Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
Advertisements

ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan.
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pembekalan Admin Guru Pembelajar
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT TEKNIS & LPMP
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
OUTLINE Tahapan SIPENCATAR Diklat Pembentukan Tahun 2017
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Program Pelatihan K-13 TA 2018
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
PELATIHAN K13 BAGI KEPALA SEKOLAH dan PENGAWAS SEKOLAH TA 2018
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 Paparan Semarang, 21 - 24 Maret 2016 Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 Oleh : Dr. Erman Syamsuddin Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Disampaikan pada kegiatan : “Orientasi Teknis Lembaga Calon Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dan Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi PKBM” Padang, tanggal 27 sd. 30 Maret 2016

Struktur Organisasi Dit. Bindiktara Paparan Semarang, 21 - 24 Maret 2016 Struktur Organisasi Dit. Bindiktara Direktur Dr. Erman Syamsuddin Kasubbag Tata Usaha Thuarita Cahyawati, S.Sos Kepala Subdit Program dan Evaluasi Drs. Pahala Simanjuntak, MM Kepala Subdit Pend. Keaksaraan & Budaya Baca Dr. Samto Kepala Subdit Pend. Kesetaraan & Pend. Berkelanjutan Dr. Kastum, M.Pd Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Dr. Cecep Suryana Kepala Seksi Program Khairullah, M.Si Kepala Seksi Pend. Keaksaraan Johan Winarni, SP., M.Pd Kepala Seksi Pend. Kesetaraan Drs. Bambang Windoko, M.Pd Kepala Seksi Kelembagaan Lismanto, S.Ap., M.Si Kepala Seksi Evaluasi Yohana Rumanda, S.Pd Kepala Seksi Budaya Baca Mohamad Alipi, S.Pd Kepala Seksi Pend. Berkelanjutan Subi Sudarto, S.Sos., M.Si Kepala Seksi Kemitraan Drs. Y. Toto Argo Nugroho 2

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan: KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA 1. Pendidikan Keaksaraan: Pendidikan Keaksaraan Dasar Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan 7. Penataan Kelembagaan: Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan 2. Pengembangan Budaya Baca: Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan: diarahkan untuk memberikan kepastian memperoleh layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkannya (khususnya pemuda dan orang dewasa) 6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi: Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website 3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C): Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pengembangan Metodologi Pembelajaran 5. Kerjasama dan Kemitraan: Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/ Organisasi Mitra Penyelenggara Program Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  4. Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal 3

DATA PENDUDUK INDONESIA (Terkait Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan) Data Penduduk: 237.641.326 org (BPS, 2014) Data Penduduk Miskin: 27.727.780 org (TNP2K, 2014) Data Penduduk Tuna Aksara: 5.984.075 org (3,70%) (PDSP, 2014) Data Anak usia sekolah tidak sekolah: 4.406.858 org (TNP2K, 2014) Data pengangguran: 7.150.000 org (TNP2K,2014) 4

CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN 5

Daftar Provinsi dengan Persentase dan Jumlah Buta Aksara Tertinggi 11 Provinsi dengan Capaian di atas 3.70% 6 Provinsi Terpadat Buta Aksara 6 Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud

