EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK Aji ratna kusuma

LITERATUR KEBIJAKAN PUBLIK : BERBASIS DYNAMIC POLICY ANALISYS Dwiyanto Indiakono. DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK : Leo Agustino ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN : Bernadus Luankali MEREFORMASI BIROKRASI PUBLIK INDONESIA : Azhari ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK : Edi Suharto ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK : Konsep, Teori dan Aplikasi AG. Subarsono PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Willian Dunn

KEBIJAKAN : Serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah

KEBIJAKAN PUBLIK Produk : yg dihasilkan dari proses politik antara pemerintah dan legislatif atau pemerintah tanpa legislatif. Proses : cara untuk mencapai tujuannya melalui mekanisme, proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan implementasinya.

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK : Kebijakan publik : apa saja yg menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat atau tdk berbuat; Program yg diproyeksikan dan berisikan tujuan2, nilai2 dan praktek pelaksanaan kegiatan; Hasil hubungan timbal balik antara satu unit pemerintahan dan lingkungannya; Keputusan2 yg bersifat otoritatif atau mengandung sanksi dari aktor2 pemerintah sebagai out put dan out comes dari proses pemerintahan.

EMPAT KATEGORI KP KP dalam hal penarikan SDM (extractions) mengacu pd sumber daya (M&A) yg ditarik oleh sistem politik dari masyarakat dalam bentuk pajak dsb; KP dlm hal pengaturan (regulation) mengacu pd berbag bentuk pengaturan pemerintah : harmonisasi hub pem & masy. KP dlm hal pembagian (allocation) artinya pem mengeluarkan berbag kebijakan publik utk melakukan distribusi biaya, barang, pelayanan kepada masyarakat; KP dlm hal pengaturan lambang (symbol) pengaturan ttg berbag simbol sbg kesetiaan kpd negara.

KEBIJAKAN AGENDA SETTING ------ FORMULASI ----- IMPLEMENTASI ----- EVALUASI INPUT—PROSES—OUTPUT--OUTCOME—IMPACT

IN PUT SDM SDA KEBIJAKAN TEKNOLOGI HASIL ANALISIS, EVALUASI & PENGAWASAN

ADOPSI KEBIJAKAN : penetapan salah satu alternatif dengan dukungan mayoritas legislatif (konsensus) IMPLEMENTASI EKSEKUTIF EVALUASI : OUT COME : apa ? siapa ? Masalah selesai????? Selesai : pola kebijakan lain Tidak selesai : formulasi ulang

IMPACT POSITIF NEGATIF

Model pembuatan kebijakan MODEL ELIT; MODEL KELOMPOK; MODEL KELEMBAGAAN; MODEL PROSES; MODEL RASIONALISEM; MODEL INKRIMENTALISEM; MODEL SISTEM.

MODEL ELIT Elit adalah bagian atau kelompok masyarakat yg sedang berkuasa. Teori model elit :T Masyarakat dibuat miskin akan informasi dan apatis; Elit lebih sering membentuk opini masyarakat dalam persoalan2 policy dibandingkan dengan massa membentuk opini elit; Pejabat pemerintah, administrator dan birokrat hanya melaksanakan policy yg telah dibuatelit; Policy mengalir dari elit kemassa melalui administrator2.

Masyarakat dibagi dua bagian yaitu yg mempunyai kekuasaan dan yg tdk mempunyai kekuasaan; Sekelompok kecil yg memerintah bukan mewakili tipikal yg diperintah; Untuk mencpai stabilitas dan menghindari adanya revolusi maka gerakan2 non elit yg membahayakan elit dikendalikan secara kontinyu; Eli membagi konsensus atas nama nilai2 dasar dari suatu sistem sosial yg ada dan berlindung dari nilai tersebut; Kebijakan bukan merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat pada umumnya melainkan menonjolkan nilai kepentingan kelompok yang berkuasa.

model kelompok Menetapkan aturan2 permainan dalam kelompok2 yg berkuasa; Mengatur kompromi dan keseimbangan kepentingan2; Mewujudkan kompromi2 tsb dalam kebijakan publik; Melaksanakan usaha dalam kompromi tersebut.

MODEL KELEMBAGAAN Kebijakan pemerintah umumnya dipandang sebagai kewajiban yg legal yg harus dipatuhi oleh semua warga. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat;

model proses Model ini hanya menekankan proses tetapi kurang memperhatikan substansi. Model ini umumnya meliputi : Identifikasi persoalan; Perumusan usulan policy; Pengesahan policy; Pelaksanaan prolicy; Evaluasi policy.

model rasionalisem Model rasional dirancang utk memaksimalkan hasil nilai bersih dgn mengetahui semua nilai2 yg ada dimasyarakat. Untuk memilih policy yg rasional pembuat policy harus : Mengetahuo semua preferensi nilai2 dlm masyarakat; Mengetahui semua pilihan2 atau alternatif2 yg tersedia; Mengetahui semua konsekwensi2 dari setiap pilihan policy;

Memperhitungkan rasio yang bagi setiap nilai2 sosial yg dikorbankan pada setiap aternatif policy; Memilih alternatif policy yang paling efesien.

model inkriminalisem Menekan kelanjutan dari kegiatan2 pemerintah dimasa lalu dengan sedikit mengadakan perubahan2. Dasar pemikirannya bersifat konservatif dengan dengan perhatiannya pada program2 baru, untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program2 yang telah ada.

