PELAYANAN PROTOKOL Pejabat negara Pejabat pemerintah Tokoh masyarakat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Keprotokolan : Latar Belakang :
Advertisements

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
Dendy Sugono Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
MEMO DAN NOTA DINAS CHAPTER 6.
Menulis Surat Dinas.
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
MANAJEMEN KEPROTOKOLAN
Nama : EDY PURWANTO TTL : Mantaren, 06 April 1965 Agama : Islam
UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT LANJUTAN
Oleh: HOLIK ABDUL BASYIT
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
KELOMPOK 1 Andre Tika Diana Riko yozi.
SEMINAR DIYAH WIDI HARTATI.
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
PERANAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
Materi Keprotokolan Disampaikan pada:
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPROTOKOLAN.
TRAING OF TRAINER (TOT) TRAINER DAN CO. TRAINER UPT
MEMBAWAKAN ACARA.
UPACARA SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN
Majelis Kehormatan Notaris
Tata Cara Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN by LUKMAN HAKIM.
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
MC Public Speaker  orang yang berbicara di depan publik
BAHASA INDONESIA Program Diploma I Keuangan - Pajak
Keprotokolan & Tata Cara P A
Public Speaking (2) PEMANDU ACARA DAN ENTERTAINER
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Amdal Komisi Penilai Amdal
“FUNGSI BAHASA MERUPAKAN INDENTITAS PENUTURNYA”
MENGENAL KEPROTOKOLAN PEMDA
Hakikat Kepemanduan (Pertemuan ke-9)
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
Modern Office Administration
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
Public Relations, PR, Humas
KEPROTOKOLAN (Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010)
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
MEMBAWAKAN ACARA.
D3FARMASI/1/A. DEFINISI  Perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi.
Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada.
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS.
IDENTITAS NASIONAL Disusun oleh : TL.18.F3 Kelompok 2 1.LYAAYU NOVITA SARI ( ) 2.IRMA SURYANI ( ) 3.JOKO SETIAWAN ( ) 4.NURHASAN.
Bahan ke-2 Sistem Hukum Indonesia
PERANAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
PERADILAN Tata Usaha Negara
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
LAMBANG. FUNGSI LAMBANG IDENTITAS PENGENAL … (NEGARA, ORGANISASI, KLUB, AKTIVITAS, PERUSAHAAN, DSB)
Protocoll(um) (Latin)
Manajemen keProtokolan perguruan tinggi lldikti wilayah vI JATENG
LLDIKTI-VI.
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ratih Widyastuti SPsi – Kepala Subbag UPT Humas UNNES.
Persiapan dokumen.
PROTOKOL UPACARA AKDEMIK
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Transcript presentasi:

PELAYANAN PROTOKOL Pejabat negara Pejabat pemerintah Tokoh masyarakat

Pejabat Negara ; UU No.8 Tahun 1974  Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan Perundang-undangan lainnya Pejabat pemerintah  pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi kepemerintahan Tokoh masyarakat  seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah

TATA CARA = Tata cara berlangsungnya suatu acara Acara resmi yang harus dipatuhi oleh panitia, perugas dan hadirin Ada juklak yang baku berupa SK Dipakai sebagai panduan

TATA KRAMA Pemberian penghormatan atau perlakuan khusus, kepada; seseorang karena jabatannya atau peranannya dalam acara tersebut, dipergunakan terhadap benda yang dianggap penting karena fungsi atau peranan historisnya

Perlakuan/penggunaan tata krama: TATA TEMPAT Disesuaikan dengan jenis acara; resmi, semi hiburan, dll. TATA PENYEBUTAN Tata penempatan benda berharga dilakuakan berdasarkan fungsi dan nilai historis benda tersebut; Bendera Merah Putih, lambang-lambang negara, pataka, dsb. Berhubungan dengan tingkatan jabatan

TATA TEMPAT ACARA Tergantung pada perbedaan jenis dan karakteristik acara Membedakan tata pengaturan tempat dan perlengkapan upacara Upaya pembentukan suasana yang sesuai dengan karakteristik acaranya