Daftar Kabupaten Terpadat Tuna Aksara Usia 15-59 Tahun, Tahun 2014 7

Data Putus Sekolah di tingkat SD sd Data Putus Sekolah di tingkat SD sd. SMA/SMK per Provinsi Tahun 2014/2015 No Provinsi SD SMP SMA SMK 1 DKI Jakarta 6.216 2.716 1.250 2.651 2 Jawa Barat 34.940 19.314 8.171 15.731 3 Banten 7.911 3.885 2.515 4.272 4 Jawa Tengah 9.419 6.194 4.081 12.082 5 DI Yogyakarta 997 362 317 936 6 Jawa Timur 10.587 8.564 6.166 12.070 7 Aceh 4.200 2.465 2.777 851 8 Sumatera Utara 13.499 4.709 5.739 8.899 9 Sumatera Barat 4.062 1.482 2.543 1.869 10 R i a u 6.487 1.766 1.978 1.522 11 Kepulauan Riau 1.509 546 411 350 12 J a m b i 4.251 1.304 798 781 13 Sumatera Selatan 7.527 2.415 3.613 2.162 14 Bangka Belitung 915 405 366 513 15 Bengkulu 1.678 644 767 588 16 Lampung 5.452 2.825 2.142 2.711 17 Kalimantan Barat 4.444 1.976 2.190 1.419 18 Kalimantan Tengah 3.268 1.354 1.239 693 19 Kalimantan Selatan 2.819 821 898 1.243 20 Kalimantan Timur 3.459 1.241 1.105 1.628 21 Kalimantan Utara 610 407 167 32 22 Sulawesi Utara 2.332 1.103 917 1.035 23 Gorontalo 1.109 398 744 573 24 Sulawesi Tengah 3.403 1.165 1.449 1.071 25 Sulawesi Selatan 9.057 4.637 3.595 2.912 26 Sulawesi Barat 1.706 896 425 660 27 Sulawesi Tenggara 4.025 1.594 2.196 1.365 28 Maluku 2.256 920 927 302 29 Maluku Utara 1.951 714 695 403 30 B a l i 1.426 984 810 912 31 Nusa Tenggara Barat 2.890 1.467 2.453 1.730 Nusa Tenggara Timur 5.491 3.490 3.198 1.608 33 Papua 4.913 1.593 873 387 34 Papua Barat 2.100 704 321 Indonesia 176.909 85.000 68.219 86.282 8

Grafik Angka Putus Sekolah tingkat SD s Grafik Angka Putus Sekolah tingkat SD s.d SMA/K selama 4 tahun terakhir Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2015 9

Paparan Semarang, 21 - 24 Maret 2016 ANGKA DO SD/SETARA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015 dalam (000) orang 10

ANGKA DO SMP/ SETARA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015 dalam (000) orang 11

ANGKA DO SMA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015 dalam (000) orang 12

ANGKA DO SMK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015 dalam (000) orang 13

Sasaran 12,640 14

15

16

BANTUAN KEAKSARAAN UNTUK SUKU TERASING/KOMUNITAS KHUSUS TAHUN 2016 NO. NAMA SUKU/KOMUNITAS KHUSUS LOKASI/PROVINSI LEMBAGA PENYELENGGARA JUMLAH SASARAN (Org) 1 Suku Anak Dalam Kab. Sarolangun, Prov. Jambi PKBM Kasuari 100 2 Suku Baduy Kab. Lebak Provinsi Banten PKBM/P2PAUDNI Jayagiri 3 Suku Samin Kab. Blora Provinsi Jawa Tengah P2PAUDNI Semarang 4 Suku Bayan Kab.Lombok Utara Prov. NTB BP PAUDNI Mataram 5 Suku Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Prodi PLS Univ. Palangkaraya 200 6 Suku Bajo Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Yayasan Madani 7 Suku Kajang Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan PKBM Andirah 8 Suku Dani Lanny Jaya, Prov. Papua Yayasan Haddasah 9 Suku Talang Mamak Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau Disdik Indragiri Hulu   Jumlah 1000 17

POTENSI KELEMBAGAAN 18

15.638 lbg Potensi Lembaga Bindiktara Tahun 2015 Potensi Kelembagaan: Data PKBM per 28 Desember 2015. 19

Jumlah UPTD SKB Kab/Kota Jumlah Total UPTD Provinsi dan UPTD Kab/Kota Data SKB Seluruh Indonesia NO UPT PUSAT PROVINSI Jumlah UPTD Provinsi Jumlah Kab/Kota Jumlah UPTD SKB Kab/Kota Jumlah Total UPTD Provinsi dan UPTD Kab/Kota 1 BP-PAUDNI Reg. I MEDAN Aceh 23 18 19 Sumatera Utara 33 20 Sumatera Barat 21 Riau 12 8 9 Jambi 11 10 Sumatera Selatan 15 Kepulauan Riau 7 3 Jumlah 5 120 87 92 2 PP-PAUDNI Reg. I BANDUNG Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta 6 Jawa Barat 26 25 Banten 57 46 49 PP-PAUDNI Reg. II SEMARANG Jawa Tengah 35 41 Lampung 14 D.I Yogyakarta 54 56 4 BP-PAUDNI Reg. II SURABAYA Jawa Timur 38 Nusa Tenggara Timur 22 59 40 20