaran tunggal yg mencakup aktivitas pemerintah secara keseluruhan. Alokasi sumber dana dpt dilakukan scr lebih rasional yaitu dg mengevaluasi sumber dana & penggunaannya scr menyeluruh. Kelemahannya diantaranya adalah membuka peluang untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai perubahan kebijakan yg belum mendapat persetujuan legislatif.

Klasifikasi Anggaran 4. Klasifikasi Berdasarkan Program 1. Klasifikasi Organik & Objek 2. Klasifikasi Fungsional 3. Klasifikasi Ekonomi 4. Klasifikasi Berdasarkan Program 5. Klasifikasi Terpadu

Klasifikasi Anggaran 1. Klasifikasi Organik & Objek Pengklasifikasian anggaran berdasarkan departemen/lembaga negara. 2. Klasifikasi Fungsional Pengklasifikasian anggaran untuk menunjukkan tujuan umum yg hendak dicapai melalui pengeluaran umum pemerintah. 3. Klasifikasi Ekonomi Pengklasifikasian anggaran dg sedemikian rupa shg menyajikan informasi yg berguna dlm proses pengambilan kebijakan ekonomi, ex. dampak anggaran thd pendapatan, dampak anggaran thd lapangan kerja, dll

Klasifikasi Anggaran 4. Klasifikasi Berdasarkan Program Pengklasifikasian anggaran berdasarkan kelompok kegiatan & proyek. Perlu dilengkapi dg standar biaya & kinerja untuk setiap kegiatan/proyek. 5. Klasifikasi Terpadu Pengklasifikasian anggaran yg didasarkan pd fungsi & karakteristik ekonomi, ex. APBN Indonesia

Tujuan Klasifikasi Anggaran 1. Memudahkan proses perumusan sasaran program2 yg akan dilakukan 2. Memudahkan proses formulasi penerimaan & pengeluaran secara kuantitatif 3. Memudahkan pelaksanaan anggaran 4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yg dibiayai dg anggaran 5. Memudahkan pelaksanaan analisa ekonomi 6. Memudahkan pemeriksaan realisasi anggaran 7. Memudahkan evaluasi thd pencapaian sasaran yg tlh digariskan.

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik (Sumarsono, 2010) 1. Tahap Persiapan Anggaran Dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yg tersedia. 2. Tahap Ratifikasi Pimpinan eksekutif menjawab & memberikan argumentasi rasional atas segala pertanyaan & bantahan legislatif. 3. Tahap Implementasi Anggaran Dalam tahap ini penting untuk memiliki sistem (informasi) akuntansi & sistem pengendalian manajemen. 4. Tahap Pelaporan & Evaluasi Harus memiliki aspek akuntabilitas

Alhamdulillah Semoga Bermanfaat