Prioritas Kegiatan 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Business Process PA INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOMEIMPACT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Sistem Manajemen Kinerja Data, Analisis, & Rekomendasi Hasil Monev.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
Pembahasan Draft Teknokratik RPJMN Bidang Perlindungan Anak
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
Focal Point Produk Hukum
ONE KIT FOR ALL LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2017
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Integrasi Perlindungan Anak dalam Renstra SKPD
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REVISI PERATURAN MENTERI PP-PA TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
m e w u j u d k a n SEKOLAH RAMAH ANAK
Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Restrukturisasi program
SEKS , MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
Partisipasi Anak Berarti:
BAHAN RAPIM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
BAHAN RAPIM PLT. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Kedudukan Anak Beserta Hak-hak Anak.
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PUHA Konsep dan Pengertian
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
Layanan Publik Ramah Difabel: Inisiatif Membangun Kota Inklusi
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
Kertas Kebijakan ruu pks
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
MAKALAH SELEKSI TERBUKA POSISI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG : INISIASI 3’ENDS DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK.
Tingkatan Kategori KLA
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Prioritas Kegiatan 2014

Kegiatan Prioritas Deputi 4 dan 5 Penyusunan Laporan CRC HAN 2014 (Promosi Program Perlindungan Anak/Pemenuhan Hak Anak/Pembangunan Anak, seminar, Penghargaan KLA, Penghargaan Akte Kelahiran) Bobo Fair Revisi UU PA Forum Anak Nasional Pelatihan PUHA diluar dana Dekon pelaksanaan di daerah dan Pusat Penyusunan dan Pengembangan Data Pembangunan Anak

Matriks Priortas Dep 4 Survey Kekerasan Terhadap Anak Penguatan Jejaring Institusi di lapangan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak Penyusunan SOP layanan bagi anak korban pornografi Pelatihan Penanganan ABH untuk Aparat Penegak Hukum Kajian Kebijakan Akta Kelahiran Pemetaan Informasi Layak Anak Penyusunan kebijakan Perlindungan Anak dalam situasi bencana Pengembangan Model ketahanan Keluarga AMPK Penyempurnaan kebijakan Penanganan Reintegrasi ABH

Matriks Prioritas Dep 5 Penyusunan Perpres Pengembangan KLA Peningkatan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Kajian Kebijakan Keluarga Ramah Anak Pengembangan Sekolah Ramah Anak Pengembangan Model Ruang Laktasi Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia Tindak Lanjut PP No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan