Makalah Tentang Perkembangan Politik dan Ekonomi dalam Upaya mengisi Kemerdekaan Indonesia

pembahasan Penataan Kehidupan Politik. Penataan Kehidupan Ekonomi  Lahirnya Dekrit Presiden Perjuangan Pembebasan Papua Barat Pengkhianatan Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (PKI). klik klik klik klik klik

Penataan Kehidupan Politik. Sistem pemerintahan. Sistem Kepartaian dan Pelaksanaan Pemilihan Umum.

Sistem pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka atau tepatnya pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Berbagai cara cabinet yang memerintah di Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan adalah sebagai berikut:   a) Kabinet Sutan Syahrir I (14 November 1945- 28 Februari 1946). b) Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946- 14 Agustus 1946). c) Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946-24 Juni 1949). d) Kabinet Hatta atau Republik Indonesia Serikat/ RIS (20 Desember 1949-17 Agustus 1950).

Setelah Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan dengan menggunakan Undang-undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintah di Indonesia masih tetap bersifat parlementer. Berikut ini adalah cabinet yang pernah memerintah sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1950 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. a) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), merupakan cabinet koalisi dengan partai Masyumi sebagai intinya. Programnya sebagai berikut: pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, kedua, konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan, ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat, keempat, memperjuangkan penyelesaian Papua Barat, kelima, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kabinet Natsir jatuh akibat mosi tidak percaya dari Hadikusumo (Partai Nasional Indonesia/ PNI) mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) yang dianggap menguntungkan Masyumi. b)Kabinet Sukiman (16 April 1951-23 Februari 1952). Merupakan cabinet koalisi dari Masyumi dan Partai Nasional Indonesia/ PNI. Programnya sebagai berikut: pertama, menjalankan tindakan tegas sebagai Negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraris serta mempercepat persiapan Pemiliha Umum (Pemilu), menjalankan politik luar negeri bebas aktif, pembebasan Papua Barat. Kabibet Sukiman jatuh akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar “Mutual Security Act” atau Persetujuan bersama antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Persetujuan tersebut ditafsirkan Indoneisa telah memasuki Blok Barat yang tidak sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif.  

c)Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-1 Juni 1953) c)Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-1 Juni 1953). Inti cabinet berasal dari Partai Nasional Indonesia meskipun tetap berkoalisi dengan Masyumi. Programnya sebagai berikut: pertama, persiapan pemilihan umum, kedua, peningkatan taraf hidup dan keaman, ketiga, peningkatan pembebasan Papua Barat, keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Cabinet Wilopo jatuh akibat adanya mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa yaitu penyerobotan tanah yang dilakukan oleh golongan komunis yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.   d) Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953-23 Juli 1955). Merupakan cabinet koalisi antara Partai Nasional Indonesia dan Partai Indonesia Raya atau disebut Kabinet Ali Wongso. Programnya pada dasarnya sama dengan cabinet Wilopo. Cabinet Ali jatuh akibat :Peristiwa 27 Juni 1955” adalah peristiwa pergantian Kepala Staf Angkatan Darat yang kosong setelah Kolonel Bambang Sugeng mengundurkan diri kemudian pimpinan Angkatan Darat diserahkan kepada Wakasad Kolonel Zulkifli Lubis, tetapi pemerintahan atau menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri tidak menyetujuinya. Beliau mengangkat Kolonel Bambang Oetoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengangkatan tersebut diboikot oleh sebagian besar pimpinan Angkatan Darat, akibatnya pemerintah terpaksa memecat kembali Kolonel Bambang Oetoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kelemahan pemerintahan tersebut dijadikan alasan oleh Zainul Baharuddin untuk mengajukan mosi tidak percaya yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Ali pertama tanggal 24 Juli 1955. Di samping itu kejatuhannya juga disebabkan oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang mengakibatkan rakyat merosot.  

Sistem Kepartaian dan Pelaksanaan Pemilihan Umum. Sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang mengijinkan berdirinya partai-partai, maka lahirlah banyak partai baik yang beraliran agama, nasional, maupun social-komunis. Setiap partai berusaha ikut andil dalam pemerintahan, sehingga terjadilah pergantian cabinet yang tiada habisnya. Kemudian untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar mendapat mandate dari rakyat maka perlu dilaksanakan pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali-Wongso, pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Pemilihan Umum Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo dari Partai Nasional Indonesia/PNI/ Tetapi pelaksanaan pemilihan umum baru terialisasi pada masa pemerintahan cabinet Burhanudin Harahap. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota badan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Tahun 1955 dilaksanakan dua tahap yaitu:

1) Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR yang terpilih sebanyak 272 orang, terdiri dari: Masyumi (60 kursi), Partai Nasional Indonesia/PNI (58 kursi), Nahdatul Ulama (47 kursi), Partai Komunis Indonesia (32 kursi), sisanya partai-partai kecil. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mengesahkan 113 Undang-undang.   2) Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (542 orang).

