INTERKONEKSI DATA SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN OMSPAN Biro Keuangan dan BMN, 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Hubungan Antar Pemerintahan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
Universitas Negeri Semarang
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

INTERKONEKSI DATA SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN OMSPAN Biro Keuangan dan BMN, 2017

LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2017, Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan mempunyai Sistem Informasi Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi monitoring data realisasi Keuangan Kemenkes. Untuk meningkatkan akurasi dan cakupan informasi yang disediakan serta penyajian data yang mampu mendekati realtime, diharapkan dapat membangun interkoneksi data dengan OMSPAN melalui service system yang disediakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP). Saat ini telah berjalan Interkoneksi data dengan Omspan terkait realisasi anggaran, pendapatan dan 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran Biro Keuangan dan BMN, 2017

Point tambahan yang diperlukan Data National Health Account (NHA) Kamus data E-Rekon Webservice peringkat kementerian Token penarikan data T.A. 2018 Biro Keuangan dan BMN, 2017

Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) Alternatif penarikan data : Filter data berdasarkan fungsi kesehatan Filter data berdasarkan kegiatan yang mengandung kata kesehatan Filter data berdasarkan output yang mengandung kata kesehatan Biro Keuangan dan BMN, 2017

Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) Alternatif penarikan data : Filter data berdasarkan fungsi kesehatan Filter data berdasarkan kegiatan yang mengandung kata kesehatan Filter data berdasarkan output yang mengandung kata kesehatan Biro Keuangan dan BMN, 2017

Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) Filter data berdasarkan fungsi kesehatan KODE BA NAMA BA KODE FUNGSI NAMA FUNGSI DIPA BLOKIR OUTSTANDING KONTRAK REALISASI % '024 KEMENTERIAN KESEHATAN '07 KESEHATAN 47,293,917,641,000 20,245,063,000 2,844,162,548,041 33,514,269,983,291 70.86% '063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1,670,011,283,000 - 274,406,767,654 880,185,516,160 52.71% '068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2,728,591,665,000 148,250,565,989 1,422,192,846,882 52.12% TOTAL 51,692,520,589,000 3,266,819,881,684 35,816,648,346,333 69.29% Ket : Ditemukan data dari 3 Kementerian Dengan nilai pagu 51,65 T dan realisasi 69,29% Biro Keuangan dan BMN, 2017

Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) Filter data berdasarkan kegiatan yang mengandung kata kesehatan No Row Labels Sum of DIPA Sum of Realisasi % 1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 4,146,125,000 2,653,365,951 64.00 2 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 10,833,390,000 5,429,601,231 50.12 3 BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 219,600,987,000 102,863,164,849 46.84 4 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1,400,000,000 1,243,210,518 88.80 5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 227,839,897,000 53,759,217,828 23.60 6 KEMENTERIAN KESEHATAN 50,300,701,751,000 36,392,061,453,065 72.35 7 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 195,900,354,000 113,116,129,387 57.74 8 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 3,675,154,000 1,387,820,891 37.76 9 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 61,917,284,000 31,996,409,262 51.68 10 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 4,023,356,000 1,965,599,750 48.85 11 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 24,239,000,000 12,369,818,306 51.03 12 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 11,000,000,000 3,671,338,914 33.38 13 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4,361,267,000 3,325,314,250 76.25 14 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 45,126,202,000 32,228,815,180 71.42 15 KEMENTERIAN PERTAHANAN 1,280,104,048,000 922,128,616,672 72.04 16 KEMENTERIAN PERTANIAN 9,675,800,000 6,019,356,305 62.21 17 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 78,500,000,000 20,371,445,064 25.95 18 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1,687,574,847,000 1,210,338,775,503 71.72 19 SEKRETARIAT KABINET 815,232,000 658,891,902 80.82 Grand Total 54,171,434,694,000 38,917,588,344,828 71.84 Ditemukan 19 Kementerian dengan nilai pagu 54,17 T dan Realisasi 38,92 T (71,84%) Biro Keuangan dan BMN, 2017

Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) No Row Labels Sum of PAGU Sum of REALISASI % 1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 5,080,241,000 3,584,609,037 70.56 2 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 2,050,950,000 1,141,663,477 55.67 3 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1,038,623,000 817,488,846 78.71 4 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 2,693,684,000 1,295,989,500 48.11 5 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2,007,069,000 1,421,988,663 70.85 6 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2,797,095,000 1,291,774,610 46.18 7 BADAN PUSAT STATISTIK 68,817,581,000 23,278,555,389 33.83 8 BENDAHARA UMUM NEGARA 22,836,965,045,000 13,637,166,733,635 59.72 9 KEMENTERIAN AGAMA 6,775,670,000 3,915,670,000 57.79 10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 292,809,000 181,434,600 61.96 11 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1,400,000,000 1,243,210,518 88.80 12 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 14,939,658,000 6,905,743,662 46.22 13 KEMENTERIAN KESEHATAN 5,473,576,026,000 2,727,101,809,752 49.82 14 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 2,439,840,000 1,463,348,000 59.98 15 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 3,675,154,000 1,387,820,891 37.76 16 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 36,222,849,000 20,256,643,709 55.92 17 KEMENTERIAN PARIWISATA 52,840,000,000 22,031,432,982 41.69 18 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 24,239,000,000 12,369,818,306 51.03 19 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 11,000,000,000 3,671,338,914 33.38 20 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 194,636,000 187,019,300 96.09 21 KEMENTERIAN PERTAHANAN 4,862,850,693,000 3,289,249,460,956 67.64 22 KEMENTERIAN PERTANIAN 49,549,859,000 31,504,561,375 63.58 23 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 16,968,000,000 8,970,492,554 52.87 24 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 121,533,206,000 64,758,968,447 53.28 25 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1,312,741,133,000 950,090,267,966 72.37 26 SEKRETARIAT KABINET 815,232,000 658,891,902 80.82 Grand Total 34,913,504,053,000 20,815,946,736,991 59.62 Filter data berdasarkan output yang mengandung kata kesehatan Ditemukan 26 Kementerian dengan nilai pagu 34,91 T dan Realisasi 20,81 T (59,62%)

Kesimpulan Pembahasan Teknis Data National Health Account (NHA) Diambil semua data KLDI yang fungsinya Kesehatan (Kemenkes, BPOM, BKKBN) Diambil seluruh KLDI diluar tersebut diatas yang memiliki kegiatan mengandung kata kesehatan atau output yang mengandung kata kesehatan Apabila data tersebut telah disepakati maka dapat segera menyusun webservice Biro Keuangan dan BMN, 2017

Kesimpulan Pembahasan Teknis Kamus data E-Rekon akan dikoordinasikan dengan Subdit Pengembangan dan Perencanaan Sistem Informasi (PPSI) yang akan hadir pada hari rabu Webservice peringkat data kementerian sedang dipersiapkan Token untuk akses data webservice tahun anggaran 2018 baru dapat diberikan pada bulan desember 2017 Biro Keuangan dan BMN, 2017

Terima Kasih