PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Advertisements

PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
Latihan Penyusunan RPJMD
5 VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Arah Kebijakan Persusuan
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Indikator dan Masalah Pembangunan
Latihan Penyusunan RPJMD
Arah Kebijakan Persusuan
Capaian Kinerja Pembangunan
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
AKUNTABILITAS KINERJA
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Penyusunan Pelaporan Kinerja
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa informasi atau pengetahuan, yang diteruskan secara berturut-turut) 2. A succession of devices or stages in a process, each of which triggers or initiates the next. (Urutan perangkat atau tahapan dalam sebuah proses, yang masing-masing memicu atau memulai yang berikutnya) (Oxford Dictionary) ©oaching ®onn 2015

ALTERNATIF CASCADING ©oaching

METODE CASCADING METODE CASCADING 1 2 3 1 2a 2b 3.1 3.2 Adopsi Langsung Lingkup Dipersempit Komponen Pembentuk 1 2 3 LEVEL ATASAN LEVEL BAWAHAN 1 2a 2b 3.1 3.2 Langsung menurunkan Sasaran Strategi, IKU dan Target dari atasan Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing. Memisahkan Sasaran Strategi atau IKU berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian. 4

CONTOH- CONTOH CASCADING ©oaching

CONTOH CASCADING I % PRODUKSI PERTANIAN % PRODUKSI PERKEBUNAN % PRODUKSI PETERNAKAN PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN % PRODUKSI PERTANIAN % PRODUKSI PERKEBUNAN % PRODUKSI PETERNAKAN JUMLAH PETANI MENGGUNAKAN PUPUK YG BAIK JUMLAH PETANI MENGGUNAKAN PUPUK YG BAIK JUMLAH PETANI MENGGUNAKAN BIBIT YG BAIK JUMLAH PETANI MENDAPATKAN BANTUAN PUPUK JUMLAH PETANI MENDAPATKAN BANTUAN PUPUK JUMLAH PETANI MENDAPATKAN BANTUAN BIBIT JUMLAH PETANI MENDAPATKAN PELATIHAN JUMLAH PETANI MENDAPATKAN PELATIHAN JUMLAH PETANI MENDAPATKAN PELATIHAN ®onn 2015 ©oaching

CONTOH CASCADING II % SKPD YANG AKIPNYA BAIK % SKPD YANG SPIPNYA BAIK % SKPD YANG KEUANGANNYA BAIK WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III % SKPD YANG AKIPNYA BAIK WIL I % SKPD YANG AKIPNYA BAIK WIL II % SKPD YANG AKIPNYA BAIK WIL III JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI AKIP WIL I JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI AKIP WIL II JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI AKIP WIL III % SKPD YANG SPIPNYA BAIK WIL I % SKPD YANG SPIPNYA BAIK WIL II % SKPD YANG SPIPNYA BAIK WIL III JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI SPIP WIL I JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI SPIP WIL I JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI SPIP WIL II JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI SPIP WIL III % SKPD YANG KEU-NYA BAIK WIL I % SKPD YANG KEU-NYA BAIK WIL II % SKPD YANG KEU-NYA BAIK WIL III JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI KEU WIL I JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI KEU WIL II JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI KEU WIL III ©oaching ®onn 2015

CONTOH CASCADING III % PUSKESMAS UNGGUL BINA SDM BINA SARPRAS BINA PROSES % PUSKESMAS SDM BAIK % PUSKESMAS SARPRAS BAIK % PUSKESMAS PROSES BAIK JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PELATIHAN I JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN SARANA JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PENATAAN PROSES I JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PELATIHAN II JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PRASARANA JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PENATAAN PROSES I ©oaching ®onn 2015

CONTOH CASCADING IV PENYIAPAN ©oaching % PERATURAN PERUNDANG2AN YG SELESAI TEPAT WAKTU PENYIAPAN % DRAFT PERATURAN PERUNDANG2AN YG SELESAI TEPAT WAKTU JUMLAH KONSULTASI PERATURAN PERUNDANG2AN JUMLAH KAJIAN PERATURAN PERUNDANG2AN ©oaching ®onn 2015

PROSES CASCADING Level 0 Produksi Perikanan Level 1 Level 2 Level 3 Komponen Pembentuk Level 1 Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Komponen Pembentuk Komponen Pembentuk Level 2 Luas wilayah penangkapanyg di Restocking Peningkatan kapasitas Pelabuhan Peningkatan jumlah alat tangkap Jumlah Kapal Perikanan layak operasi Produksi Rumput Laut Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Budidaya Komponen Pembentuk Komponen Pembentuk Level 3 Jumlah Kapal yang terdaftar/tersertifikasi Jumlah bantuan kapal perikanan yang terbangun Jumlah bidang sertifikasi lahan budidaya Jumlah kelompok penerima bantuan Sarpras Budidaya Komponen Pembentuk Komponen Pembentuk Level 4 Jumlah operasional kapal yang dihitung produktivitasnya Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yg baik diatas kapal Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan Jumlah bantuan sarana budidaya ikan Jumlah kelompok masyarakat yg ditingkatkan skala usahanya 10

MISI TUJUAN SS INDIKATOR KINERJA SS ©oaching Terjaganya stabilitas harga Tingkat Inflasi PEREKONOMIAN KAB/KOTA YANG KOKOH Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi PDRB Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN PEREKONOMIAN KAB/KOTA YANG MAJU Berkembangnya Sentra Industri Potensial, Industri Kreatif, Koperasi, dan UKM Jumlah Pelaku Usaha Kreatif Meningkatkan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka PEREKONOMIAN KOTA YANG BERKEADILAN Meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat Pendapatan per Kapita ©oaching

Sasaran: Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Indikator Kinerja : PDRB Komponen Pengungkit PDRB berdasarkan sektor PDRB Sektor Pertanian PDRB Sektor Pariwisata PDRB Sektor Perindustrian PDRB Sektor Perhubungan ©oaching

Faktor – Faktor yang mempengaruhi PDRB Sektor Pertanian Menjaga fungsi lahan sesuai peruntukannya. Meningkatkan Hasil Pertanian. Akses Sarana Prasana di Pertanian Yang Baik (Irigasi dan Jalan) Meningkatkan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Bidang Pertanian 1313 ©oaching

Indikator SP SS SK ©oaching Peningkatan luas panen Pembukaan Lahan Baru Berapa Anggaran yang dibutuhkan? Produksi Peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap petani dan aparatur Diklat Aparatur Pertanian Penyuluhan Kepada Para Petani Berapa Anggaran yang dibutuhkan? Meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil Pertanian Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarpras, Pengadaan Traktor Kualitas Peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap petani dan aparatur Diklat Aparatur Pertanian Penyuluhan Kepada Para Petani Berapa Anggaran yang dibutuhkan? Pengembangan dan peningkatan kualitas tanaman Pengembang biakan Bibit unggul Berapa Anggaran yang dibutuhkan? ©oaching

Contoh Keselarasan Kinerja Meningkatkan Industri Pariwisata RPJMD PDRB sektor pariwisata Target : 10% Keamanan wisatawan Daya saing UKM Daya saing pariwisata Konektifitas antar daerah Kualitas lingkungan hidup Renstra SKPD Angka kriminalitas Target : 5% % UMKM yang sehat Target 70% Kunjungan wisatawan Target : 6 juta Indeks aksesibilitas Target : 8 Indeks LH Target: 80 Program follow result e-budgeting Pencegahan kriminalitas Iklim usaha kondusif Pemasaran pariwisata Layanan angkutan Kesehatan lingkungan hidup Program % potensi kriminalitas yang dicegah Target : 90% Jumlah UMKM baru Target : 2000 % peningkatan wisatawan Target : 5% % penumpang yang dilayani Target : 90% % penumpang yang dilayani Target : 90% Patroli keamanan Sosialisasi pencegahan Pelatihan usaha baru Bantuan koperasi Penyelenggaraan promosi Penyelenggaran travel dialog Pemantauan angkutan jalan Uji KIR Kendaraan Pengelolaan sampah Sosialisasi hidup sehat Kegiatan Money follow program SKPD Sat Pol PP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.000 Rp.900.000.000 Anggaran ©oaching

RPJMD CONTOH PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN ANGKA KEMISKINAN Target : 5% KEMISKINAN RPJMD Terwujudnya penyerapan tenaga kerja Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan % keluarga memiliki Rumah Layak Huni Target : 90% Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni Angka Pengangguran Target : 4% kalori per kapita Target : 2100 kk APK target 100% APM target 100% Meningkatnya pemenuhan atas pendidikan Meningkatnya pemenuhan atas kesehatan Cakupan layanan kesehatan Target : 100% RENSTRA SKPD Program follow Result e-budgeting Program perluasan kesempatan kerja Program peningkatan produksi pangan Produksi padi Target : 1000juta ton Program pembangunan rumah murah rumah layak huni yang dibangun Target : 1000 Rumah Rasio ruang kelas terhadap siswa Target 1:30 Program peningkatan kualitas sarana pendidikan Rasio puskesmas thd satuan penduduk Target : 1 : 500 Program pengingkatan kualitas sarana kesehatan % Penyerapan Angkatan kerja Target : 40% PROGRAM Money follow program Pelatihan tenaga kerja Penyaluran bantuan modal dst Percetakan sawah Distribusi pupuk dst Pengadaan rumah murah Subsidi rumah murah dst Pembangunan sekolah Pemeliharaan ruang sekolah dst Pembangunan Pukesmas Pengadaan alat kesehatan dst KEGIATAN Dinas Tenaga Kerja Dinas Pertanian Dinas PU Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan SKPD Rp. 500.000.000 Rp. 1500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 ©oaching ANGGARAN