BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.

AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
KONDISI HIV / AIDS DI JAWA TENGAH s.d Des PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS AIDS TERBANYAK S/D 31 Des 2008 No. 7.
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PERANGKAT LUNAK PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PENDATAAN SERTIFIKASI 2014
Workshop Quality Assurance (Internal LPMP) Usulan Program LPMP SULTRA 2009.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
Pendidikan Kewarganegaraan
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
SEPUTAR ANEKA TUNJANGAN
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
Diskusi FGD 2 Metropolitan Bandung Raya
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
ACCESS TAHAP II Warga dan Organisasinya Berdaya dan Berinteraksi Aktif dengan Pemerintahan Lokal dalam Upaya Meningkatkan Hasil- Hasil Pembangunan di 20.
Jawa Barat.
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
P2TK Dikdas  Penghentian Tunjangan Fungsional. Disebabkan oleh : 1.JJM Tidak lagi terpenuhi menurut data Dapodik 2.Ternyata sudah sertifikasi 3.Tidak.
Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
UJI KOMPETENSI AWAL (UKA) GURU TAHUN 2012 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
KONDISI HIV / AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d Des 2009.
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008
PENYELENGGARAAN PEMILU
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN
Konferensi Hari Kartografi Nasional 2016
ANALISIS DATA HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN PENGENDALIAN LAPANGAN PROVINSI DKI JAKARTA BULAN : APRIL 2016 Oleh : Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan.
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
Pendampingan/Pembinaan UPT
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
RAPAT PANITIA PELAKSANA RAPAT ANGGOTA PENGDA IAKMI SULTRA
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
Vice Presiden DPP FSPMI
SEPUTAR UJIAN NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kinerja Reproduksi Sapi Betina dan Performans Pedet Pada Usaha Perbibitan Sapi Potong Di Kabupaten Sigi Moh. Takdir, Pujo Haryono dan Andi Baso Lompengeng.
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
PELAKSANAAN ANGGARAN SUMBER : DAK/TP/DK TAHUN
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
ANALISIS KELUARGA SEHAT PROVINSI MALUKU PER 6 APRIL 2019 PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2019.
BP2D PROVINSI JAWA BARAT