GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Disampaikan pada Workshop Pengelolaan Keuangan Satker PPK-BLU
KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
Pelaksanaan dan Mekanisme Pengawasan Rutin/Reguler
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMANTAUAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN (TL LHP) BPK DAN APIP
Inspektorat Jendral Depdiknas dengan Inspektorat
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
HASIL SIDANG KOMISI VII
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
TUTORIL KE 6 PENGAWASAN INTERNAL.
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Oleh: Iman Rahmat Gunawan
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU NO 15/2004
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Pembiayaan Pembangunan
PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
Penjelasan teknis Reviu
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

Selamat Datang Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017

GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017 “MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN UPAYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APIP DAN BPK RI” DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN “W T P” Oleh Inspektur Kabupaten Kendal TATANG ISKANDARIYANTO, S.H.

PROGRAM KERJA Tahun 2016 140 rik Obrik Capaian 138 rik 1. Setda : 9 obrik Obrik Pemeriksaan : 2. OPD : 29 obrik 3. Sekolah : 1 obrik 4. UPT Pusk. : 5 obrik 5. Perguruan Tinggi : 1 obrik Temuan Jml. Temuan 229 Rp. 38.773.943,00 Nilai Dari pelaksanaan pemeriksaan ada 2 obrik yang di pending, karena ada pemeriksaan khusus, yaitu : 1. Desa Tanjungmojo Kec. Kangkung 2. Desa Botomulyo Kec. Cepiring

PROGRAM KERJA Yang belum diperiksa : Sekretariat Daerah : 8 Obrik (Per Oktober 2017) Tahun 2017 121 rik Obrik Capaian 101 rik 1. Kec./Desa/Kel. : 54 obrik Obrik Pemeriksaan : 2. UPTD Pendik : 20 obrik 3. UPT Disdag.Pasar : 5 obrik 4. OPD : 22 obrik Temuan Jml. Temuan 224 Rp. 44.716.594,84 Nilai Yang belum diperiksa : Sekretariat Daerah : 8 Obrik Badan : 5 Obrik Desa : 7 Obrik

Langkah-langkah Tindaklanjut Intensifikasi monitoring evaluasi sehingga tunggakan temuan dapat diselesaikan ; Mengundang pimpinan OPD guna menyelesaikan tindaklanjut pemeriksaan secara prosedural dan lengkap sehingga tuntas.

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK Per Semester 1 Tahun 2017 Objek Pemeriksaan Rekomendasi Capaian Jml Nilai Tahun 2017 14 130.730.217,10 46,67% Tahun 2016 65 394.032.112,21 84,42% Tahun 2015 50 249.890.000,00 79,37% Tahun 2014 28 797.188.061,30 90,32% Tahun 2013 61 2.640.736.183,77 82,43% Tahun 2012 44 1.411.947.840,00 70,97% Tahun 2011 15 1.540.791.587,42 78,95% Tahun 2010 34 3.635.030.888,46 82,93% Tahun 2009 39 1.852.490.372,08 86,67% Tahun 2008 63 6.614.689.937,01 95,45% Tahun 2007 37 71.628.053,00 97,37% Tahun 2006 17 2.265.012.471,63 65,38% Tahun 2005 19 3.945.203.770,00 95,00% TOTAL 486 25.549.371.493,98 82,09%

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK Per Semester 1 Tahun 2017 Tindaklanjut sesuai dengan Rekomendasi : Rp. 25.549.371.493,98 Tindaklanjut belum sesuai : Rp. 5.688.890.378,59 Belum ditindaklanjuti : Rp. 17.523.940,25 Tidak dapat ditindaklanjuti : Rp. 325.351.931,91 TOTAL : Rp. 31.450.407.527,63 Capaian Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI : Tahun 2016 : 75,62 % Jumlah Rekomendasi : 562 TL Sesuai Rekomendasi : 425 Tahun 2017 (s/d Semester I 2017) : 82,09 % Jumlah Rekomendasi : 592 TL Sesuai Rekomendasi : 486

HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Setiap entitas / obyek pemeriksaan agar selalu melaksanakan upaya percepatan atas tindak lanjut pemeriksaan / pengawasan dalam waktu sesingkat mungkin; Tindak lanjut harus memenuhi kriteria tuntas selesai KESIMPULAN Kelemahan di bidang administrasi dan prosedur pelaksanaannya ; Kekurangpatuhan petugas terhadap prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan ; Kurangnya penguasaan dan pemahaman petugas atas tugas dan tanggungjawabnya. SARAN-SARAN Meningkatkan pengawasan kepada setiap jajarannya sehingga kinerja OPD meningkat; Selaku pimpinan entitas/OPD untuk sesegera mungkin menindaklanjuti temuan dan melaporkan kepada Bupati Kendal disertai bukti pendukung secara lengkap; Apabila dalam pelaksanaan tindak lanjut terdapat kendala segera dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Kendal. inspektorat Kabupaten Kendal – LARWASDA 2011

Sampai Jumpa lagi Gelar Pengawasan Daerah 2018 MARI KITA TINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN UPAYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APIP DAN BPK RI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN “W T P” Sampai Jumpa lagi Gelar Pengawasan Daerah 2018