Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi

Pengantar Negara adalah arena tempat bersaingannya kekuatan politik dalam mendapatkan atau mempengaruhi kekuasaan Almond & Powel (1978) menegaskan kesamaan negara dan sistem politik. Artinya, negara dapat dipahami sebagai sistem politik—tempat kekuatan politik berinteraksi.

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah Penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah. Jika negara dikendalikan oleh pemimpin pemerintah yang otoriter, maka kontestasi politik di antara kekuatan politik tidak dapat berlangsung. Kontestasi politik menurut Dahl (1975) adalah ciri dari demokratisnya sebuah negara. Karenanya kekuatan politik harus mendorong berlangsungnya kontestasi politik ini.

Sistem politik yang demokratis membuka peluang berkembangnya kekuatan politik seperti partai, LSM, kelompok penekan, gerakan mahasiswa, pers dan lainnya. Pada masa Orde Baru—dengan sistem politik yang otoriter—kekuatan politik tidak dapat berkembang. Ini adalah bukti adanya hubungan antara demokrasi dengan perkembangan sistem politik.

Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Masa awal kemerdekaan: Sistem penyelenggaraan negara belum dapat berjalan; Masa demokrasi liberal: Partai politik menjadi kekuatan yang signifikan dan menjadi penentu dalam proses bernegara Masa Orde Lama: Presiden Soekarno mendominasi perpolitikan dan mengebiri kekuatan partai

Masa Orde Baru: Presiden Soeharto mendominasi proses politik yang dibantu oleh ABRI, Golkar dan Birokrasi. Masa Orde Reformasi: Kekuatan Politik saling mengambil peran dan fungsi masing-masing dalam konteks menyeimbangkan peran dan fungsi tersebut.

Bagaimana keseimbangan peran dan fungsi kekuatan politik pada masa Orde Baru tersebut? KP &Masy Aspirasi Kepentingan KP & Pemerintah Pembuatan Kebijakan KP, Masy & Pemerintah Kebijakan UU Dst

Demokrasi ala Indonesia? Demokrasi liberal Vs Demokrasi Pancasila Demokrasi liberal menekankan pada semangat individualistik dan kebebasan personal Demokrasi Pancasila menekankan pada semangat kekeluargaan/kebersamaan dan kebebasan personal yang bertanggung jawab kepada masyarakat

Aspek inilah yang harus dibedakan sehingga identifikasi terhadap pembangunan demokrasi apa yang dilaksanakan dapat diwujudkan dan mendapat dukungan masyarakat. Bagaimana realitanya? Dalam banyak hal, praktik demokrasi yang dilaksanakan pada umumnya cenderung mengarah pada liberalisasi nilai sehingga berdampak pada perubahan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Jelas, ini tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Malangnya, pemerintah ikut larut menjustifikasi sistem demokrasi liberal ini sehingga “konflik nilai” tidak terhindarkan. Jadi jangan heran jika demokrasi liberal yang dilaksanakan di Indonesia selalu meninggalkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ini karena nilai yang dibawa oleh demokrasi liberal ini “agak berbeda” dengan realita nilai masyarakat Indonesia.

Pertanyaan dan Tugas Berikan contoh perbedaan nilai-nilai tersebut dalam praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Jelaskan mengapa bisa berbeda?