KEMENTERIAN KOMINFO 29 DESEMBER 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

TV WHITE SPACE UNTUK USO
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PEMASARAN WILAYAH. KERANGKA KONSEPTUAL Penerapan e-government dalam pemasaran wilayah dimaksudkan untuk mempercepat proses.
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
TV WHITE SPACE UNTUK USO
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Balai Informasi Masyarakat 1 BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM) Disajikan untuk Presentasi Progress Project BIM 13 Agustus 2001 MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA.
PEMANFAATAN TIK MELALUI PENYEDIAAN KPU/USO
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT WILAYAH VI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
“IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI”
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
INDRIYATNO BANYUMURTI
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM)
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN FREKUENSI RADIO
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
Pengembangan E-government
S E L A M A T D A T A N G.
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
Menteri Komunikasi dan Informatika
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PUBLIC PROTECTION & DISASTER RELIEF JULI 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN KOMINFO 29 DESEMBER 2010 JUMPA PERS AKHIR TAHUN KEMENTERIAN KOMINFO 29 DESEMBER 2010

Indonesian Connection Visi Kementerian Kominfo “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan Kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI” “ Komunikasi Lancar – Informasi Benar ” Perkuatan regulasi komunikasi dan informatika Layanan berkualitas Pelestarian komunikasi konvensional Indonesian Connection (sesuai amanat Presiden RI dalam pembukaan National Summit 31 Okt 2009) Perbaikan dan perluasan infrastruktur Industri kreatif ICT Tingginya daya saing Konten berkualitas dan berkarakter Pemerataan akses komunikasi Pemberdayaan masyarakat yang sadar optimalisasi ICT Tingginya partisipasi publik Penggunaan komponen lokal Mendukung NKRI melalui penginterasian komunikasi Tarif lebih terjangkau Meminimalisasi dampak bencana Pemerintah Penyelenggara Vendor Asosiasi LSM DPR Pers Masyarakat

Produk Regulasi dan Keuangan I. Produk regulasi yang telah dihasilkan: 2 PP telah disahkan, yaitu PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. 24 Peraturan Menteri Kominfo telah disahkan dan berlaku ( atau sebanyak 30 Peraturan Menteri Kominfo terhitung sejak November 2009 ) II. Produk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang telah dihasilkan: Tahun Target Realisasi Keterangan 2008 6.505.216.359.000 7.706.575.888.521 Per 30 November 2009 7.269.410.647.000 9.921.817.422.973,05 2010 10.266.118.040.050 11.131.183.678.031,70

Pencapaian Program Kominfo (1) PALAPA RING Total backbone yang sudah eksisting terbangun 42.740 km (di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Sulawesi). Yang tinggal sedikit penyelesaian adalah sektor Mataram hingga Kupang. Sedangkan yang masih sedang dipersiapkan adalah untuk sektor utara Indonesia Timur, yang direncanakan dengan skema ICT Fund. 2. U S O Desember 2010 diharapkan terselesaikan sebanyak 31.800 desa berdering dan 5.748 desa berbasis internet di seluruh Indonesia. 3. DESA INFORMASI Desember 2010 telah terselesaikan sebanyak 16 desa informasi, dari total target 500desa informasi hingga tahun 2014. Desa ini gabungan dari desa berdering, desa pinter, radio komunitas, kelompok informasi masyarakat perbatasan, media center, TV berlangganan, media pertunjukan rakyat, dan M-CAP

Pencapaian Program Kominfo (2) 4. I T T S (Improvement on Television Transmitting Stations) atau program rehabilitasi dan pergantian peralatan pemancar di 30 lokasi transmisi TVRI di perbatasan. 5. TV DIGITAL Setelah uji coba televisi digital secara beruntun sejak Agustus 2008, kemudian Mei 2009, maka peresmian pemancar televisi digital TVRI tanggal 21 Desember 2010 oleh Presiden RI adalah momentum percepatan digitalisasi. 6. ICT WHITE PAPER Untuk pertama kali, Kominfo berhasil menyelesaikan penyusunan ICT White Paper. 7. ICT TRAINING CENTER Kominfo telah menyelesaikan ICT Traning Center untuk memperdayaan masyarakat mengenai pengetahuan dan aplikasi ICT. 8. PERINGKAT PENILAIAN KPK Kominfo telah mencapai peningkatan peringkat hasil survei KPK dari semula pada peringkat 36 di akhir 2009 menjadi 8 di akhir 2010.

Pencapaian Program Kominfo (3) 9. SUKSES DIPLOMASI di I T U Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan ITU pada Kongres ITU di Mexico 2010 dengan perolehan peringkat tertinggi di regionnya. 10. MEDIA CENTER Secara rutin setiap tahun Kominfo telah memfasilitasi penyediaan Media Center di seluruh Indonesia. Namun, pasca letusan Merapi, Kominfo bersama APJII, RRI , Radio Komunitas dan Tim Relawan telah berhasil mendirikan Radio Tanggap Merapi FM. 11. INAICTA 2010 Meskipun ICT Award telah rutin sejak 2007, salah satu pemenang INAICTA telah memperoleh penghargaan pada International ICT Award di Malaysia 12. VIDEO CONFERENCE MADINAH - JOGJA Untuk pertama kalinya Kominfo bersama PT Telkom sukses memfasilitasi video conference dari Madinah ke Jogja pada saat pembukaan Muktamar Muhammadiyah oleh Presiden RI.

Pencapaian Program Kominfo (4) 13. SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (Sislasda SFR) Sistem ini diresmikan pada Agustus 2010 dan memungkinkan pengelolaan frekuensi lebih integratif dan berpotensi meningkatkan BHP Frekuensi Radio. 14. NATIONAL SINGLE WINDOW Kominfo sejak Januari 2010 telah integratif bersama sejumlah instansi lain tertentu mulai menerapkan NSW untuk meningkatkan kinerja ekspor – impor nasional. 15. LABORATORIUM ID-SIIRTII Laboratorium ini telah selesai dibangun di tahun 2010 dan dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan dan simulasi jaringan internet untuk tujuan meminimalisasi penyalah-gunaan internet. 16. OPEN SOURCE Melalui tender internet kecamatan, Kominfo telah mulai memberlakukan open source

Pencapaian Program Kominfo (5) 17. SISTEM ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG DAN JASA (SePP) Sistem ini dimaksudkan untuk memdukung pengadaan secara real-time, on-line dan obyektif. Untuk meningkatkan perolehan pajak nasional, sejak tanggal 25 November 2010 Ditjen Pajak telah menggunakan SePP. 18. TV BERJARINGAN Setelah cukup lama tertunda yang seharusnya sejak Desember 2007, Kominfo sejak Desember 2009 telah memberlakukan awal pelaksanaan televisi berjaringan secara bertahap. 19. I P T V Sejak Juli 2010, Kominfo telah merubah peraturan terkait rencana realisasi IPTV, sehingga membuka peluang bagi para penyelenggara untuk berpartisipasi melalui mekanisme seleksi. 20. PEMBENTUKAN PPID Kominfo telah mengawali pelaksanaan UU KIP dengan membentuk struktur organisasi PPID.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENTERI STAF AHLI 1. SAM BID. HUKUM 2. SAM BID. SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA 3. SAM BID. KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 4. SAM BID. TEKNOLOGI 5. SAM BID. POLITIK DAN KEAMANAN INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT ITJEN PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA PUSAT KERJASAMA INTERNASIONAL PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT I INSPEKTORAT IV BIRO PERENCANAAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM BIRO UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT POS TELEKOMUNIKASI PENYIARAN KHUSUS. PENYIARAN PUBLIK, DAN KEWAJIBAN UNIVERSAL PENGENDALIAN DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT E-GOVERNMENT E-BUSINESS PEMBERDAYAAN INFORMATIKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI INFORMATIKA KEAMANAN INFORMASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PENYELENGGARAAN APLIKASII INFORMATIK , INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK LITERASI DAN PROFESI SDM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DITJEN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT KEMITRAAN KOMUNIKASI DIREKTORAT LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL

Terima Kasih dan Selamat Tahun Baru 2011