Alasanya : Mereka tdk mempunyai waktu, kecerdsan dan biaya utk melakukan penelitian mencari yg baru; Mereka menerima keabsahan policy sbelumnya; Ada hal menarik dari program sebelumnya sehingga menghalangi pembaharuan.

model sistem Model ini berusaha menggambarkan suatu kebijakan sebagai suatu hasil (out put) dari suatu sistem politik

William Dunn : Masalah Kebijakan; Masalah Non Kebijakan; PEJABAT PEMBUAT KEBIJAKAN : Legislatif; Eksekutif; Instansi Administratif; Lembaga Peradilan; Partisipan Non Pemerintah : kelompok kepentingan, partai politik, warga negara sebagai individu.

INSTRUMEN KABIJAKAN (HOWLETT & RAMESH) INSTRUMEN SUKARELA Rumah tangga dan komunikas Organisasi sukarela Pasar INSTRUMEN WAJIB Regulasi Perusahaan publik Kebijakan langsung

INSTRUMEN GABUNGAN Infomasi Subsidi Pengaturan hak milik Pajak

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK Evaluasi kebijkan ditujukan untuk melihat sebab-sebabkegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan meliputi : tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang di usulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda : Tugas pertama : adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau criteria yang telah di tetapkan sebelumnya.

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik James Anderson membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional sehingga sama penting dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dalam prosedur-prosedur secara sah diikuti?

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, melihat secara obyektif program- program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan- pertanyaan seperti: apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya?

Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni : Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi Analisis terhadap masalah Deskripsi dan standarisasi kegiatan Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN 1. Menghasilkan informasi yg valid dan dapat dipercayamengenai kinerja kebijakan 2. Sumbangan dan kritik terhadap nilai2yg mendsari tujuan dan target 3. Sumbangan pada aplikasi metode analisis lainnya

Karakteristik evaluasi kebijakan Fokus nilai Interdeendensi Fakta – Nilai Orientasi masa kini dan masa lampau Dualitas Nilai

ALASAN PERLUNYA EVALUASI KEBIJAKAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT EFEKTIFITAS SUATU KEBIJAKAN UNTUK MENGETAHUI SUATU KEBIJAKAN BERHASIL ATAU GAGAL MEMENUHI ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK MENUNJUKKAN KEPADA STAKEHOLDER MANFAAT SUATU KEBIJAKAN AGAR TIDAK MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA

Kriteria evaluasi kebijakan EFEKTIVITAS EFISIENSI KECUKUPAN PERATAAN RESPONSIVITAS KETEPATAN

Ukuran efektivitas JUMLAH HASIL YG DIPEROLEH ORGANISASI, PROGRAM ATAU KEGIATAN DALAM BENTUK FISIK TINGKAT KEPUASAN YANG DIPEROLEH (KUANTITAS – KUALITAS) INTENSITAS YG AKAN DICAPAI EFISIENSI STABILITAS PERTUMBUHAN KECELAKAAN : FREKWENSI DALAM HAL PERBAIKAN YG BERAKIBAT PD KERUGIAN WAKTU.

SEMANGAT KERJA MOTIVASI KEPANDUAN (KERJASAMA, KORDINSI DAN KOMUNIKASI YG BAIK) KELUWESAN (ADANYA KEINGINAN UTK MENGUBAH SOP UTK MENCEGAH KEBEKUAN DAN KEMAMPUAN BERADAPTASI DENGAN LINGKUNGAN LUAR.

TIPE KRITERIA PERTANYAAN EFEKTIVITAS APAKAH HASIL YG DIINGINKAN TELAH DICAPAI? EFISIENSI SEBERAPA BANYAK USAHA DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINKAN? KECUKUPAN APAKAH BIAYA DAN MANFAAT DIDISTRIBUSIKAN DENGAN MERATAKEPADA KELOMPOK2 TERTENTU? PERATAAN APAKAH BIAYA DAN MANFAAT DIDISTRIBUSIKAN DENGAN MERATA KEPADA KELOMPOK2 TERTENTU RESPONSIFITAS APAKAH HASIL KEBIJAKAN MEMUASKANKEBUTUHAN, PREFERENSI ATAU NILAI KELOMPOK2 TERTENTU? KETEPATAN APAKAH HASIL (TUJUAN) YG DIINGINKAN BENAR2 BERGUNA ATAU BERNILAI?