RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan

BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER

DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.

ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM)

KOMUNIKASI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran Responsif Gender

KONSEP RANCANGAN RPJMN DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak

 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

oleh : ANDRIE AMOES., SH,MH DIREKTORAT PERANCANGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)

PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015

DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK

PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.

Focal Point Produk Hukum

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

FORUM SKPD BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT Radyosuyoso, 29 Maret 2016.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(TIPE A) BAGAN ORGANISASI

P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA

IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010

PARTISIPASI PERAN SERTA

Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul

BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON

Restrukturisasi program

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.

BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/

Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program

Prioritas Kegiatan 2014.

Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.

LAPORAN RENCANA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2014 – 2015 ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Disampaikan pada: Penilaian hasil kerja.

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.

TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.

Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur

RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga

KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017

Transcript presentasi:

RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM 1 PROGRAM 1 KEMENTERIAN BEBERAPA INDIKATOR OUTCOME 1 KEGIATAN POKOK 1 ESELON 2 INDIKATOR OUTPUT

BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM *) Disarankan menggunakan 1 Program Teknis untuk seluruh Eselon 1 dengan catatan, Indikator masing-masing Eselon 1 tercermin dalam indikator Programnya

RPJMN 04-09 PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI RPJMN 10-14 FOKUS PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Deputi PKHP Peningkatan KHP Analisis Kebijakan, Bantuan Teknis Pelaksanaan Kebijakan, Monev peningkatan KHP bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi & TK, SDA & Lingkungan, Politik & PK Program KG & PP Deputi Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan Analisis Kebijakan, Bantuan Teknis Pelaksanaan Kebijakan, Monev perlindungan perempuan untuk pencegahan, pelayanan & pemberdayaan korban kekerasan Program Penguatan kelembagaan PUG Deputi Pemberdayaan LM Kelembagaan PUG Penguatan basis kebijakan & PUU yg mendukung PKHPP Pelembagaan data & monev yg mendukung KKG Peningkatan kemitraan LM & Dunia Usaha serta penguatan kapasitas Deputi PUG Program Perlindungan Anak Deputi Perlindungan Anak Peningkatan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Analisis kebijakan, bantuan teknis pelaksanaan kebijakan & monev bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi anak dan lingkungan yang mendukung Program Anak Indonesia Perlindungan Anak Analisis kebijakan, bantuan teknis pelaksanaan kebijakan & monev perlindungan anak dari tindak kekerasan & perlakuan salah Kelembagaan Penguatan basis kebijakan & PUU yg mendukung KPA Peningkatan efektifitas kelembagaan dalam pelaksanaan KPA Program Keserasian Kebijakan Perempuan dan Anak Seluruh Deputi