KOMPETENSI DASAR 1 MELAKSANAKAN TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR dan PERKANTORAN
Advertisements

MINGGU KE XI + XII PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18 UUD 1945
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
SK For more than 20 years, Duarte has developed presentations…
DASAR DASAR KORESPONDENSI BISNIS
BAGIAN SURAT DAN FUNGSINYA
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 8
OLEH : YUSMEDI NURFAIZAL, S.SOS, MM
Pertemuan 13 Struktur Organisasi.
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
ORGANISASI PERKANTORAN (OFFICE ORGANIZATION)
CHAPTER 4 BENTUK-BENTUK SURAT.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERTEMUAN KEEMPAT KETERAMPILAN MENULIS oleh Teguh Prakoso
DASAR DASAR KORESPONDENSI BISNIS
BAB XII. SURAT-MENYURAT INDONESIA Kompetensi dasar: Mahasiswa mampu membuat surat-menyurat Indonesia Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Materi – 03 Sistem Kantor.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
STANDAR PROFESI TTK.
MENGELOLA DANA KAS KECIL
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
PERENCANAAN Lecture 6 Disampaikan oleh: Dr. Ir. NUDDIN HARA.
TIPE ORGANISASI.
SURAT MENYURAT.
SURAT MENYURAT (KORESPONDENSI)
Kelompok 2 : Regina Yogi Laraswati ( ) Rica Monica ( )
Komunikasi Bisnis edisi kedua
PENGETAHUAN KEARSIPAN
PEMBELAJARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DASAR DASAR KORESPONDENSI BISNIS
Erlinda Putri Handayani
KOMPETENSI DASAR 1 MELAKSANAKAN TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
MENYUSUN SURAT (KORESPONDENSI)
Modern Office Administration
Pengertian surat Surat adalah informasi tertulis yang dapat di gunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang di buat dengan pensyaratan tertentu.  Macam-macam.
AZAS- AZAS MANAJEMEN PERKANTORAN
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
ANALISA TATA RUANG KANTOR
Arti Sekretaris dan Kesekretariatan
SK For more than 20 years, Duarte has developed presentations…
SURAT DINAS.
Bentuk Tubuh Surat Pertemuan II Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
KESEKRETARIATAN MANAJEMEN WAKTU EFISIEN DAN EFEKTIF.
Manajemen Kearsipan II
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PENGETAHUAN KEARSIPAN
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN PUSAT LABA
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PERSURATAN.
KORESPONDENSI SURAT DINAS.
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.
DASAR DASAR KORESPONDENSI BISNIS
 Suatu wadah perlengkapan di masyarakat yang dibikin oleh orang-orang dengan tujuan dapat memperoleh efisiensi kerja tertentu yang sebesar-besarnya.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
Oleh : Susi Hardjati Materi 2. Sistem Kantor 1.Konsep Sistem 2.Urgensi Sistem Kantor 3.Pengertian Sistem Kantor 4.Karakteristik Sistem Kantor 5.Tujuan.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

KOMPETENSI DASAR 1 MELAKSANAKAN TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN Oleh: Sihabudin, S.Pd. SMK BANGUN NUSANTARA 2 JL. SAWAH DARAT, KETAPANG, CIPONDOH KOTA TANGERANG 2012

A. Pengertian Tata Persuratan Tata persuratan adalah suatu proses kegiatan dalam suatu kantor yang lingkupnya esensial di dalam komunikasi yang meliputi penentuan jenis surat, sifat, format surat serta penggunaan sarana pengamanan surat dan kewenangan penandatangan surat

B. Tujuan Tata Persuratan Adapun tujuan dari tata persuratan, antara lain: Menciptakan keseragaman dalam pola umum penyelenggaraan tata persuratan Mewujudkan tata persuratan yang berdaya guna dan berhasil guna Menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian kedinasannya.

Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan

Pembakuan tata persuratan bagi organisasi baik bisnis maupun publik akan menjadi pedoman bagi elemen-elemen yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga masing-masing dalam membuat surat tidak menurut selera masing-masing. Dalam hal ini ditentukan jenisnya seperti surat, laporan, produk hukum, maupun formulir.

Masing-masing juga ditentukan formatnya Masing-masing juga ditentukan formatnya. Contoh surat korespondensi yang memiliki lingkup ekstern dibakukan , yaitu: Kepala surat (logo, nama dan alamat, kota, tanggal, nomor, sifat surat, lampiran, hal dan alamat yang dituju). Batang tubuh (pembuka, isi, dan penutup) Kaki surat (jabatan penandatangan, nama, tembusan, dan cap)

Pembakuan tata persuratan sangat penting dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas. Bukan sekedar menjadi pedoman tetapi sekaligus menjadi dasar hukum keabsahan suatu surat. Contoh: Penandatanganan surat Betapa repotnya kalau semua surat harus ditandatangani oleh top manajer. Tetapi apabila ada pedoman tentang pendelegasian wewenang penandatangan surat, hal tersebut akan lebih mudah dan efektif.

C. Asas pengurusan surat Asas sentralisasi Asas sentralisasi adalah pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor pada suatu bagian atau unit tertentu. Jadi, semua kerja dalam perkantoran dibebankan dan dilaksanakan oleh bagian khusus atau unit tersendiri.

Adanya unit khusus ini berarti pula unit-unit lainnya selain dari unit khusus tidak diperkenankan menerima dan mengurus surat-surat secara langsung. Kebaikan-kebaikan asas sentralisasi, yaitu: Mudah menyeragamkan cara kerja. Pengawasan yang efektif dapat ditingkatkan Penghematan biaya dan penggunaan perabot serta alat-alat kantor dapat lebih hemat pula.

Penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel mudah mengatur dan meratakan beban kerja kegiatan kantor Kelemahan-kelemahan asas sentralisasi Kemungkinan mengalami hambatan dan keterlambatan untuk pekerjaan kantor yang penting dan memerlukan waktu cepat

Kebutuhan khas dari masing-masing unit belum tentu dapat dipenuhi oleh unit yang merupakan pusat (sentral) perkantoran Kurang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi perusahaan yang belum berkembang

2. Asas desentralisasi Asas desentralisasi artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta kegiatan kearsipannya dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi, sehingga tiap unit dalam organisasi kantor tersebut dapat mengurus masing-masing pekerjaan yang diperlukan oleh lingkungannya.

Kebaikan-kebaikan asas desentralisasi: Apabila unit kerja organisasi tersebar di beberapa tempat/gedung, maka untuk semua pekerjaan kantor akan lebih lancar jalannya. Adanya beberapa pekerjaan kantor yang memang harus didesentralisasikan, karena menurut sifat dan ciri-ciri khasnya harus dilakukan oleh setiap unit dalam organisasi kantor tersebut

Kelemahan-kelemahan asas desentralisasi Jika setiap unit dalam kantor mempunyai alat-alat yang sama, maka hal ini akan berakibat pada pemborosan biaya kantor. Banyak membutuhkan peralatan dan tenaga kerja Sulit mengadakan pengawasan pekerjaan kantor yang terpisah-pisah ruangannya.

3. Asas gabungan Asas gabungan merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Penerapannya, pada suatu ketika organisasi kantor lebih menitikberatkan kepada asas sentralisasi dan pada kesempatan lain mungkin pengurusan teknis pekerjaan kantor sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing unit tanpa mengurangi akan perlunya bantuan tenaga ahli dalam bidang pekerjannya.