Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Advertisements

ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
Strategi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Oleh: Muhtar Mahmud.
Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Utang Pajak Rika Kharlina E., S.E.,M.T.I.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pemkot Semarang Selalu tidak berpihak pada pedagang pasar Analisa Studi Dokumen Pattiro Semarang 21 Januari 2011.
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
RUJUKAN TESIS : (SOEWARSO KOESOEMOBROTO) EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI ANGKUTAN BUS UMUM JURUSAN PURI ANJASMORO (PRPP) – UNDIP – KLIPANG KOTA SEMARANG ANALISIS.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
INSPEKTORAT WILAYAH VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009
EKONOMI PUBLIK.
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
RETRIBUSI DAERAH.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengantar Pendapatan Daerah
Pembiayaan Pembangunan
Pengelolaan PBB-P2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Pajak Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
HUKUM PAJAK Rika Lidyah,S.E.,M.Si.
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
DASAR – DASAR PERPAJAKAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Surat Pemberitahuan (SPT)
PAJAK Kelas X Semester 2 Hery Budiantoro A
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
5 Bab Perpajakan.
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PAJAK.
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Retribusi Jasa Usaha 1 1.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Deskripsi dan Tujuan DESKRIPSI: Topik ini menjelaskan jenis retribusi daerah yang berpotensi atau yang tidak berpotensi untuk dilakukan pemungutan dengan mengacu pada penerimaan retribusi daerah TUJUAN: Peserta memahami prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah Peserta mampu melakukan proyeksi potensi penerimaan retribusi daerah

Bahasan Teori & Latihan Menghitung Potensi Retribusi Daerah 1

Peninjauan Tarif Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan Dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Retribusi jasa umum Pungutan atas pelayanan umum Retribusi jasa usaha Pungutan atas pelayanan yang menganut prinsip komersial Retribusi perizinan tertentu Pungutan atas pelayanan perizinan tertentu

Alasan Tarif Retribusi Dibawah Tingkat Biaya Suatu pelayanan pada dasarnya merupakan kepentingan umum Suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta (jasa usaha) dan sebagian lagi merupakan public good (jasa umum) Private good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak Private good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan kelompok berpenghasilan rendah

Proyeksi Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Didasarkan pada kaidah incremental Potensi penerimaan daerah dari retribusi daerah belum dihitung secara menyeluruh Pengukuran kinerja pemungut retribusi masih dari rasio pengumpulan (collection ratio)

Cara Lain Mengetahui Proyeksi Potensi Penerimaan Retribusi Kebutuhan/permintaan masyarakat akan jasa pelayanan tersebut Besarnya Tarif retribusi yang ditetapkan Sarana prasarana yang mendukung pelayanan tersebut Tingkat/kualitas pelayanan yang diberikan