KELURAHAN AIR PUTIH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pencatatan Perkawinan
Advertisements

REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
Panduan Pemilihan rt dan rw
TERTIB ADMINISTRASI DAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN RT/RW
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PP NOMOR 43 TAHUN 2014
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
MEKANISME PELAKSANAAN COKLIT KOTA PALEMBANG TAHUN 2010
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
PENGAWAS SILANG RUANG UJIAN NASIONAL
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
Bappeda Kota Surakarta
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
POTENSI MASALAH DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH-1
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA.
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENULISAN LAPORAN BEST PRACTICE.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

KELURAHAN AIR PUTIH

KELURAHAN AIR PUTIH LUAS 200,14 Ha Batas Bukit Pinang Kelurahan Air Hitam Teluk Lerong Ilir Kelurahan Lok Bahu

11520 Orang 11523 Orang 23043 Orang JUMLAH PENDUDUK Laki - Laki Perempuan 23043 Orang Total

Jumlah Pengurus RT Terdaftar Jumlah RT 60 Orang Jumlah Pengurus RT Terdaftar 180 Orang

DASAR HUKUM PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UU PERDA KOTA SAMARINDA. PERDA NO.22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2002 TENTANG PELANTIKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RT DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA. PERDA KOTA SAMARINDA NO. 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

INSTRUMEN DIAGNOSE- BERBASIS MASALAH KONDISI SAAT INI SAMPAI SAAT INI TIMBUL PERMASALAHAN TENTANG BERAKHIRNYA MASA BAKTI RT YANG MELEBIHI BATAS BAKTINYA YAITU SEKITAR 46 RT. GAP / KESENJANGAN BANYAK RT YANG TIDAK SAMA MASA BAKTINYA DAN JATUH TEMPO KONDISI YANG DIHARAPKAN UNTUK ITU SEMUA RT HARUS SAMA MASA BAKTINYA.

NAMA SKPD : KELURAHAN AIR PUTIH IDENTIFIKASI MASALAH NAMA SKPD : KELURAHAN AIR PUTIH MASA BAKTHI RT TIDAK SAMA KARENA ADA PERDA NO. 22 TAHUN 2013, MAKA APABILA MASA BAKTHI KETUA RT YANG HABIS MASA BAKTHINYA MAKA SELURUH SURAT MENYURAT YANG DIBUAT OLEH RT TERSEBUT TIDAK SAH.

4. TERTIB ADMINISTRASINYA IDE INOVASI 1. SUPAYA TIDAK TERJADINYA LEGAL DAN TIDAK ILEGALNYA APAPUN YANG ADA DI TANDATANGANI RT TERSEBUT. 2. LEGALITAS HUKUM DIMATA MASYARAKAT KETUA-KETUA RT LEBIH KUAT DAN BERWIBAWA. 3. EFESIENSI WAKTU 4. TERTIB ADMINISTRASINYA

TEKNIS PELAKSANAANYA DILAKSANAKAN SELAMA 1 (SATU) BULAN OLEH RT MASING-MASING DAN DIDUKUNG MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN RT TERSEBUT. PELANTIKAN DAN PENETAPAN SK DILAKUKAN SECARA SERENTAK.

DOKUMENTASI PEMILIHAN RT