Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
Advertisements

PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Info PMU.
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG
EFEKTIVITAS BIROKRASI, PELIBATAN PUBLIK, DAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Catatan Rapimtas Tentang Kejuruan dan Keterampilan
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
CASCADING DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
TRANSFER DAERAH DALAM RAPBN TAHUN 2016
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
Program Keahlian Ganda (PKG)
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
GRAFIK PENERBITAN SK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2011
Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB SEMARANG
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
EVALUASI DATA EMIS MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PENDIDIKAN TINGGI DAN LAYANAN LITAPDIMAS (Penelitian, Publikasi Ilmiah, & Pengabdian kepada Masyarakat) SUWENDI Kepala Subdit Litapdimas Direktorat Pendidikan.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rapat Koordinasi Perencanaan Terpadu Dinas Pendidikan Provinsi
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahan Rapat Terbatas 25 Februari 2015 ANGGARAN PENDIDIKAN 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Rp.406,70 T Rp. 1.994,89 T (20.39%) Belanja Negara APBNP 2015 Anggaran Pendidikan Rp.406,70 T (37,5%) (62,5%) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) Belanja Pemerintah Pusat 152.451,7 1. Kementerian Dikbud 53.278,5 2. Kementerian Ristek dan dikti 41.507,7 3. Kementerian Agama 48.662,0 4. K/L lainnya 9.003,4 Belanja Transfer Daerah 254.252,3 1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 1,337.7 2. DAK Pendidikan 10,041.3 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU 134,970.3 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,096.0 5. Tunjangan Profesi Guru 70,252.7 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,234.7 7. Dana Insentif Daerah 1,664.5 8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31,298.3

Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Kebijakan Umum Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 1 Nawacita 1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2 Arahan Khusus Presiden 2.1. Wajib Belajar 12 Tahun. 2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP). 2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim. 2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman. 3 Program Generik 3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan. 3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. 3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata. 3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.

Rp.2,1 T Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi dan Anggaran Struktur LAMA Struktur BARU 1. SETJEN Rp 3,82 T 1. SETJEN Rp 4,57 T Reorganisasi 2. ITJEN Rp 0,21 T 2. ITJEN Rp 0,21 T Eselon I berkurang 1. Dikdas-Dikmen digabung. Unit pengelola guru disatukan. Penguatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. 3. PAUDNI Rp 4,03 T 3. PAUD DIKMAS Rp 2,07 T 4. DIKDAS Rp 18,19 T 4. DIKDASMEN Rp 31,03 T 5. DIKMEN Rp 20,49 T 5. GURU Rp 11,82 T 6. KEBUDAYAAN Rp 1,40 T 6. KEBUDAYAAN Rp 1,72 T 7. BAHASA Rp 0,50 T 7. BAHASA Rp 0,50 T Efisiensi Anggaran 8. SDM Rp 3,56 T 8. LITBANG Rp 1,34 T Rp.2,1 T 9. LITBANG Rp 1,27 T Penghematan dari Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering yang digunakan untuk penajaman program/kegiatan prioritas (refocusing) [INPRES No 2 Tahun 2015] 10. DIKTI Rp 41,51 T

Nawacita 17,9 Juta siswa menerima KIP 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia* Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: ANGGARAN: 17,9 Juta siswa menerima KIP (Rp.11,2 T) AKSES 9,0Juta siswa SMA/SMK menerima BOS Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar (Rp.10,6 T) Jenjang 2014 2015 2019 PAUD 66,4 68,1 77,20 SD 97,3 97,6 100,5 SMP 74,2 80,7 93,7 SMA/SMK 68,9 75,7 85,7 9.500Ruang Kelas Baru dibangun (Rp.1,5 T) 850Unit SD-SMP Satu Atap dibangun di (Rp.170 M) Perbatasan, Papua, Pedalaman 250Unit Sekolah Baru dibangun (Rp.650 M) 73.000Lembaga PAUD Baru (Rp.535 M) diberi bantuan * Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, dan 3.2

Nawacita 7.500 Ruang kelas direhabilitasi 1.150 Laboratorium dibangun Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia* Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: ANGGARAN: 7.500 Ruang kelas direhabilitasi (Rp.975 M) MUTU 1.150 Laboratorium dibangun Peningkatan % sekolah akreditasi minimum B (Rp.285 M) 1.950Perpustakaan dibangun Jenjang 2014 2015 2019 SD 45,0 58,8 75,0 SMP 50,5 54,0 70,0 SMA/SMK 77,1 78,6 85,0 (Rp.375 M) 52.000Guru disertifikasi (Rp.250 M) 292.000Guru ditingkatkan (Rp.730 M) kompetensinya 33.300Sekolah diakreditasi (Rp.195 M) * Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 3.1, dan 3.2

Nawacita 320Ruang Kelas Baru dibangun 200Ruang Kelas Baru dibangun 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional* Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Pembangunan SMK Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: 2015 2015-19 SMK Pariwisata SMK Kelautan 320Ruang Kelas Baru dibangun 200Ruang Kelas Baru dibangun 3.600 20.000 9Unit Sekolah Baru dibangun** 10Unit Sekolah Baru dibangun** 60 400 35Ruang Praktik Siswa dibangun 75Ruang Praktik Siswa dibangun 1.050 6.000 45Perpustakaan dibangun 30Perpustakaan dibangun 1.200 8.500 4Unit Teaching Factory dibangun 4Unit Teaching Factory dibangun 162 550 * Termasuk Kebijakan Umum 2.3 ** Pembangunan 1 Unit SMK Baru = Rp± 20 M (termasuk peralatan) 7

Kurikulum disempurnakan Ujian Nasional diperbaiki Nawacita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa Membangun pendidikan kewarganegaraan. Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: ANGGARAN: Kurikulum disempurnakan Ujian Nasional diperbaiki 206.200 Guru Non PNS diberi Tunjangan Profesi (Rp.5.8 T) 62.500 Guru di daerah perbatasan/pedalaman/CLC (Rp.1,7 T) diberi Tunjangan Khusus 94.500Guru Non-PNS diberi Tunjangan Fungsional (Rp.345 M) * Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tambahan Penghasilan Guru dibayar melalui Transfer ke Daerah (Rp. 71,2T) 8

300 Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi Nawacita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia* Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya. Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: 300 Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi 10.000 Cagar Budaya dilestarikan/diregistrasi 12 Museum dibangun/direvitalisasi 10 Rumah Budaya dibangun/dirintis di Luar Negeri Pembuatan dan pemutaran Film untuk Pendidikan Karakter melalui bioskop (termasuk bioskop keliling). * Termasuk Kebijakan Umum 3.3 9

Program Generik 4 Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik Opini BPK: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Nilai LAKIP: 80. Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) Indek Kepuasan Pemangku Kepentingan: 77. Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan Pengawas Internal) Sosialisasi Budaya Anti Korupsi Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi Auditor dan Pengelola Keuangan Penguatan e-Procurement, e-Office, e-MSA (Monitoring dan Serapan Anggaran), Layanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) Beberapa Kegiatan Prioritas 2015: TARGET

Pembangunan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direncanakan diresmikan awal Maret 2015

Presiden RI, Bapak Jokowi Mohon Arahan Presiden RI, Bapak Jokowi Terima Kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia