PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
Advertisements

WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT
PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
ASSALAMUALAIKUM WR WB. Kelompok 10  Lelih Herlina  Yuyun Yuniati  Deri Rahadian N  Zico Octorachman  Aris Fadly
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Pengertian Hukum __________________.
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
PENGERTIAN PHI Pengertian PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata “Penghantar”, “Hukum”, dan “Indonesia”. Pengantar berarti menantarkan.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
HUKUM PERDATA.
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pengembangan Bahasa Indonesia
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
hukum administrasi (negara)
3. patokan (kaidah, ketentuan).
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
DAN PERADILAN NASIONAL
Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha
HUKUM ADAT PENGAJAR : ANTON BUDIARTO, S. H. , M. H
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
PEMBIDANGAN HUKUM.
PENGGOLONGAN HUKUM.
HUKUM DI INDONESIA HUKUM DI INDONESIA.
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
RELEVANSI HUKUM & EKONOMI/BISNIS
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I 
POLITIK HUKUM IUS CONSTITUTUM
HUKUM PERDATA DAGANG.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM & PERADILAN NASIONAL.
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
PENGGOLONGAN HUKUM.
HUKUM PERDATA.
Bahan ke-2 Sistem Hukum Indonesia
BAB 4 Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
SILABI Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
TAAT HUKUM.
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
Transcript presentasi:

PENGANTAR HUKUM INDONESIA SILABUS: PENGANTAR HUKUM INDONESIA

LEVEL KOMPETENSI I: Pengantar Pengertian PHI Istilah PHI dan PTHI Ruang lingkup Hukum sebagai pranata sosial Hubungan Antara PIH dan PHI

LEVEL KOMPETENSI 2: Sistem Hukum Positif Indonesia Pengertian sistem dan sistem hukum Komponen sistem hukum Konflik Hukum Kekuasaan badan peradilan di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 3: Politik Hukum Bentuk Hukum Corak Hukum Politik Hukum nasional

LEVEL KOMPETENSI 4: Pembidangan Hukum 1. Pembagian Hukum berdasarkan Tujuannya: a. Hukum Publik b. Hukum Privat 2. Pembagian Hukum Berdasarkan Wilayah Berlakunya : a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing 3. Pembagian Hukum Berdasarkan Waktu berlakunya: a. Ius Constitutum b. Ius Constituendum c. Sejarah Hukum

4. Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya a. Hukum Tertulis b 4. Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya a. Hukum Tertulis b. Hukum Tak Tertulis 5. Pembagian Hukum Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya a. Hukum Bersifat Memaksa (Dwingenrechts) b. Hukum Bersifat Mengatur(Anfullenrechts) 6. Pembagian Hukum Berdasarkan sumbernya: a. Hukum UU b. Yurisprudensi c. Hukum Adat 7. Pembagian Hukum berdasarkan bentuknya: a. Hukum Materiil b. Hukum Formil

LEVEL KOMPETENSI 5 Hukum Pidana Definisi Macam delik Subjek Hukum Pemidanaan Alasan pemaaf Azas kriminologi

LEVEL KOMPETENSI 6: Hukum Perdata Pengantar Azas Hukum orang Azas Hukum keluarga Azas Hukum benda Azas Hukum perikatan Azas Hukum Pewarisan

LEVEL KOMPETENSI 7: Hukum Acara Perdata Pendahuluan Tahapan Pelaksanaan Putusan

LEVEL KOMPETENSI 8: Hukum Acara Pidana Pengertian Azas Tahapan

LEVEL KOMPETENSI 9 Hukum Tata Negara Pengertian Sumber Hukum HTN Sejarah Proses Perubahan UUD 1945

LEVEL KOMPETENSI 10 Hukum Administrasi Negara Pengantar Perbuatan Pemerintah Azas-azas umum Prinsip GCG

LEVEL KOMPETENSI 11 Hukum Internasional Pengertian Istilah Sifat mengikat HI Sumber hukum HI Hubungan Hukum Internasional dan hukum nasional

LEVEL KOMPETENSI 12 Hukum Islam Pengertian Sumber Hukum Azas Hukum Islam di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 13 Hukum Adat Pengertian Dasar pemberlakuan Tata susunan Rakyat Indonesia

LEVEL KOMPETENSI 14 Hukum Agraria Pengertian Azas Hak Agraria

SUMBER LITERATUR Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Bachsan Mustofa, Sistem Hukum lndonesia.Remaja, Karya Bandung. Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit, Armico, Bandung Kansil, Pokok-pokok Pengertian Hukum, Indonesia, Paramita, Jakarta. Utrecht, M. saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia

Hadisoeprapto, H., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, UNIVERSITAS, Bandung. Mudjiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogjakarta Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Muderis Zaini, Ikhtisar Tata Hukum Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya