ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT KELOMPOK IV : M. DADAN GANIKUSUMAH NRP. 08.04.039 JOKO SETIAWAN NRP. 08.04.100 ARDIAN KRESNA NRP. 08.04.045 INEU FEBRIANI NRP. 08.04.103

Pengertian Korban tindak kekerasan adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami tindak kekerasan baik fisik, mental, sosial maupun ekonomi, sebagai akibat dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi yang melanggar hak-hak individunya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya, sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami istri maupun orang tua dan anak.

Tujuan : Pulihnya kembali harga diri, percaya diri, kemauan serta kemampuan para korban untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara sadar. Terwujudnya budaya masyarakat peduli ( caryng society ) terhadap perlindingan sosial bagi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sasaran Anak laki-laki dan perempuan, usia 0 – 18 thn Perempuan, usia 18 – 60 tahun Lansia laki-laki dan perempuan, usia 60 thn keatas Keluarga dan lingkungan sosial Organisasi / LSM

Landasan Pelaksanaan Ratifikasi Resulosi Majelis Umum PBB Nomor 48 / 104 Tahun 1993 tentang pencegahan dan penghilangan setiap bentuk kekerasan. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebijakan teknis dan strategi Memantapkan kebijakan teknis dan standar pelayanan bantuan sosial korban tindak kekerasan. Memperkuat ketahanan sosial keluarga dan masyarakat. Penyelamatan, pemulihan, pemberdayaan bagi perempuan, anak dan lansia korban tindak kekerasan. Strategi Kampanye sosial anti tindak kekerasan sosial Pengembangan jaringan kerja bantuan sosial tindak kekerasan sosial Advokasi Sosial. Peningkatan mutu pelayanan bantuan sosial tindak kekerasan, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, teknik mapun metode pelayanan.

Kegiatan pokok Pendataan dan pemetaan masalah Penyuluhan dan binbingan sosial Sosialisasi kebijakan dan program bantuan sosial korban tindakan kekerasan Perlindungan sisoal Advokasi dan konseling Rehabilitasi psikososial Resosialisasi dan rujukan Pemantauan dan evaluasi

Mekanisme Pada tingkat pusat, Departemen Sosial. Pada tingkat Propinsi, Gubernur Kepala Daerah Pada tingkat Kab / Kota, Bupati / Walikota

Analisis KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ringkup rumah tangga ( Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT ). Ada 5 (lima) bentuk KDRT, yaitu : Fisik, Emosional/Psikologis, Seksual, Ekonomi dan Sosial.

Secara umum ada 4 faktor terjadinya KDRT. Ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Adanya pola penyelesaian komflik dengan penggunaan kekerasan. Suami yang dominan dan otoriter. Ada cukup banyak hambatan bagi istri untuk meninggalkan keluarga, misalnya alasan demi anak-anak, demi nama baik keluarga dll

Rekomendasi Mendirikan pusat trauma, terutama didaerah yang angka tindakan kekerasannya tinggi. Menyediakan rumah perlindungan. Menciptakan pusat keterampilan (vokasional).

SEKIAN DAN TERIMA KASIH