Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia dalam Geopolitik Maritim di Asia Tenggara Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c) Hikmahanto Juwana SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D (University of Nottingham, Inggris) Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Tiga Tonggak Sejarah Indonesia sebagai Negara Kepulauan Tonggak Pertama: Pernyataan Unilateral oleh PM Djuanda Tonggak Kedua: Perjuangan untuk diakui oleh Masyarakat Internasional melalui UNCLOS 1982 yang dipimpin oleh Mochtar Kusuma-Atmadja Tonggak Ketiga: Delimitasi Wilayah Laut dan Penegakan di Wilayah Laut Indonesia Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Tidak Secara Otomatis Keberlakuan UNCLOS tidak dengan sendirinya membuat Indonesia berhak atas perairan kepulauan dan delimitasi atas wilayah laut Sumber masalah: Tidak semua negara, terutama negara besar seperti AS, merupakan negara peserta dari UNCLOS Indonesia masih memiliki ‘overlapping claims’ dengan negara tetangga Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Penegakan di Perairan Kepulauan Banyak negara masih menganggap perairan kepulauan tidak eksis karena mereka bukan peserta dari UNCLOS AS melakukan tindakan ‘persistent objector’ agar konsep negara kepulauan tidak menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga terus melakukan manuver di perairan kepulauan yang mereka anggap masih laut lepas Sejumlah pesawat udara dari negara asing melintas di perairan kepulauan tanpa meminta izin karena mereka bukan peserta dari UNCLOS Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Dalam konteks demikian konsep negara kepulauan harus diperjuangkan agar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional bagi negara yang tidak menjadi peserta UNCLOS Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Border Diplomacy di Wilayah Laut Indonesia harus berjuang untuk menetapkan batas di wilayah laut dengan menggunakan metode berdasarkan UNCLOS Indonesia juga harus memastikan agar negara tetangga tidak ‘memanfaatkan’ metode penetapan wilayah batas laut berdasarkan UNCLOS yang sebenarnya mereka tidak berhak Indonesia harus memastikan bagi negara tetangga peserta UNCLOS agar mereka menetapkan wilayah batas lautnya dengan Indonesia dengan menggunakan UNCLOS Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Bagi Indonesia pantang untuk berkompromi dengan negara tetangga dimana kedaulatan atau hak berdaulat berkurang Bagi Indonesia dalam proses perundingan lebih baik bersabar daripada harus kehilangan kedaulatan atau hak berdaulat di berbagai wilayah, utamanya wilayah laut Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Pemerintah perlu terus mensosialisasikan kepada publik apa yang telah dicapai dalam perundingan perbatasan dengan negara tetangga sehingga masyarakat memiliki trust atau kepercayaan Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Tantangan Diplomasi Kelautan Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, harus memiliki para diplomat yang piawai dan handal melihat ketentuan-ktentuan dalam UNCLOS ketika melakukan perundingan Ketentuan dalam UNCLOS harus cermat dan tepat diterjemahkan dalam peta ketika bernegosiasi Pemerintah harus memiliki unit pendukung bagi proses border diplomacy sehingga amunisi saat berunding tidak kalah dengan negara tetangga Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Pemerintah harus memiliki kepiawaian dalam mengelola publik di Indonesia agar hasil negosiasi dapat diterima dan tidak menuai kritikan Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)

Terima Kasih Copyright by Hikmahanto Juwana 2012(c)