Penataan Kehidupan Ekonomi yakni: Nasionalisasi De Javasche Bank. Pada masa cabinet Sukirman, melalui Menteri Keuangan Mr. A. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan ide Dr. Sumitro Joyohadikusumo yang pada waktu itu sebagai Menteri Perdagangan pada cabinet Natsir. Menurutnya untuk membangun perekeonomian dimulai dari sector perdagangan. Untuk mengubah struktur ekonomi dan sistem ekonomi colonial ke dalam sistem ekonomi nasional, dilakukan dengan pemberian bantuan kredit kepada para pengusaha nasional. Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem ini merupakan gagasan dari Mr. Iskak Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian) pada masa cabinet Sastroamijoyo Pertama yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama ekonomi antara lain pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha Cina (Baba).

Lahirnya Dekrit Presiden Lahirnya Dekrit Presiden. Setelah pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante terbentuk ternyata Indonesia masih tetap mengalami krisis politik. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin. Istilah terpimpin diambil dari Pancasila sila keempat berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno terjun langsung dan mengatur perekonomian. Kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintah pusat.

Perjuangan Pembebasan Papua Landasan Hukum. Landasan hukum menyelesaikan masalah Papua Barat termaktub dalam Hasil Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani oleh pihaak Republik Indonesia-Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Perjuangan Diplomasi. Upaya pembebasan Papua Barat melalui jalan diplomasi sudah dimulai sejak tahun 1950 pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan terus menerus menjadi program setiap cabinet. Penyelesaian secara bilateral dengan Kerajaan Bellanda selalu mengalami kegagalan, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Pemerintah Kerajaan Belanda dengan persetujuan parlemennya memasukkan Papua Brat menjadi bagian dari wilayahnya. Penyelesaian secara bilateral yang tidak membuahkan hasil, mendorong pemerintah Republik Indonesia melakukan perjuangan melalui forum Internasional. Konfrontasi Ekonomi. setelah perjuangan pembebasan Papua Barat yang dilakukan secara damai mengalami kegagalan maka pemerintahan Republik Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain yang bersifat konfrontatif yaitu konfrontatif ekonomi yang dilakukan terhadap aset kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi Total. Setelah Konfrontasi ekonomi dan politik mengalami kegagalan, maka Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan kea rah perjuangan bersenjata. Isyarat konfrontasi bersenjata ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di muka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan September 1960. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai tindak lanjut persetujuan New York, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan penentuan pendapat rakyat “Pepera” Irian Barat.

Pengkhianatan Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (PKI). Strategi perjuangan Partai Komunis untuk mendirikan Negara komunis di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah: Menyusukpan kader Partai Komunis Indonesia ke dalam berbagai jajaran. ) Menurut pembubaran partai politik yang dianggap menyaingi Partai Komunis Indonesia. membentuk Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang dipimpin oleh Pramudya Ananta Tur guna menyaingi lembaga kebudayaan yang didirikan partai lain, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang dipimpin oleh Sitor Situmorang dari Partai Nasional Indonesia (PNI). melaksanakan aksi sepihak dan terror untuk mengetahui dan menguji tekad Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi, seperti Peristiwa Jengkol (Plosoklaten, Kediri), Peristiwa Bandar Betsi (Sumalungun, Sumatera Utara), Peristiwa Kanigoro (Kras, Kediri) dan lain-lain.

Perebutan Kekuasaan. Pada waktu Presiden Soekarno dalam keadaan sakit, pucuk pimpinan Partai Komunis Indonesia D. N. Aidit memutuskan untuk melakukan kudeta. Perebutan kekuasaan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Soetopo dan Brigjen Soeparjo. Gerakannya diberi nama Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan berporoskan Nasional Agama dan Komunis (NASAKOM). Sasaran utamanya adalah menculik dan membunuh perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI AD), seperti berikut ini: (1) Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/ Pangad).  (2) Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputi II Pangad). (3) Mayor Jenderal Suwondo Parman (Deputi III Pangad). (4) Brigjen S. Siswomiharjo (Asisten IV Pangad).  (5) Mayjen M.T. Haryono (Asisten IV Pangad).  (6) Brigjen DI Panjaitan (Inspektur Kehakiman/ Oditur AD)

Penumpasan Partai Komunis Indonesia dan lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Secara militer, Partai Komunis Indonesia dihancurkan setelah pada tanggal 1 Oktober 1965 dilaksanakan operasi militer oleh anggota RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Namun secara politis Partai Komunis Indonesia masih tetap kukuh dan belum tergoyahkan. Oleh karena itu pada tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (K. A. M. I.) yang dipimpin oleh M. Zamroni dan dibidani oleh Syarif Tayeb.

Tujuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (K. A. M. I Tujuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (K. A. M. I.) adalah:   (1) Mengamankan dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen.   (2) Anti terhadap nekolim (neo kolonialisme) dan segala bentuk penjajahan.   (3) Membantu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengganyang Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (PKI).   Kemudian pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (K. A. M. I.) mengumandangkan “Tritura” (Tiga Tuntutan Rakyat) sebagai berikut:   (1) Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masyarakatnya (ormas). (2) Pembubaran Kabinet Dwikora. (3) Turunkan harga.  

Terima kasih