Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
Advertisements

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
Materi Ke-7: BATANG TUBUH (ISI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TINDAK PIDANA KHUSUS “PERDAGANGAN ORANG”
PENERANGAN KESATUAN NOMOR: 32/VI/2014/PENSAT
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI
Impeachment atau Pemakzulan
Karakteristik Bahasa Hukum
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering
HAK CIPTA (COPYRIGHT).
UNDANG – UNDANG ITE DI INDONESIA
SALAM ADHYAKSA.
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Pertemuan-6 Kerahasiaan Arsip.
Anggota Kelompok : Andika Riau Nanda - Frenki -
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Advokasi Hukum bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KKP
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)
ETIKA penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
PENYELESAIAN SENGKETA
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
Hak Desain Industri Miko Kamal
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGANTAR ILMU POLITIK
GRATIFIKASI.
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP
UU REPUBLIK INDONESIA NO
UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Sanksi Perpajakan di Indonesia
PENINJAUAN KEMBALI ATAS KETETAPAN PAJAK
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH) M. RIZKI JANUARNA NPM FAKULTAS. HUKUM.
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Disusun.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI PERUSAHAAN.
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Pasal 1 Ayat 9 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau.
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
AMDAL - SKB.
Transcript presentasi:

Oleh : Leha silfiana (134254055) Eva nurmalia (134254093) Hukum Pidana Oleh : Leha silfiana (134254055) Eva nurmalia (134254093)

Adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum pidana

ANALISIS Melanggar Kepentingan Umum menggunakan area konservasi atau perlindungan

Terdapat dalam undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) dan (2) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).